S P M

Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan baku mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Dasar Hukum

Ruang Lingkup

Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas :

  1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
  2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
  3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
  4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/ administrative dan secara teknis yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran.

a)     Gambaran Umum

Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari sumber pencemar. Secara administrasi, pembatasan dilakukan dengan menetapkan baku mutu air limbah dari masing-masing sumber pencemar. Selanjutnya pencegahan dilakukan melalui pengawasan untuk melihat tingkat ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

b)     Indikator

Indicator : jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.

 c)     Batas Waktu & Target Pencapaian

    1. Sampai dengan tahun 2009 : 20%
    2. Sampai dengan tahun 2010 : 40%
    3. Sampai dengan tahun 2011 : 60%
    4. Sampai dengan tahun 2012 : 80%
    5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%

 d)     Syarat Teknis & Admnistrasi

    1. Memiliki Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL);
    2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
    3. Melakukan Pelaporan dokumen  lingkungan 2 kali dalam setahun;
    4. Memiliki WWTP/IPAL;
    5. Memiliki Flow meter;
    6. Melakukan pencatatan debit harian dan melaporkan kepada Bapedal per tiga bulan;
    7. Melakukan swapantau harian untuk parameter pH, DHL, TSS, dan melaporkan kepada Bapedal per tiga bulan;
    8. Memenuhi baku mutu lingkungan untuk pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku;
    9. Melakukan pengujian air limbah melalui laboratorium terakreditasi setiap bulan dan dilaporkan ke Bapedal;
    10. Memisahkan saluran buangan air limbah dan saluran limpasan air hujan.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha/ kegiatan.

 a)     Gambaran Umum

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Upaya yang dapat dilakukan industri untuk mengurangi pencemaran udara adalah :

    1. Pengurangan pada input penggunaan bahan bakar ramah lingkungan;
    2. Penggunaan proses produksi yang ramah lingkungan;
    3. Pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas.

b)     Indikator

Indicator : jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tdk bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.

 c)     Batas Waktu dan Target Pencapaian

    1. Sampai dengan tahun 2009 : 20%
    2. Sampai dengan tahun 2010 : 40%
    3. Sampai dengan tahun 2011 : 60%
    4. Sampai dengan tahun 2012 : 80%
    5. Sampai dengan tahun 2013 : 100%

 d)     Syarat Teknis & Admnistrasi

    1. Memiliki Dokumen Lingkungan;
    2. Melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan;
    3. Melakukan pengujian emisi sumber tidak bergerak setiap 6 bulan sekali melalui laboratorium terakreditasi;
    4. Memiliki tangga/sarana pendukung pengambilan sampling;
    5. Memiliki sampling point yang benar sesuai Kepdal 205 tahun 1996.

Pelayanan Informasi Status kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produk Biomassa

Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman.

 a)     Gambaran Umum

Pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa dilakukan :

    1. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;
    2. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah;
    3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan/tanah;
    4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah;
    5. Penanggungjawab usaha/kegiatan.

 b)     Indikator

Indicator : prosentase luasan lahan yg telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah utk produksi biomassa yg diinformasikan.

 c)     Batas Waktu dan Target Pencapaian

Sampai dengan tahun 2009 : 20%
Sampai dengan tahun 2010 : 40%
Sampai dengan tahun 2011 : 60%
Sampai dengan tahun 2012 : 80%
Sampai dengan tahun 2013 : 100%

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya pembangunan telah mengakibatkan dampak negatif timbulnya pencemaran lingkungan hidup, kondisi tersebut dan dorongan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan meningkatnya pengaduan masyarakat ke instansi lingkungan hidup.

 a)     Gambaran Umum

Untuk meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat membentuk pos pengaduan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup meliputi :

    1. Usaha/kegiatan yang lokasi dampaknya berada pada suatu wilayah Kab./Kota;
    2. Pencemaran terjadi di wilayah 4-12 mil laut;
    3. Usaha/kegiatan yang penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Kab./Kota;
    4. Usaha/kegiatan yang izin usaha/ izin lingkungannya diberikan oleh pejabat Kab./Kota.

 b)     Indikator

Indicator : Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

 c)     Batas Waktu dan Target Pencapaian

    1. Sampai dengan tahun 2009 : 50%
    2. Sampai dengan tahun 2010 : 60%
    3. Sampai dengan tahun 2011 : 70%
    4. Sampai dengan tahun 2012 : 80%
    5. Sampai dengan tahun 2013 : 90%

Pencapaian SPM di Kota Batam

Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup di Kota Batam  telah dilaksanakan, dan kriteria, objek sasaran serta hasil pencapaian  disajikan sebagai berikut :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *