SOSIALISASI PERDANA PERDA KOTA BATAM NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disahkan oleh DPRD Kota Batam dan Walikota Batam padat anggal 9 Februari 2016 dan diregistrasi melalui Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 4 dengan Nomor Register Provinsi Kepulauan Riau: (2/2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, Bapedal Kota Batam melakukan Sosialisasi PERDA Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tersebut untuk kali pertama pada hari ini (22/8/2016). Acara dihadiri oleh lebih kurang 170 orang dari kalangan masyarakat industri, BAPPEDA Kota Batam, BPM & PTSP Kota Batam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Bagian Hukum Pemko Batam, aparatur kecamatan, Satpol PP Kota Batam. Sosialisasi disampaikan didahului dengan sambutan Kepala Bapedal Kota Batam, Ir. Dendi N Purnomo. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa PERDA ini adalah memiliki arti penting sebagai peraturan pelaksana di daerah terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, acara sosialisasi ini disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, MH. Penyampaian yang khas dari profesor yang merupakan pakar hukum tata negara dan berprofesi sehari-hari sebagai Guru Besar di UniversitasP arahiyangan – Bandung, berhasil membawa suasana penuh riuh gelak tawa. Profesor ini merupakan tenaga ahli yang membantu Pemerintah Kota Batam dalam melakukan penyusunan PERDA PPLH ini, selain juga membantu menyusun berbagai rancangan peraturan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Suasana nyaman yang berhasil disuguhkan dengan penyampaian Prof. Asep ini membuat atmosfer sosialisasi menjadi hidup. Diuraikan bahwa PERDA tersebut terdiri dari XXI Bab dan 249 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I           KetentuanUmum, Pasal 1 s/d Pasal 3;

Bab II          Tugas dan Kewenangan, Pasal 4;

Bab III         Perencanaan, Pasal 5 s/d Pasal 8;

Bab IV         Pemanfaatan, Pasal 9 s/d Pasal 11;

Bab V          Pengendalian, Pasal 12 s/d Pasal 102;

Bab VI         Pemeliharaan, Pasal 103 s/d Pasal 128;

Bab VII        Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3, Pasal  129;

Bab VIII       Hak, Kewajiban dan Larangan, Pasal 130 s/d Pasal 136;

Bab IX         Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Pasal 137 s/d Pasal 139;

Bab X          Keterlibatan Masyarakat, Pasal 140 s/d Pasal 156;

Bab XI         Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pasal 157 s/d Pasal 161;

Bab XII       Perizinan, Pasal 162 s/d Pasal 211;

Bab XIII       Pembinaan, Pasal 212;

Bab XIV      Pengawasan, Pasal 213 s/d Pasal 222;

Bab XV       Sanksi Administratif, Pasal 223 s/d Pasal 233;

Bab XVI      Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Pasal 234 s/d Pasal 241;

Bab XVII     Penyidikan, Pasal 242

Bab XVIII    Pembiayaan, Pasal 243

Bab XIX      Ketentuan Pidana, Pasal 244 danPasal 245

Bab XX       Ketentuan Peralihan, Pasal 246

Bab XXI      Ketentuan Penutup, Pasal 247, 248, dan 249

Peran serta seluruh bagian elemen menjadi faktor penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Elemen ini terdiri atas: Pemerintah Kota Batam, Aparat Penegak Hukum, pengusaha, masyarakat industri, dan masyarakat umum. Meski telah berlangsung bagaimana Pemerintah Kota Batam melakukan koordinasi dengan aparat yang lain, seperti dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau TNI, di dalam Pasal 241 PERDA tersebut diuraikan bahwa Walikota dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.

Bagi elemen masyarakat industri atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terdapat materi pasal yang baru di luar pengaturan peraturan perundang-undangan sebelumnya, antara lain:

  1. Jenis sanksi administratif lebih lengkap dan ketat dalam Pasal 225, meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, denda administratif, dan/atau pembatalan izin lingkungan. Hal ini berbeda dengan pengaturan pada UU No. 32 Tahun 2009, dimana tidak mencantumkan denda administratif dan pembatalan izin lingkungan. Hal ini menjadikan materi sanksi cukup represif dan tegas.
  2. Pengenaan sanksi administratif pun lebih sistematis dapat dikenakan secara bertahap, tidak bertahap, atau kumulatif. Bahkan dalam Pasal 230, pengenaan denda sanksi administratif dilakukan pada setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi Paksaan Pemerintah.
  3. Hal yang berbeda dari peraturan yang ada di negeri ini dan untuk pertama kali adalah pengetatan terhadap pelaksanaan laporan berupa sanksi denda atas tidak melaksanakan kewajiban laporan, baik laporan pelaksanaan izin lingkungan setiap semester, laporan pengelolaan limbah B3 setiap triwulan, dan/atau laporan pembuangan air limbah setiap triwulan. Sanksi denda ini tidak melepaskan kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan kewajiban laporan dan sanksi denda ini hanya dapat dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali. Setelahnya, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi pembekuan izin. Pasal 232 menguraikan terkait sanksi denda ini.

Bagi elemen masyarakat umum, pengaturan pada PERDA ini diberikan seluas-luasnya seperti diuraikan pada Bab X Pasal 140 s/d 156. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif maupun pasif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat juga berhak mengajukan pengaduan melalui Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH).

1 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA