BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang

Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Inspektorat Daerah Kota Batam dimana penyusunannya memperhatikan RPJMD Kota Batam, memuat rencana program, kegiatan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Globalisasi menciptakan revolusi teknologi dan sistem informasi yang secara langsung akan mempengaruhi dan menuntut peningkatan kinerja aparat negara dan sistem informasi pelayanan publik dari Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Batam harus menerapkan 3 (tiga) pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta program unggulan Walikota Batam periode 2011 – 2016 yang akan dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam Tahun 2011-2016. Sebagai masukan Inspektorat Daerah Kota Batam sabagai salah satu SKPD perlu menyusun Rencana Stategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011-2016. (Renstra SKPD tahun 2011-2016).

 1.2. Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia N0.4400)

  7. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4737)

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

  3. Instruksi Presiden Reupublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

  5. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Batam.

  7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

  8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.

  9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Batam 2011-2016.

 1.3. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Batam dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

  1. Tujuan

Tujuan Renstra yang disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kuantatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya renstra, maka akan jelas arah dan tujuan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam terdiri dari enam bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

  1. BAB I. PENDAHULUAN

  2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

  3. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
  4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  5. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
  6. BAB VI. IN DIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

1.5. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD.

Bagan Alir Penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri 54/2010





Ubah ke tampilan mobile