Rencana Kerja Kecamatan 2013

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1.                     Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka masing-masing daerah dibutuhkan penyusunan dokumen    perencanaan yang komprehensif   yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan Lingkungan sosial serta fisik yang secara komprehensif.

Strategi pembangunan dimaksud adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan, partisipasi masyarakat, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan kesistematisan, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan pembangunan yang disertai pertumbuhan. Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun. (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Belakang Padang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, meliputi penataan pemerintah, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan/ ketatausahaan.

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat kecamatan dan Kelurahan sangat variatif.

 Implementasi Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan  Kota  Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam  statusnya  berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam. Untuk itu dalam struktur  pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 6  Kelurahan ( Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Pemping, Kelurahan Kasu, Kelurahan Pecong, Kelurahan Pulau Terong ) .

Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota Batam dan secara nyata perlu dilakukan penataan, baik dalam kaitan dengan pemekaran, perubahan nama maupun pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Baru berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Batam.

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat kecamatan dan Kelurahan sangat variatif.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari gambaran kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui dan melihat gambaran Indeks Pembangunan Manusia, secara konseptual dapat diketahui melalui indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang diperoleh penduduk.

1.2.              Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Kecamatan Belakang Padang adalah :

1)        Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2)        Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3)        Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4)        Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

5)        Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6)        Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.  4400);

7)        Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8)        Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9)        Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

10)    Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

11)    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12)    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4405 )

13)    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4406 )

14)    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

15)    Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Rioau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015

16)    Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Rioau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

17)    Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);

18)    Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun  2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28)

19)    Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32   )

20)    Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)

21)    Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Batam Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)

 1.3.         Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Belakang Padang adalah :

1.  Maksud

  1. Untuk mensinkronkan antara RPJM Kota Batam Tahun  2011-2016 dengan Renstra Kecamatan Belakang Padang Tahun 2011-2016.
  2. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tupoksi  Kecamatan Belakang Padang yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
  3. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Kecamatan Belakang Padang setiap tahunnya dalam bentuk Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.  Tujuan

a. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Belakang Padang.

b. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada dalam Renja dengan renja  yang disusun setiap tahunnya.

c.  Renja merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

1.4.     Sistematika Penulisan

Bab I ; Pendahuluan ; pada bab ini diuraikan latar belakang , maksud dan   tujuan , landasan hukum serta sistematika penulisan.
Bab II ; Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2012; Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III ; Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan; Telahan terhadap kebijakan Nasional dan, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
BAB IV ; Penutup dan Harapan.

 

BAB II

2.1.       Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

 Kecamatan Belakang Padang dalam rangka mencapai kinerja yang maksimal dalam bentuk rencana kerja tahun 2012, rencana sasaran, indicator dan target tahun 2012 dapat di lihat pada table II.1 dan porsentase capaian kinerja dapat dilihat pada table II.2 di bawah ini :

 

 

Tabel. II.1

Uraian Sasaran Kerja Kecamatan Belakang Padang

Tahun 2012

 

Rencana Kerja

Uraian

Indikator Kinerja

 Target

1

2

3

1

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

-

Lama Pengurusan Dokumen KTP SIAK di Kecamatan

14

Hari Kerja

-

Lama Pengurusan Dokumen KK SIAK di Kecamatan

14

Hari Kerja

-

Porsentase masyarakat yang mengkonversi KTP lama yang habis masa berlakunya kepada KTP siak

65.00

%

-

Porsentase masyarakat yang mengkonversi KK lama kepada KK siak

55.00

%

-

Persentase Pelaku UKM yang memiliki Izin Usaha

100.00

%

2

Merencanakan pembangunan fisik dan non fisik yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah, masyarakat dan kebutuhan mendesak, serta capaian sasaran masa pendek, menengah dan panjang sesuai dengan peraturan

-

Jumlah usulan rencana pembangunan yang terealisasi dengan tingkat usulan masyarakat saat musrenbang;

17.00

Paket

-

Jumlah kegiatan terlaksana pada program PnPm Mandiri di Kecamatan Belakang Padang

6.00

Kelurahan

-

Jumlah Kelurahan terbaik satu dan dua di Kecamatan Belakang Padang

2.00

Kelurahan

3

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan aparatur di kecamatan

-

Persentase sarana penunjang kerja aparatur

100.00

Porsen

4

Meningkatnya profesionalisme aparatur

-

Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan teknis dan professional.

4.00

Orang

 

-

Jumlah kebutuhan Pakaian Dinas Harian staff kecamatan

62.00

Orang

5

Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan

-

Jumlah infrastruktur yang dibangun

12.00

Kegiatan


 

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.

Dari rencana kinerja yang dilaksanakan yang tidak memnuhi target kinerja Kecamatan Belakang Padang pada 2012 :

  1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Kegiatan Peningkatan dan Disiplin Aparatur

Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada tabel II.2 di bawah ini :

 

Tabel. II.2

Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan

Tahun 2012

Uraian

Indikator

 Target

 Realisasi

 Porsentase Capaian

Prestasi Kerja

Kemajuan Per Indikator

Persentase Capaian Kinerja Rata-Rata

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

-

Lama Pengurusan Dokumen KTP SIAK di Kecamatan

14

Hari Kerja

7

Hari Kerja

200.00%

100.00%

20.00%

-

Lama Pengurusan Dokumen KK SIAK di Kecamatan

14

Hari Kerja

15

Hari Kerja

93.33%

-6.67%

14.76%

-

Porsentase masyarakat yang mengkonversi KTP lama yang habis masa berlakunya kepada KTP siak

     65.00

 %

    65.31

 %

100.48%

0.48%

20.38%

-

Porsentase masyarakat yang KK lama kepada KK siak

     60.00

 %

    50.50

 %

84.17%

-15.83%

7.93%

-

Persentase Pelaku UKM yang memiliki Izin Usaha

   100.00

 %

    98.00

 %

98.00%

-2.00%

18.41%

 

 

  Realisasi

81.48%

 

 

 Target Rencana Kinerja

100.00%

 

 

Prestasi Kinerja Kegiatan

-18.52%

 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan aparatur di kecamatan

-

Persentase sarana penunjang kerja aparatur

   100.00

 Porsen

    98.00

 Porsen

98%

2%

98%

 

 

 Realisasi

98.00%

 

 

 Target Rencana Kinerja

100.00%

 

 

Prestasi Kinerja Kegiatan

-2.00%

Kegiatan Peningkatan dan Disiplin Aparatur

4

Meningkatnya profesionalisme aparatur

-

Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan teknis dan professional.

       4.00

 Orang

      3.00

 Orang

75.00%

-25.00%

41.67%

 

-

Jumlah kebutuhan Pakaian Dinas Harian staff kecamatan

     62.00

 Orang

    62.00

 Orang

100.00%

0.00%

50.00%

 

 

 Realisasi

91.67%

 

 

 Target Rencana Kinerja

100%

 

 

Prestasi Kinerja Kegiatan

-8.33%

 


 

2.1.2.    Realisasi Program dan Kegiatan Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.

Rencana kinerja yang dilaksanakan memnuhi target kinerja Kecamatan Belakang Padang pada 2012 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan / Retensi Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada tabel II.3 di bawah ini :

Tabel II.3

Realisasi Program dan Kegiatan Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.

Tahun 2012

 

Uraian

Indikator

 Target

 Realisasi

 Porsentase Capaian

Prestasi Kerja

Kemajuan Per Indikator

Persentase Capaian Kinerja Rata-Rata

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan / Retensi

5

Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan

-

Jumlah infrastruktur yang dibangun

     12.00

 Kegiatan

    12.0

 Keg

100.00%

0.00%

100.00%

 

 

 Realisasi

100.00%

 

 

Target Rencana Kinerja

100.00%

 

 

Prestasi Kinerja Kegiatan

0.00%

 2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan Melebihi Target Kinerja Yang Direncanakan.


Rencana kinerja yang dilaksanakan melebihi target kinerja Kecamatan Belakang Padang pada 2012 Kegiatan Kegiatan  Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Kecamatan Belakang Padang Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada tabel II.4 di bawah ini :

Tabel II.4

Realisasi Program dan Kegiatan Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan.

Tahun 2012

 

Uraian

Indikator

 Target

 Realisasi

 Porsentase Capaian

Prestasi Kerja

Kemajuan Per Indikator

Persentase Capaian Kinerja Rata-Rata

Kegiatan  Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Kecamatan Belakang Padang

1

Merencanakan pembangunan fisik dan non fisik yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah, masyarakat dan kebutuhan mendesak, serta capaian sasaran masa pendek, menengah dan panjang sesuai dengan peraturan

-

Jumlah usulan rencana pembangunan yang terealisasi dengan tingkat usulan masyarakat saat musrenbang;

     20.00

 Paket

    25.00

 Paket

125.00%

25.00%

51.67%

-

Jumlah kegiatan terlaksana pada program PnPm Mandiri di Kecamatan Belakang Padang

       6.00

 Kelurahan

      6.00

 Kelurahan

100.00%

0.00%

33.33%

-

Jumlah Kelurahan terbaik satu dan dua di Kecamatan Belakang Padang

       2.00

 Kelurahan

      2.00

 Kelurahan

100.00%

0.00%

33.33%

 

 

 Realisasi

118.33%

 

 

 Target Rencana Kinerja

100.00%

 

 

Prestasi Kinerja Kegiatan

18.33%

 2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Terpenuhinya dan Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

 

  1. A.  Penyebab Tidak Tercapai Target Kinerja Program dan Kegiatan
    Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tidak sesuai target pada tahun 2012.

1. Permasalahan Umum

Perubahan regulasi peraturan pemerintah tentang administrasi kependudukan awalnya masyarakat hanya menguruskan administrasi kependudukan ( Kartu Keluarga ) di kecamatan tetapi pada Oktober 2012 diwajibkan menguruskan di Dinas Kependudukan Kota Batam;

 

2. Permasalahan Khusus

-          Geografis wilayah kecamatan Belakang Padang sebagian besar daerah hinterland yang jarak tempuhnya memakan waktu + 1-2 jam perjalanan untuk ke kantor camat dan  ke Dinas Kependudukan Kota Batam, sedangkan transportasi dari tempat tinggal masyarakat hanya ada 1 ( satu kali ) perjalanan dari jam kedatangan ke Belakang Padang jam 09 Wib kembali ke pulau jam 11-12 wib, sehingga antusias masyarakat dalam menguruskan keperluan administrasi kependudukan menunggu hanya sampai mereka benar-benar membutuhkan;

-          Sistem SIAK menggunakan Jaringan komunikasi internet sehingga keadaan alam dan profesionalisme provider layanan menjadi penentu dalam memberikan layanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat jika jaringan rusak, hujan atau angin kencang  jaringan lamban.

 B.  Penyebab Tercapainya Target Kinerja Program dan Kegiatan


Program Peningkatan Infrastruktur Wilayah Kecamatan/retensi  dilaksanakan sesuai target pada tahun 2012. Disebabkan masa pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan kontrak sudah selesai selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan konstruksi yang dikerjakan dilapangan sebagaimana mestinya sehingga tidak mengalami kendala.

  1. C.  Penyebab Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan

    Kegiatan  Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Kecamatan Belakang Padang melebihi target pada tahun 2012 yang melebihi target pada realisasi pembangunan hal tersebut disebabkan kepedulian pemerintah Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Pusat dalam mensukseskan program-program pembangunan daerah.

2.1.5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Dari kendala diatas maka capaian program yang direncakan target percepatan pembangunan pelayanan yang optimum kepada masyarakat menjadi terhambat namun demikian upaya perbaikan di semua lini sangat penting agar hal-hal yang menjadi prioritas utama tetap menjadi tujuan pembangunan sehingga target yang tertuang dalam Rencana Strategis 2011-2016 SKPD Kecamatan Belakang Padang, RPJMD Kota Batam dan Provinsi tetap menjadi acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD Kecamatan Belakang Padang.

Untuk lebih jelas Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja  SKPD sampai dengan Tahun Berjalan uraian Bab I ini dapat di lihat pada tabel II.5 pada lampiran

 2.2.1        Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

 Kinerja Pelayanan di Kecamatan Belakang Padang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

  • Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
  • Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
  • Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
  • Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Belakang Padang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

  1. 1.   Lingkungan Internal

Kekuatan :

ü  Visi dan misi organisasi yang jelas

ü  Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

ü  Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

ü  Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan

ü  Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

ü  Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

ü  Jaringan Komunikasi yang terganggu di Kecamatan Belakang Padang oleh operator-operator luar

ü  Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kota dan instansi teknis lainnya

ü  Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

ü  Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

 1.2.   Lingkungan Eksternal

Peluang :

  • RPJMD Kota Batam 2011 – 2016
  • Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
  • Komitmen Kepala Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
  •  Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
  • Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
  • Diklat peningkatan kualitas aparatur
  • Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
  • Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

v  Jarak yang jauh dari ibu kota Kota

v  Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

v  Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

v  Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.

v  Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

v  Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Belakang Padang dapat dilihat Tabel II.6  pada lampiran.

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Belakang Padang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1)      Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Batam;

 2)      Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

 3)      Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Batam yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

 4)      Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

 5)      Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Belakang Padang harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Belakang Padang berdasarkan RKPD Kota Batam sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kota Batam yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Belakang Padang.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2013 dapat dilihat Tabel II.7 pada lampiran.

 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Belakang Padang pada tahun 2013 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

  1. Bidang Pemerintahan;
  2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  3. Bidang Pendidikan;
  4. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  5. Bidang Pertanahan;
  6. Bidang Perizinan, Rekomendasi dan Surat Keterangan;
  7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
  8. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  9. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
  10. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan uspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat  ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Belakang Padang  maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.  Oleh sebab itu  kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Belakang Padang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum  dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta  melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
    1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Belakang Padang

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka  Kecamatan Belakang Padang mempunyai arah yang  dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial.

 

Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Belakang Padang secara Optimal.

 

 3.3. Program Dan Kegiatan

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Belakang Padang maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1)       Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah;

2)       Program  Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

3)       Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

4)       Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5)       Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

6)       Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.  Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

-        Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

-        Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-        Penyediaan Alat Tulis Kantor

-        Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-        Penyediaan Makanan dan Minuman

-        Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi:

-        Pemeliharaan Gedung Kantor

-        Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

-        Pemeliharaan Sarana Perkantoran

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur , meliputi:

-        Pemenuhan Pakaian Dinas Harian

-        Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi :

-        Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

-        Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan

5. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, meliputi
:

-        Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

-        Pembinaan Kelurahan

-        Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )

-        Pembinaan untuk RT/RW di Kecamatan Belakang Padang

6. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan
Prasarana Pemukiman dan Perumahan, meliputi :

-        Monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat;

-        Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2012 Kecamatan Belakang Padang dapat dilihat Tabel III.1 dan Uraian sasaran per indikator table III.2 pada lampiran.

BAB VII

PENUTUP

 Dengan disusunnya RENCANA KERJA TAHUN 2013 diharapkan akan memberikan arahan atau “guidance” serta sebagai tolak ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan  baik.

Selanjutnya , Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Batam. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Belakang Padang yang Maju Mandiri dan Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa, dengan rencana Kota Batam untuk menciptakan “Terwujudnya Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

 Belakang Padang,   Juni 2012

CAMAT BELAKANG PADANG

ABDUL MALIK, A.P, M.Si

NIP. 19740506 199311 1 002

 





Ubah ke tampilan mobile