BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan didaerah sangat ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaan menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah.
Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan/aturan antara lain undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan daerah antara lain, Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016.

Dalam rangka menyatukan persepsi dan rencana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran harus mengacu pada undang-undang tersebut diatas. Untuk itu agar tidak menimbulkan interplasi/penafsiran dalam mengimplementasikannya, mengingat ketiga undang-undang tersebut subtansinya saling terkait.
Renstra Kecamatan Bulang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batam 2011-2016. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bulang ini, disamping mengacu pada RPJMD Kota Batam, yang sangat penting adalah mengacu pada tupoksi Kecamatan Bulang yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun untuk dapat dilaksanakan dalam suatu periode masa lima tahunan .
Mengingat peran dan fungsi Rentsra Kecamatan Bulang sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam khususnya Kecamatan Bulang, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif dari seluruh aparatur Kecamatan Bulang untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.
Muatan dalam Renstra Kecamatan Bulang Tahun 2011-2016 berisi Visi,Misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bulang Kota Batam adalah :
1. Maksud
a. Untuk mensinkronkan antara RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan Renstra Kecamatan Bulang Tahun 2011-2016;
b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bulang yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya;
c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Kecamatan Bulang setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah.
2. Tujuan
a. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bulang.
b. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada dalam Renstra dengan Renja yang disusun setiap tahunnya.
c. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

1.3 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Bulang adalah :
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
7) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
10) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD provinsi kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
14) Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025
15) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
16) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32 );
17) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
18) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam;
19) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Propinsi Kepulauan Riau maupun maupun Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kepulauan Riau, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam. Keberadaan RKPD Kota Batam tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 dilahirkan, SKPD hanya fokus pada perencanaan strategis daerah (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD. Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Batam kedalam RKPD Kota Batam untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam.
Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja SKPD. Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada RKP Nasional (Rencana Kerja Pemerintah). Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN.
Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar.1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bulang Kota Batam.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULANG
Gambaran Pelayanan menjelaskan tentang Jenis Pelayanan yang dikeluarkan Kecamatan Bulang dan Kondisi Pelayanan yang diinginkan sebagai basis/dasar analisis dan pijakan dalam penyusunan perencanaan.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN BULANG
Bab ini memuat berbagai isu strategis berdasarkan Tupoksi yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Bulang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan yang akan direncanakan dan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 – 2016 berserta Sumber Pendanaanya.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BULANG MENGACU PADA RPJMD 2011-2016
Dalam bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan mengacu pada RPJMD Tahun 2011 – 2016.