Renstra SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyususun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1.   Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan  eksistensi dimasa datang.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.   Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Kecamatan Batam Kota.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Batam Kota dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai,  berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut ;

Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan dan menjaga ketertiban umum dan kententraman masyarakat berlandaskan supremasi hukum;
  2. Mendorong tercitanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama dengan cara Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Ibadah;
  3. Menertibkan administrasi sarana dan prasarana rumah ibadah yang berbasis manajemen modern;
  4. Mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan partisipasi secara aktif dan kritis dalam penyelenggaraan Pembangunan penyelenggaraan pembangunan;
  5. Terwujud dan Tersedianya  Sarana dan Prasarana untuk Kelancaran Kinerja Aparatur yang berish dan berwibawa;
  6. Meningkatkan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
  7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Kebijakan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong kebehasilan akan ditentuan oleh arah kebijakan, dimana Kecamatan Batam Kota telah menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 2011-2016 ini adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintah secara konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Meningkatan Kinerja Aparatur melalui Peningkatan profesionalisme melalui dukungan system dan prosedur kerja dan insentif yang baik;
  3. Optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi, kritis dan saran yang membangun;
  4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Peningkatan Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
  6. Meningkatkan kerukunan hidup beragama, social kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta supremasi Hukum.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="">