IZIN GANGGUAN (HO)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah, maka setiap usaha atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Kota Batam perlu menindaklanjuti pelaksanaan peraturan tersebut.

Apa Izin Gangguan (HO) itu ?

                Izin gangguan adalah kelompok izin lingkungan yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang diperkirakan menimbulkan gangguan (kebisingan, getaran, kebauan dan emisi) bagi lingkungan sekitarnya yang dikeluarkan oleh Walikota Batam melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam.

Mengapa perlu Izin Gangguan ?

Izin gangguan dikeluarkan dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha yang didirikan terhadap bahaya, kerugian dan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha yang didirikan tersebut.

Dimana Mengurus Izin Gangguan ?

Berkas Pengajuan izin HO dapat disampaikan langsung ke :


 Lama proses penerbitan izin adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Siapa yang harus mengurus izin HO?

Bagi penanggung jawab suatu tempat usaha.

Kapan Izin Gangguan diperlukan ?

Bagi kegiatan yang telah beroperasi (izin baru/perpanjangan) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

 Bagaimana cara mengurus Izin Gangguan :

Izin gangguan dapat diperoleh dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

  1. Surat permohonan dari pemilik usaha kepada Walikota Batam cq. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam (materai Rp.6000,-)
  2. Fotocopy KTP Pemohon
  3. Fotocopy akta perusahaan dan pengesahannya kecuali usaha perorangan.
  4. Fotocopy akta cabang, keputusan pengurus jika usaha/kegiatan merupakan cabang atau perwakilan.
  5. Fotocopy sertifikat kepemilikan tempat usaha / akta jual beli / surat sewa bukti kerjasama / PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai bidang usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  6. Denah lokasi tempat usaha dengan skala 1 : 1000 atau 1 : 1500
  7. Tata cara pengolahan serta Denah Saluran Pembuangan Limbah yang terealisasi / direncanakan
  8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat (domisili kegiatan)
  9. Fotocopy persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL/UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (SPKP2LH) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
  10. Fotocopy NPWP
  11. Surat Persetujuan Sempadan/Tetangga sekitar yang diketahui lurah
  12. Pas photo 3×4 = 3 lembar (berwarna)
  13. Surat perjanjian diatas materai Rp.6000,-
  14. Surat kuasa di atas materai Rp.6000,- jika pemrakarsa menguasakan pengurusan izin HO kepada pihak lain
  15. Foto lokasi

Selanjutnya setelah persyaratan administrasi lengkap diajukan, dilaksanakan Verifikasi Lapangan oleh Tim Pengawas.

21 komentar pada “IZIN GANGGUAN (HO)

  1. Good site. My thanks for posting this. I will definitely return again to find out more and inform my acquaintenances about this, hcg.

  2. Dear All,
    Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan :
    1.Untuk memperpanjang HO persyaratannya apa ya dan tolong no telp untuk bagian informasi yang bisa di telp kalau kita mau nanya masalah perizinan.
    2. Untuk memperpanjang Izin TPS juga persyaratannya apa dan bisa gak kedua izin ini di perpanjang sekaligus atau harus perpanjang HO dulu baru bisa perpanjang izin TPS.
    Tolong sarannya agar kita bisa memperpanjang ini tsb diatas.
    Terima kasih sebelumnya atas bantuannya

  3. Kpd Yth. Sdr. Nalim
    Mengenai izin gangguan (HO), silahkan datang ke gedung Pelayanan Perizinan Terpadu (One Stop Services) atau dengan nomor 0778-470021 / 470022.
    Untuk persyaratan perpanjangan Izin TPS limbah B3 adalah lengkap administrasi dan teknis seperti yang tertera pada website Bapedal Batam pada page Izin TPS Limbah B3,
    Izin gangguan (HO) harus diurus/diperpanjang terlebih dahulu, setelahnya dapat diurus untuk perpanjangan izin TPS limbah B3. Izin TPS diatur dalam Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2009, tantang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Barbahaya dan Baracun.
    Terima Kasih

  4. Pak, untuk download form pengajuan/ perpanjangan izin HO (form izin sempadan/tetangga) itu dimana? apakah ada link dokumennya?
    Terima Kasih

  5. Slamt siang..
    Mau nanya berapa biaya buat ho..
    Apakah ad system hitungannya pak?
    Bisa berikan info gak pak?

  6. Yth Sdr Ranny,
    Mohon maaf, untuk form pengajuan perpanjangan izin HO belum tersedia di website.. untuk mendapatkan form tersebut Saudara dapat langsung mengambilnya di Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu di Gedung Sumatera Promotion Centre – Batam Centre lantai 2. Terima kasih

  7. Yth Bapak Herman
    Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha & Retribusi Perizinan Tertentu. Izin Gangguan atau HO masuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu pada Bab IV. Adapun tarif dan perhitungan izin HO dapat dilihat pada lampiran VII Perda Kota Batam No.8/2003 yang dapat di download pada Tab Download – Peraturan Daerah Kota Batam. terima kasih.

  8. PERDA ZOMBI..?
    Saya hanya ingin menyampaikan rasa prihatin kepada Pemko Batam, khususnya BAPEDAL yang masih menggunakan PERDA No.12 Tahun 2009 tentang RESTRIBUSI IZIN USAHA sebagai rujukan padahal PERDA No.8 Tahun 2013 tentang RESTRIBUSI JASA UMUM, RESTRIBUSI JASA USAHA DAN RESTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU telah mencabut PERDA No.12 Tahun 2009 (baca pasal 95 PERDA No.8 Th 2013)
    Terimakasih..

  9. Selamat Siang..
    Pak saya mau konsultasi, kami adalah perusahaan PMA yang bergerak dibidang jasa pelayaran (menyewakan kapal). kami memiliki kantor di salah satu ruko di Harborbay. Kapal kami selalu berlayar diluar Batam dan kami tidak memiliki tempat sandar sendiri. Apakah kantor kami tersebut masih perlu dokumen Izin Gangguan Pak, karena alat transportasi yang kami sewakan tersebut tidak berlabuh di batam ?
    Terimakasih

  10. Kpd Yth Nana
    Dalam hal ini masih harus memiliki Izin Gangguan (HO) untuk kegiatan perkantoran, bukan untuk kegiatan sandar kapal. ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
    Terima Kasih

  11. Menjawab keprihatinan Bapak, bersama ini kami infokan bahwa sesuai Peraturan Walikota Batam nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa untuk pendaftaran dan penerbitan izin gangguan untuk saat ini diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Bapedal hanya bertugas melakukan verifikasi lapangan, menghitung retribusi dan mengeluarkan rekomendasi izin gangguan saja, yang selanjutnya difinalisasi di PTSP. Terkait Perda yang menjadi rujukan sejak ditetapkannya Perda No.8 Tahun 2013, maka Perda yang manjadi acuan adalah Perda No. 8 Tahun 2013 bukan Perda No.12 Tahun 2009.

  12. Website yang sangat bagus dan informasinya sangat bermanfaat bagi kami terimakasih pak kini saya jadi tau apa itu izin gangguan (HO)

  13. izin bertanya pak, klo kita sudah sewa di sebuah mall yang notabene sudah punya UUG/HO apakah setiap tenan/toko yang sewa disana diharuskan juga membuat lagi UUG/HO?
    klo iya memang boleh ya untuk membuat sebuah surat izin diatas surat izin?
    mohon infonya, terima kasih.

  14. Kepada Yth Bpk Andrean
    Untuk Izin HO tenan/toko yang disewa di mall yang sudah memiliki HO, tetap WAJIB mengurus izin HO, sebab untuk jenis kegiatan dan nama perusahaannya berbeda dengan HO yang sudah dimiliki oleh Mall tsb. Terima Kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>