BAB II

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BULANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, Kecamatan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Penyelengaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan organisasi dan aparatur Kelurahan;
5. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan;
6. Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
7. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
10. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup tugasnya;
11. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkup tugasnya;
12. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugasnya;
13. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dalam lingkup tugasnya;
14. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dalam lingkup tugasnya;
15. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;
16. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Gambar. 2.1.3
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana Perda Nomor 13 Tahun 2007

 

 

 

 

 

2.1.4. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat;
2. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
6. Menyusun penetapan kinerja Kecamatan;
7. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Melaksanakan analisis dan penyajian data Kecamatan;
9. Melaksanakan penerapan dan pengembangan sistem informasi Kecamatan;
10. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
11. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
12. Menyusun Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan;
13. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan Kecamatan;
14. Menyiapkan bahan dan penatausaahan Kecamatan;
15. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
16. Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
17. Melaksanakan pelayanan administrative dan fungsional;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
2. Menyusun bahan rancangan kebijakan umum Kecamatan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
4. Melaksanakan analisis dan penyajian data Kecamatan;
5. Mengelola sistem informasi, pelayanan data dan informasi Kecamatan;
6. Menyusun rancangan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan Kecamatan dan rencana kegiatan Kecamatan;
7. Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
8. Menyusun rancangan ketatalaksanaan program dan kegiatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rancangan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
12. Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan;
13. Menyusun rancangan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
14. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perencanaan Kecamatan;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.6. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
2. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan Kecamatan;
3. Menyusun rancangan laporan keuangan Kecamatan;
4. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran Kecamatan;
5. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang keuangan Kecamatan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2.1.7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan adminitrasi umum dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
3. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
4. Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
5. Mengelola urusan rumah tangga;
6. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
7. Mengelola perpustakaan;
8. Melaksanakan hubungan masyarakat;
9. Mengelola administrasi perjalanan dinas;
10. Menganalisa rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
11. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
12. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai;
13. Menyelenggarakan analisis jabatan;
14. Mengelola tata usaha kepegawaian;
15. Menganalisis beban kerja;
16. Menyiapkan bahan pertimbangan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
17. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
18. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
19. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional umum;
20. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2.1.8. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
2. Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang tata pemerintahan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup tata pemerintahan;
4. Menyusun rencana operasional lingkup tata pemerintahan;
5. Menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja tata pemerintahan;
6. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
7. Menyelenggarakan koordinasi di lingkup tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kelurahan;
9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di lingkup tata pemerintahan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan lainnya yang limpahkan Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Menyusun rencana operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana di lingkup kerjanya;
7. Menyelenggarakan penegakan peraturan perundang undangan di lingkup kerjanya;
8. Menyelenggarakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
9. Menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
10. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
11. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
13. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2.1.10. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang limpahkan Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
2. Menyusun rencana kebijakan teknis bidang pelayanan umum;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum;
4. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum
5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja lingkup pelayanan umum;
6. Menyelenggarakan administrasi kependudukan lingkup kerjanya;
7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
8. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
9. Melaksanakan pelayanan di masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
11. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.11. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan rakyat dan urusan lainnya yang limpahkan Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
4. Menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang kesejahteraan rakyat;
6. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan lingkup tugasnya;
7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesehatan lingkup tugasnya;
8. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana lingkup tugasnya;
9. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat lingkup tugasnya;
10. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
11. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup tugasnya;
12. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga lingkup tugasnya;
13. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi social dan kemasyarakatan lingkup tugasnya;
14. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan social dengan instansi vertikal dan perangkat daerah di wilayah kerjanya;
15. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
16. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan rakyat;
17. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan rakyat lingkup tugasnya;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.12. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta urusan lainnya yang limpahkan Walikota kepada Camat. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menyusun rencana kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun rencana operasional di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup tugasnya;
5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup tugasnya;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup lingkup tugasnya;
9. Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan lingkup tugasnya;
12. Menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan umit kerja pemerintah maupun swasta;
13. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup tugasnya;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup tugasnya;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kecamatan Bulang merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Batam yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan Kelurahan Pulau Buluh, Kelurahan Bulang Lintang, Kelurahan Batu Legong, Kelurahan Temoyong, Kelurahan Pantai Gelam, dan Kelurahan Setokok. Sebelum terbentuknya Kecamatan Bulang, wilayah Kecamatan ini merupakan bagian dari Kecamatan lama yakni Kecamatan Batam Timur.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam.
Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota Batam dan secara nyata perlu dilakukan penataan kembali, oleh karena masih banyaknya kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana konsekuensinya pelayanan pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat kecamatan dan kelurahan sangat variatif.
Berdasarkan kajian tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien dan untuk memperkecil rentang kendali maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, yang semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.
Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat .
Tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 63 Tahun 2012 adalah :
2.1.13. Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kelurahan menjalankan fungsi :
1. Penyusunan program dan kegiatan Kelurahan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perencanaan kegiatan;
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
4. Pembinaan organisasi Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
5. Pemantauan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman lingkup tugasnya;
6. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan pemberdayaan masyarakat lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
8. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum lingkup tugasnya;
9. Pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kelurahan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kelurahan terdiri dari :
a. Lurah;
b. Sekretaris Kelurahan;
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.13
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan

 

 

 

 

 

Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana Perda Nomor 13 Tahun 2007

2.1.14. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan perencanaan, tata laksana, keuangan, umum, perlengakapan dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :
1. Menghimpun, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan program, ketatausahaan dan urusan rumah tangga Kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi pembinaan organisasi tata laksana Kelurahan;
3. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga Kelurahan;
4. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan menyelenggarakan penyusunan dokumentasi serta perpustakaan;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan Kelurahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.15 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan, urusan pemerintahan, pelayanan umum serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Menghimpun peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum Kelurahan;
3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan;
4. Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaran tugas, tanggung jawab dan kewenangan Kelurahan lingkup tugas pemerintahan dan pelayanan umum;
5. Menyusun bahan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan, urusan ketentraman dan ketertiban, serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban;
2. Menghimpun peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan;
4. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di Kelurahan;
5. Menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang meliputi patroli wilayah Kelurahan;
6. Menyusun bahan laporan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.17. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan bidang kesejahteraan rakyat;
2. Menghimpun peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang meliputi pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup Kelurahan;
3. Melaksanakan analisis data kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial;
4. Melaksanakan pemantauan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup Kelurahan;
5. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial di Kelurahan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang kesejahteraan rakyat di Kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.18. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menghimpun peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan analisis data pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan, masyarakat miskin serta kelembagaan masyarakat;
4. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Kelurahan;
5. Melaksanakan koordinasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
6. Melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
7. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 126 ayat (2) dimana Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah yang memerlukan kejelasan dan batasan wewenang pemerintahan yang dilaksanakannya maka Walikota Batam secara lebih spesifik melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat yaitu sebagai berikut :
1. Bidang Pemerintahan meliputi :
b. Pembinaan Idiologi negara dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan Kentetraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan Pembinaan kesatuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya;
e. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
f. Perkoordinasin kegiatan UPTD/Instansi pemerintah diwilayah kerjanya;
g. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Esselon IV dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
h. Fasilitasi penataan Kelurahan;
i. Penyelenggaraan lomba/penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan;
j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
k. Penegakan dan pelaksanaan PERDA dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perunddang-Undangan lainnya diwilayah kerjanya;
l. Pengawasan dan pencegahan pembangunan rumah liar dan kios liar pada lokasi fasilitas umum dan tanah-tanah milik Pemerintah Kota Batam di wilayah kerjanya;
m. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan.

2. Bidang Pembangunan meliputi :
a. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya;
b. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan perekonomian kelurahan;
c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
e. Pelaksanaan pencegahan atas pengmabilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat menganggu serta membahaykan lingkungan hidup;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
g. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
h. Monitoring dan Pengawasan kebersihan lingkungan dan persampahan lingkungan perumahan;
i. Pengadaan alat-alat administrasi dan mobilier perkantoran dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
j. Penataan dan Pengawasan pangkalan Minyak tanah dan gas.

3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan meliputi :
a. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN);
b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
c. Pembinaan dan Pengawasan kegiastan program Kesehatan;
d. Pencegahan dan penanggulangan penyalgunaan obat, narkotika, psikotropika, zai adiktif dan bahan berbahaya;
e. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
f. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN).

4. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi :
a. Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatn dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
c. Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam dan pengungsi di Kecamatan;
d. Penangulangan masalah Sosial.

5. Bidang Pertanahan yang meliputi
a. Pengawasan tanah aset Pemerintah Derah diwilayah kerjanya;
b. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
c. Pelaksanaan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya.

6. Bidang Perizinan meliputi :
a. Pemberian tanda daftar industri dan dagang kecil mikro;
b. Pemberian Surat Keterangan domisili usaha;
c. Pemberian izin tempat penampungan ikan tradisional;
d. Pemberian izin tempat usaha kelong;
e. Penandatanganan pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I);
f. Pemberian izin usaha makanan dan minuman untuk kedai kopi, kantin, warung maksimal 50 (lima puluh) kursi;
g. Izin usaha jasa rekreasi dan hiburan umum seperti pangkas rambut/salon tanpa spa dan body scrap;
h. Pemberian izin meja bilyard maksimal 4 (empat) meja;
i. Pemberian izin pendirian pasar pecan diwilayah Kecamatan Bulang, Belakang Padang dan Galang diluar ibukota Kecamatan;
j. Pemberian izin HO untuk usaha kecil.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Bulang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi penataan pemerintah, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan/ketatausahaan.

 
2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BULANG
Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.
Jumlah pegawai Kecamatan Bulang berjumlah 60, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 38 orang dan 7 orang Honor daerah dan 15 orang THL. Berdasarkan eselonisasi terdiri dari 2 PNS Eselon III dan 13 PNS eselon IV. Secara lengkap susunan pegawai Kantor Camat Sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Bulang
Berdasarkan Eselonisasi

No Eselon Formasi Realisasi Kekurangan Jenis Kelamain
LK Pr
1 III/a 1 1 0 1
2 III/b 1 1 0 1
3 IV/a 11 11 0 8 3
4 IV/b 33 2 31 2

 

 

 

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Kantor Camat Bulang
Berdasarkan Urutan Kepangkatan

No Pangkat/Gol Jumlah Jenis Kelamain
LK Pr
1 Pembina 1 1 0
2 Penata TK I 7 4 3
3 Penata 3 3 0
4 Penata Muda TK I 3 3 0
5 Penata Muda 3 2 1
6 Pengatur TK I 0 0 0
7 Pengatur 2 1 1
8 Pengatur Muda TK I 11 10 1
9 Pengatur Muda 4 3 1
10 Juru TK I 2 2 0
10 Juru 0 0 0
11 Juru Muda TKI 1 0 1
12 Juru Muda 1 1 0
13 Honda 7 6 1
14 THL 15 9 6

Dilihat dari tabel tersebut diatas, jumlah aparatur Kecamatan Bulang Kota Batam yang ada saat ini belum memadai untuk melakukan fungsi dan tugas kecamatan, perlu diadakan pemenuhan jumlah pegawai guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Kantor Camat Bulang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai Pendidikan
PNS THD THL S1 D3 SMA SMP SD
LK PR LK PR LK PR L P L P L P L P L P
30 8 6 1 9 6 13 4 1 0 13 3 2 1 1 0
Jumlah 38 7 15 17 1 16 3 1

Pada sebuah organisasi maka sarana prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menggerakan roda organisasi, karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, niscaya organisasi akan lambat dan stagnan.
Kondisi saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bulang Kota Batam belum memadai dan tidak mencukupi, baik dari segi kwantitas maupun kwalitas sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga untuk jangka RPJMD kedepan hal tersebut masih terus akan dilaksanakan upaya pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bulang Kota Batam adalah sebagaimana tabel berikut :

 

 
Tabel 2.2.4
Daftar Inventaris Barang Kecamatan Bulang Kota Batam

No GOL KODE NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG KET
1 2 3 4 5 6
1 01 GOLONGAN TANAH
01 a. TANAH 19
2 02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
02 a. ALAT -ALAT BESAR 0
03 b. ALAT- ALAT ANGKUTAN 3
04 c. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 0
05 d. ALAT PERTANIAN 0
06 e. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 460
07 f. ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 6
08 g. ALAT-ALAT KEDOKTERAN 0
09 h. ALAT LABORATORIM 4
10 i. ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN 0
3 03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
11 a. BANGUNAN GEDUNG 14
12 b. MONUMEN 0
4 04 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
13 a. JALAN DAN JEMBATAN 11
14 b. BANGUNAN AIR/IRIGASI 15
15 c. INSTALASI 0
16 d. JARINGAN 0
5 05 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA
17 a. BUKU DAN PERPUSTAKAAN 2
18 b. BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 0
19 c. HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN 0
6 06 GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
20 a. GOL. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0
TOTAL 534

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BULANG
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 126) dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Bulang Kota Batam tahun 2010 melaporkan capaian kinerja (performance result) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan). Sesuai dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2010. Hasil pengukuran kinerja atas kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada umumnya Kecamatan Bulang Kota Batam telah berhasil mencapai seluruh sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2010 dengan hasil yang memuaskan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
Pemerintah Kecamatan Bulang Kota Batam telah berhasil meningkat Pelayanan Umum seperti Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk/KK baik baru maupun perpanjang sesuai Standar Pelayanan Minimum sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pindah penduduk berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Batam; yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja dengan jumlah KTP yang diterbitkan tahun 2010 sebanyak 1.030 Lembar dan KK sebanyak 606 lembar, juga pelayanan yang lain yang telah dilimpahkan oleh Walikota Batam sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Walikota kepada Camat seperti Pemberian izin Pariwisata seperti usaha makanan dan minuman, usaha jasa rekreasi dan jasa hiburan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BULANG
Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Bulang Kota Batam untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Kecamatan Bulang Kota Batam dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.
Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.
Adapun Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bulang untuk masa-masa yang akan datang antara lain :
a. Tuntutan Pimpinan daerah, masyarakat dan stakeholder terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan;
b. Tingkat pendidikan aparat belum sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi yang diemban;
c. Kurangnya Sarana dan Prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas;
d. Kurangnya sistem koordinasi antar Seksi-Seksi dalam organisasi;
e. Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk perencanaan pembangunan masih rendah;
f. Banyaknya pemukiman penduduk yang dikategorikan tidak layak huni dan berada diatas perairan laut yang berpotensi terjadinya bencana akibat air laut;
g. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan, khususnya daerah pesisir pantai;
h. Kesenjangan sosial dan tingkat pendidikan yang rendah;

 
Adapun peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Bulang kedepan adalah :
a. Posisi Kecamatan Bulang yang sebagian besar lautan merupakan daerah tangkapan ikan yang sangat potensial;
b. Perubahan paradigma baru pemerintah kearah good goverment dan governance (tata pemerintahan yang baik);
c. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah;
d. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis yang bisa diikuti oleh Pegawai Kecamatan Bulang;
e. Telah tersedianya akses komunikasi dan informasi yang berbasis tekhnologi informasi.