BAB III

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN BULANG 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BULANG Kompilasi permasalahan dan potensi strategis merupakan suatu kumpulan yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi statis dan dinamis yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan di Kota Batam khususnya Kecamatan Bulang dalam jangka menengah dan panjang. Beberapa permasalahan dan potensi tersebut antara lain: 1. Tuntutan masyarakat dan stakeholder terhadap kinerja (performance) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, produk, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas) dari pemerintah. 2. Reformasi total yang meliputi reformasi struktural (susunan dan pola relasi organik) pemerintahan, reformasi proses (prosedur dan mekanisme) pemerintahan, reformasi kultur (budaya, etika dan moralitas) pemerintahan. 3. Kesenjangan tingkat pemerataan pembangunan antara Kecamatan Mainland dan Kecamatan Hinterland. Sedangkan dalam RPJMD Kota Batam mempunyai potensi dan permasalahan sebagai berikut : 1. Letak Kota Batam secara geografis sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam sangat terkait dengan posisi tersebut. Posisi ini menjadi unik bagi Kota Batam yang membedakan dengan daerah lain di Indonesia. Kota Batam beriklim relatif panas, berbukit dan memiliki cadangan air baku yang cukup baik. Ancaman bencana relatif rendah. Umumnya berupa banjir, longsor, abrasi dan sebagian ada sesar di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Sekitar 45,6% dari luas wilayah Kota Batam adalah berupa kawasan lindung; 2. Kota Batam yang berpulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah dalam hal pelayanan pemerintah dan juga pergerakan penduduk; 3. Secara nasional, Kota Batam memiliki posisi strategis, yaitu sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau sebagai Free Trade Zone yang dikelola secara Khusus. Untuk mendukung itu, suatu sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil akan ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (hub international port). Dengan posisi ini pada dasarnya keberadaan Kota Batam sangat penting secara nasional. Pengelola Kawasan (otorita) menjadi potensi kemitraan penting dalam pembangunan Kota Batam di masa yang akan datang; 4. Pertumbuhan penduduk Kota Batam sangat tinggi dan terdiri multi etnis, diantaranya adalah dorongan migrasi masuk. Namun demikian sebaran penduduk kurang merata dan terpusat di Pulau Batam. Pertumbuhan seperti ini akan mendorong peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman serta potensi ancaman meningkatkan permukiman kumuh di Kota Batam, terutama di wilayah yang pada penduduknya. Situasi ini dapat mengarah pada pertumbuhan Kota yang tidak terkendali; 5. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Kegiatan ekonomi dominan di Kota Batam adalah sektor industri pengolahan (60%).Kegiatan sektor ini umumnya berada di area khusus [bukan industri rakyat kebanyakan] dan bersifat ekslusif. Hasil industri pengolahan umumnya dipasarkan di luar Kota Batam. Proporsi sektor industri ini cenderung mengalami penurunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran cenerung memberikan kontribusi semakin meningkat; 6. Tingkat inflasi di Kota Batam relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Kota Pekanbaru dan Nasional. PDRB per kapita Kota Batam sangat besar bila dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional, yang mengindikasikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi; 7. Kondisi infrastruktur jalan di Kota Batam hingga tahun 2009 sekitar 84% telah diaspal. Terus dilakukan perbaikan setiap tahun, hingga tahun 2009, jalan dalam kondisi baik telah mencapai 78,1%; 8. Lalu lintas barang penumpang sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan di Kota Batam. Penumpang pelabuhan domestik dan internasional berfluktuasi, namun sedikit mengalami penurunan. Jumlah lalu lintas kapal barang di pelabuhan domestik menurun namun di pelabuhan internasional meningkat pada tahun 2009. Penumpang angkutan udara cenderung mengalami peningkatan pesat dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai 6 kali lipat; 9. Penyediaan ketenagalistrikan di Kota Batam dikelola oleh PT. PLN Batam untuk wilayah Pulau Batam. Sedangkan untuk wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Belakang Padang, Pulau Terong, Pulau Pecung, Pulau Buluh, Pulau Kasu, Pulau Karas, Pulau Sembulang dan Pulau Abang penyediaan ketenagakelistrikan dikelola PT. PLN. Cabang Tanjung Pinang. Sumber tenaga listrik pada umumnya adalah PLTD, yang berbiaya operasi relatif mahal dan sangat bergantung pada BBM. Pada kapasitas sekarang, di masa depan masih sangat dibutuhkan ketersediaan listriknya; 10. Kerusakan kawasan tangkapan air (catchment area) sebagai akibat perubahan fungsi kawasan hutan konservasi/lindung menjadi kawasan budidaya, rusaknya kawasan hijau (green area), pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan usaha hotel, terjadinya perambahan dan pembakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat penambangan illegal. Menurunnya habitat hutan mangrove yang mengakibatkan berkurangnya daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning ground) bagi berbagai biota. Buangan limbah industri dan limbah domestik secara langsung atau sembarangan ke media lingkungan juga telah mengakibatkan musnahnya atau menurunnya biota pesisir dan laut/perairan; 11. Batam menjadi salah satu pintu masuk wisatawan ke Indonesia. Pengunjung terbesar adalah dari Singapura dan Malaysia. Wisata alam dapat menjadi daya tarik Kota Batam, karena Singapura relatif memiliki wisata alam yang memadahi. Pengelolaan obyek wisata yang baik dapat akan mendorong keterkaitan yang kuat dengan ekonomi riil lainnya di Kota Batam; 12. Tingkat kesejahteraan penduduk tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan lebih tinggi daripada Nasional. Persentase penduduk miskin relatif lebih rendah daripada Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Batam. Pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, pada umumnya kebutuhan untuk aktualisasi diri akan lebih muncul; 13. Kapasitas keuangan Pemerintah Kota Batam relatif baik dengan potensi pendapatannya juga cenderung meningkat, belanja langsung proporsinya besar, berobat ke puskesmas, sekolah dan KTP gratis merupakan pelayanan langsung bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam. 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011–2016: “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Visi di atas mendudukkan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi“ sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional). Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam. Terwujudnya Batam sebagai Bandar Modern Dunia yang Madani dan menjadi Pusat Pertumbuhan Andalan Perekonomian Nasional memberikan pemahaman sebagai berikut : a. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia; b. Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi “center of excellent”, dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang; c. Madani adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan; d. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi. Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2012-2016, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut: 1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya; 2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari; 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan; 4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup; 5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Kecamata Bulang Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 termasuk dalam misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan dan misi 5 (lima) yaitu mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dimana dalam misi tiga RPJMD Kota Batam tahun 2011 – 2016 terdiri dari 17 (tujuh belas) program kegiatan yaitu : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan; 2. Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah; 3. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan; 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 5. Program Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan; 6. Program Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; 7. Program Pengadaan Obat, Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan; 8. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan; 9. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan; 10. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Perkotaan; 11. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarasutamaan Gender; 12. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS; 13. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Masalah-masalah Sosial; 14. Program Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan; 15. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja; 16. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga; 17. Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Dan dalam misi lima RPJMD Kota Batam tahun 2011 – 2016 terdiri dari 14 (empat belas) program kegiatan yaitu : 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 4. Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik; 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam; 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 7. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 10. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 13. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah; 14. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah. Sebagaimana Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011-2016 dijabarkan dalam beberapa Program di Kecamatan Bulang sesuai dengan Misi sebagai berikut : 1. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan da Pemukiman; 2. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan; 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; 4. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah; 5. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah; 6. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur; 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Propinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD provinsi kepulauan Riau Tahun 2010-2015. Dan Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam. Keberadaan RKPD Kota Batam tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. 3.4 TELAHAAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Batam maupun RTRW Kota Batam sebagaimana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 Kota Batam terletak diantara : – 0o.25′ 29″ LU – 1o15’00″ LU – 103o.34′ 35″ BT – 104o26’04″BT Sedangkan Kecamatan Bulang terletak diantara : – 00o 51′ – 1o 06′ Lintang Utara. – 103o 48′ – 104o 06’ Bujur Timur. Berdasarkan RTRW Kota Batam 2004 – 2014, Luas wilayah Kota Batam seluas 3.990,00 Km2, terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km2 dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara, Kota Batam berbatasan dengan : – Sebelah Utara : Selat Singapura; – Sebelah Selatan : Kecamatan Senayang; – Sebelah Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun; – Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara. Berdasarkan hasil pemetaan tapal batas antara kelurahan dan kecamatan se Kota Batam, Kecamatan Bulang berbatasan dengan : – Sebelah Utara : Kecamatan Sagulung, Sungai Beduk dan Belakang Padang; -Sebelah Selatan : Laut; -Sebelah Barat : Kecamatan Belakang Padang; -Sebelah Timur : Kecamatan Batuaji, Galang dan Sagulung. Terbentuknya Pemerintah Kota Batam sebagai institusi Eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lainnya dalam masyarakat. Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II lainnya. Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan Implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan Wilayah tersebut sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam untuk menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata. Oleh sebab itu dengan adanya peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administrasi Batam, yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, sehingga jumlah kecamatan di Kota Batam berubah menjadi 12 kecamatan dan 64 Kelurahan. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Kecamatan Bulang mengalami perubahan baik struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya, Sebagai informasi Kecamatan Bulang memiliki luas wilayah sebesar 463,140 KM2 dan berdasarkan hasil pengolahan database kependudukan (SIAK) pada tahun 2011 jumlah penduduk kecamatan Bulang sebanyak 9.663 jiwa dengan perincian Laki-Laki sebanyak 4.906 jiwa dan Perempuan sebanyak 4.757 jiwa perempuan dengan total Rukun Tetangga (RT) 56 dan sebanyak 20 Rukun Warga (RW). Dimana berdasarkan RTRW Kota Batam Kecamatan Bulang merupakan wilayah perikanan. Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia manjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata serta dengan terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 8,1 persen. Penduduk Kota Batam berdasarkan Data SIAK pada tahun 2009 tercatat sebesar 988.555 jiwa terdiri atas 506.758 jiwa laki-laki dan 481.797 jiwa perempuan dengan sex ratio 105,18. Penduduk Kota Batam sampai dengan Januari 2011 berjumlah 1.064.762 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Hanya penyebarannya tidak merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per Km2 di daerah ini bervariasi. 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan permasalahan dan potensi strategis serta kriteria, maka isu strategis Kecamatan Bulang Kota Batam dipilih hal-hal yang dapat ditangani. Isu strategis yang berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang. Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap berikutnya adalah perlunya : Issu dan masalah strategis yang berkembang di Kecamatan Bulang, antara lain : 1. Tuntutan masyarakat dan stakeholder terhadap kinerja (performance) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, produk, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas) dari pemerintah. 2. Reformasi total yang meliputi reformasi struktural (susunan dan pola relasi organik) pemerintahan, reformasi proses (prosedur dan mekanisme) pemerintahan, reformasi kultur (budaya, etika dan moralitas) pemerintahan. 3. Kesenjangan tingkat pemerataan pembangunan antara Kecamatan Mainland dan Kecamatan Hinterland. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka masing-masing daerah dibutuhkan penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan Iingkungan sosial serta fisik yang secara komprehensif. Strategi pembangunan dimaksud adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan, partisipasi masyarakat, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan kesistematisan, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan pembangunan yang disertai pertumbuhan. Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam khusunya wilayah pulau-pulau yang ada di Kecamatan Bulang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan masalah sosial yang ada.