Tugas dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Tujuan Pembentukan

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di kota Batam maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Pare-Pare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai.

 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
  2. Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU nomor 8 tahun 1999;
  5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU nomor 8 tahun 1999;
  9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap  orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
  10. Mendapatkan,meneliti dan atau menilai surat.dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
  11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
  12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  13. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nomor 8 tahun 1999.

Susunan Keanggotaan BPSK Kota Batam

BPSK Kota Batam mulai beroperasi pada bulan November tahun 1998 diawali dengan Pengangkatan  Keanggotaan BPSK serta Sekretariat BPSK Kota Batam Periode tahun November 1998 sampai November 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 817/M-DAG/KEP/11/2008. Susunan Anggota BPSK Kota Batam terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang berasal dari 3 (tiga) unsur yaitu Unsur Pemerintah, Unsur Pelaku Usaha dan Unsur Konsumen serta dibantu oleh anggota sekretariatan yang kesemuanya berasal dari Pegawai yang membidangi Perlindungan Konsumen berjumlah 6 orang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>