DOWNLOAD


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah.
  2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2009, tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
  3. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

PERATURAN PEMERINTAH RI
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009, tentang Kawasan Industri.
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2010, tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

 

PERATURAN PRESIDEN

  1. Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2006, tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

 

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI

  1. Peraturan MENLH Nomor 2 Tahun 2006, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.
  2. Peraturan MENLH Nomor 4 Tahun 2006, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah.
  3. Peraturan MENLH Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  4. Peraturan MENLH Nomor 9 Tahun 2006, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel.
  5. Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2006, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride.
  6. Peraturan MENLH Nomor 11 Tahun 2006, tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  7. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2006 + Lampiran, tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.
  8. Peraturan MENLH Nomor 1 Tahun 2007 , tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air.
  9. Peraturan MENLH Nomor 3 Tahun 2007 + Lampiran I + Lampiran II + Lampiran III, tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan.
  10. Peraturan MENLH Nomor 4 Tahun 2007, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
  11. Peraturan MENLH Nomor 5 Tahun 2007, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan/atau Sayuran.
  12. Peraturan MENLH Nomor 6 Tahun 2007, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.
  13. Peraturan MENLH Nomor 8 Tahun 2007  + Lampiran, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu.
  14. Peraturan MENLH Nomor 9 Tahun 2007 + Lampiran, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon.
  15. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2007  + Lamp. I & Lamp. II, tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  16. Peraturan MENLH Nomor 2 Tahun 2008 + Lampiran Permen LH No.2 th 2008, tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  17. Peraturan MENLH Nomor 3 Tahun 2008 + Lampiran Peraturan MENLH No. 3 Tahun 2008, tantang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
  18. Peraturan MENLH Nomor 5 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  19. Peraturan MENLH Nomor 6 Tahun 2008 , tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
  20. Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2009, tantang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Barbahaya dan Baracun.
  21. Peraturan MENLH Nomor 13 Tahun 2010, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
  22. Peraturan MENLH Nomor 14 Tahun 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

 

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI

  1. Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 1995 + Lampiran, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
  2. Keputusan MENLH Nomor 52 Tahun 1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
  3. Keputusan MENLH Nomor 58 Tahun 1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
  4. Keputusan MENLH Nomor 3 Tahun 1998, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri.
  5. Keputusan MENLH Nomor 4 Tahun 2001, tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.
  6. Keputusan MENLH Nomor 28 Tahun 2003, tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
  7. Keputusan MENLH Nomor 110 Tahun 2003, tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber air.
  8. Keputusan MENLH Nomor 111 Tahun 2003, tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
  9. Keputusan MENLH Nomor 112 Tahun 2003, tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
  10. Keputusan MENLH Nomor 113 Tahun 2003, tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.
  11. Keputusan MENLH Nomor 114 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengkajian untuk Menetapkan Kelas Air.
  12. Keputusan MENLH Nomor 115 Tahun 2003, tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
  13. Keputusan MENLH Nomor 128 Tahun 2003, tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis.
  14. Keputusan MENLH Nomor 142 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Keputusan MENLH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
  15. Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 2004 + Lampiran I + Lampiran 2 + Lampiran 3, tentang Baku Mutu Air Laut.
  16. Keputusan MENLH Nomor 122 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
  17. Keputusan MENLH Nomor 179 Tahun 2004, tentang Ralat atas Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
  18. Keputusan MENLH Nomor 200 Tahun 2004, tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
  19. Keputusan MENLH Nomor 202 Tahun 2004, tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga.
  20. Keputusan MENLH Nomor 45 Tahun 2005 + Lampiran Kep MENLH No.45 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup  (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

  1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009, tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam.
  2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

 

KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
  1. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995, tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  2. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 2 Tahun 1995, tentang Dokumen Limbah Berbahaya dan Beracun.
  3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 3 Tahun 1995, tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 4 Tahun 1995, tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  5. Keputusan Bapedal Nomor 5 tahun 1995 , tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 225 Tahun 1996, tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan dan Minyak Pelumas Bekas.
  7. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 2 Tahun 1998, tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.
  8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 3 Tahun 1998, tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
  9. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001, tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang.

 

PERATURAN WALIKOTA BATAM

  1. Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah.
  2. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2010, tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

 

*Klik Link untuk Download.

 



 


 

2 komentar pada “DOWNLOAD

  1. Terima kasih tuk situs dari Bapedal Batam sangat membantu sekali dalam hal pengembangan lingkungan di Kota Batam dan Peraturan2 yang harus di penuhi.
    Semoga tetap eksis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>