ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. DESKRIPSI

Luas wilayah Kota Batam lebih kurang 2.990 Km2, yang terdiri dari lautan 2.950 Km2 dan daratan 1.040 Km2. sedangkan kepadatan penduduk pada tahun 2000 sebanyak 282 jiwa per Km2, telah meningkat menjadi 600 jiwa per Km2 pada tahun 2009 dan 680 jiwa keadaan Oktober 2011. dalam hal ini jumlah penduduk Kota Batam keadaan Oktober 2011 telah mencapai sebanyak 1.120.574 jiwa. dari hasil pengolahan data base penduduk Kota Batam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bulan Oktober 2011 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk daerah ini telah mencapai sebanyak 1.120.574 jiwa. dengan demikian berarti jumlah penduduk Kota Batam telah meningkat sebesar 5,87 persen dibanding keadaan Desember 2010 yang jumlahnya sebanyak 1.056.701 jiwa.

B. ANALISIS

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (2) bahwa“Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah”.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 59 ayat :
(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

  1. Biodata Penduduk;
  2. KK;
  3. KTP;
  4. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  5. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Penduduk meliputi :

  1. Surat Keterangan Pindah;
  2. Surat Keterangan Pindah Datang;
  3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  5. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  6. Surat Keterangan Kelahiran;
  7. Surat Keterangan Lahir Mati;
  8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  10. Surat Keterangan Kematian;
  11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  14. Surat keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk Orang Asing, Surat Pembatalan Keterangan Perkawinaan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

2. Pelayanan Pencatatan Sipil

Dalam pelayanan Pencatatan Sipil khususnya penerbitan Akta Kelahiran, Hal tersebut di atas dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah pemohon melampirkan persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001. Perlu dijelaskan bahwa, pelaksanaan pencatatan ini dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas pada umumnya tidak terlalu memberatkan masyarakat untuk mendapatkan Akta Kelahirannya.
Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (1) pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Pasal 32 (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
Untuk melaksanakan pasal 32 (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam hendaknya mendapat pelimpahan kewenangan terlebih dahulu dari Walikota Batam sebagaimana selama ini sudah dilakukan pelimpahan dari Walikota Batam kepada Sekretaris Daerah untuk memberikan persetujuan Pencatatan Kelahiran yang melaporkannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dan untuk melaksanakan pasal 32 ayat (2) sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
Namun demikian ada hal yang akan memberatkan masyarakat dengan persyaratan untuk memenuhi pasal 32 (2) di atas, yaitu apabila pencatatan kelahiran melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus mendapat penetapan pengadilan, berarti pemohon harus melakukan proses hukum terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, dengan konsekwensi harus membayar perkara proses hukum tersebut.

C. PERMASALAHAN

  1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diisyaratkan bahwa penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Akta – Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  2. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diharapkan agar diadakan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (mengacu kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
  3. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya.
  4. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga kepindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi.
  5. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengakapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.
  6. Karena pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin luas & kompleks, dan memerlukan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah Kota Batam dan adanya keterlibatan dari berbagai instansi yang berwenang.

D. SOLUSI DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Program penertiban data kependudukan sudah seharusnya dilakukan agar informasi kependudukan dapat menjadi dalam dasar perencanaan pembangunan menuju penduduk yang berkualitas. untuk itu pokok – pokok kebijakan penataan administrasi kependudukan beserta langkah – langkah strategisnya diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi, fasilitasi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemantauan, pengendalian kepemilikan dokumen kependudukan dengan mengadakan pendataan sederhana dengan melalui catatan keluarga.
Pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan memang sangat berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang bersifat multidimensi dibidang kependudukan, seperti KTP ganda, Akta Kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya. namun demikian dengan program tertib administrasi dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendaftaran dan pencatatan serta penertiban identitas dan akta catatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital lainnya, maka layanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, murah dan memuaskan. pada akhirnya upaya penanganan masalah kependudukan tidak sebatas masalah administrasi dan pelayanan administrasi semata, akan tetapi lebih jauh lagi memerlukan integrasi kebijakan pembangunan dan perencanaan yang komperehensif yang mengarah pada pengendalian kuantitas serta peningkatan kualitas penduduk, aspek pendidikan, kesehatan, keluarga berencana maupun kesempatan bekerja.
Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif) :

  1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diisyaratkan bahwa penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Akta-Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
  2. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diharapkan agar diadakan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.
  3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota Batam untuk memberikan persetujuan Pencatatan Kelahiran yang melaporkannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari.
  4. Karena pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin luas & kompleks, dan memerlukan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan adanya keterlibatan dari berbagai instansi yang berwenang.