BAB III

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan berdasarkan SOTK baru yang dituangkan dalam Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pengawas Kota Batam menjadi Inspektorat Daerah Kota Batam.

Dalam SOTK Inspektorat Daerah Kota Batam terdapat kelompok jabatan fungsional yang belum terisi, adapun persyaratan untuk jabatan fungsional dipersyaratkan memiliki sertifikasi JFA, untuk itu untuk masa yang akan datang diperlukan diklat Jabatan Fungsional Auditor diikuti oleh para pemeriksa dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam.

 

3.2 Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang berpengaruh pada tupoksi

  1. Sumber Daya Manusia

  1. Jumlah Auditor meningkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan beban kerja audit sehingga proporsional dengan jumlah obyek pemeriksaan ( obrik ).

  2. Kapasitas pegawai Inspektorat meningkat sesuai dengan perkembangan bidang tugas dan kinerja yang semakin tinggi sehingga dapat dihasilkan output/pelayanan dengan kualitas prima.

  3. Profesionalisme Auditor meningkat secara bertahap melalui sistem pengembangan profesi berupa diklat fungsional, diklat teknis, workshop, seminar, studi banding , dsb.

  1. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung.

  1. Penataan ruang kerja bagi pegawai sehingga tercipta kenyamanan dalam tugas sehari – hari di kantor.

  2. Sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat yang layak untuk operasional kantor sehari – hari.

  3. Kebutuhan Alat Tulis Kantor ( ATK ) dapat dipenuhi dalam rangka menunjang hasil ( output ) yang berkualitas tinggi.

  4. Tersedianya literatur – literatur yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas auditor.

  5. Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan tugas maupun penyampaian hasil pemeriksaan, berupa laptop, kamera digital kendaraan operasional untuk masing – masing tim di Inspektorat.

  1. Anggaran.

Mengupayakan peningkatan penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan, serta peningkatan jumlah anggaran yang proporsional dengan kegiatan pengawasan

  1. Tinjauan Renstra Inspektorat Provinsi Kepri

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Visi : “Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Dengan Misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inpektorat Provinsi Kepulauan Riau.

  2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan pemerintahan daerah secara terkoordinasi dan terpadu.

Inspektorat sebagai institusi Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan rutin ke seluruh satker sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dijelaskan bahwa :

  • Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

  • Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

  1. Tinjauan Renstra Itjen Kemendagri.

Visi :
Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang baik dan terpercaya dalam wadah NKRI.

Misi

  1. Menciptakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien.
  2. Menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mendorong agar pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
  4. Mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari KKN.
  5. Menilai penyelenggaraan pemerintahan dan manfaat hasil pembangunan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.
  6. Menyebarluaskan pengertian arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menuju terwujudnya budaya pengawasan.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Itjen Kemendagri menetapkan program kerja sebagai berikut :

  • Penataan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 

  • Penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman, standar dan petunjuk teknis pengawasan. 

  • Peningkatan pembinaan Aparatur Pengawasan.

  • Peningkatan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.

  • Peningkatan fasilitasi terhadap Badan Pengawas Daerah.

  • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.

  • Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Kota Batam terus berkoordinasi dengan Itjen Kemendagri.