PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, semakin membuka peluang untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing masing.

Kota Batam yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan terutama di Sektor Jasa. Sebagai konsekuensi logis maka Lembaga Teknis  baik Badan, Dinas dan Kantor dituntut pula untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kota Batam.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan  Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Batam pada Bagian Kesepuluh Pasal 144 Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lebih lanjut Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam  mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Batam sebagai Kota yang aman dan nyaman dari ancaman bahaya kebakaran dan oleh karena itu sangat diperlukan proses perubahan dan pembaharuan sistem pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik ( Good Governance ).

Bagi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam perubahan kearah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi programnya, akan tetapi lebih jauh untuk meningkatkan eksistensinya dalam lingkungan perubahan yang cepat dan bersinggungan dengan persaingan global yang ketat pula. Disinilah penting adanya Perencanaan Strategis  sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam.

Perencanaan Strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk dielementasikan pada jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang fleksibilitas yang merupakan suatu kriteria yang penting dalam Perencanaan Strategis. Hal ini semua bermuara kepada kepuasan pelanggan yang merupakan faktor utama sebagai penentu keberhasilan  Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam Khususnya Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif dari seluruh aparatur untuk menghasilkan dokumen perencanaan holistik dan berkesinambungan.

Muatan dalam Renstra Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam Tahun 2011 – 2016 berisi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berarti bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

B.  MAKSUD DAN TUJUAN

1.  Maksud.

Sebelum mengutarakan maksud dari penulisan ini terlebih dahulu dikemukakan arti dari Renstra tersebut, yaitu :

Proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis ”.

Lebih lanjut Penyusunan Renstra ini bermaksud untuk menyatakan arah dan gerak langka Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam dan meningkatkan komitmen kemitraan serta peningkatan pemberdayaan aparat Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam, penyempurnaan sarana dan prasarana serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang penanggulangan bahaya kebakaran untuk program jangka menengah dan jangka panjang, serta upaya menjalin kerjasama dengan instansi lain.

Selain arti maksud diatas dalam Penyusunan Renstra ini yaitu :

  1. Untuk mensingkronkan antara RPJM Kota Batam Tahun 2011 – 2016 dengan Rentra Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam Tahun 2011 – 2016
  2. Terdianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas susuai dengan tupoksi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
  3. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah ( LAKIP ).

2.  Tujuan.

Adapun tujuan dari kegunaan penulisan Renstra itu sendiri yaitu untuk :

  1. Memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Diperlukan untuk menrencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek.
  3. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan.
  4. Mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada dalam Rentra dengan Renja yang disusun setiap tahunnya.
  5. Berorientasi pada masa depan.
  6. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang.
  7. Pelayanan Prima ( Service Excellennce )
  8. Meningkatkan komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan  pencapaian tujuan organisasi, dan
  9. Merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Dengan inplementasi perencanaan strategis, organisasi dapat meningkatkan komunikasi,  baik vertikal mapun horizontal antar unit kerja.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Renstra Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam  kurun waktu tahun 2011 – 2016.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra ini dapat dijadikan pedoman penyusunan Program Jangka Menengah dan Program Jangka Pendek secara bertahap sampai dengan terwujudnya Visi dan Misi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam.

 

C.      LANDASAN.

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rentra Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam adalah .

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274 );
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritah Daerah   ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2995 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang     ( Lembaran  Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Penyusunan Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4406)
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503) ;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002  tentang Bangunan Gedung ;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 ) ;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistim Proteksi Kebakaran Pada bangunan Gedung dan Lingkungan ;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Menejemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah ;
  12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
  13. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.141/BKD-PK/IX/2009, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
  14. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

 

D.     HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam Tahun 2011 – 2016 merupakan suatu bagian yang utuh dari menejemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJM Daerah Kota Batam maupun RTRW Kota Batam, serta dari keberadaannya akan dijadikan  pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja ( Renja) SKPD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama priode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam.

Perbedaan mendasar sistematika dan Hirarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Artinya sebelum Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan Dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk priode 5 tahun, sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahunnya dalam bentuk Renja SKPD.

Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra SKPD kedalam Renja SKPD untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman  bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Kota Batam.

Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja SKPD. Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada RKP Nasional ( rencana kerja Pemerintah). Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan  bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN.