PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan upaya untuk merealisasikan rencana pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang ditawarkan kepada publik.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam kemudian menjabarkan visi, misi, program/kegiatan Walikota dan Wakil Walikota di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam.
Penyusunan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan perencanaan dan program lima tahun kedepan dengan didasarkan atas kebutuhan dan skala prioritas.

Faktor pendorong dan penarik dari Kota Batam antara lain adalah kesempatan kerja, faktor ekonomi, adanya mutasi penduduk, mobilitas penduduk adalah hak azasi manusia karena setiap penduduk mempunyai hak menentukan/memilih mata pencaharian/tempat tinggalnya sendiri. Dan mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tertentu. Mobilitas penduduk ada yang bersifat horizontal dan vertikal, secara horizontal dalambentuk perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sedangkan secara vertikal perubahan karena peralihan jenis atau lapangan pekerjaan.
Sejalan dengan era otonomi daerah yang tengah berlangsung saat ini, maka upaya penanganan masalah kependudukan menjadi semakin rumit karena adanya perbedaan potensi sumber daya dari masing-masing daerah. Dalam hal ini otonomi daerah mendorong terjadinya kompetisi antar daerah dan jika tidak dikendalikan maka mobilitas penduduk akan melahirkan dampak negatif terhadap pemanfaatan tata ruang lingkungan serta proses pembangunan secara keseluruhan.
Untuk kepentingan tersebut, maka Pemerintah Kota Batam perlu memikirkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif sesuai dengan kemampuan daya dukung serta daya tampung lingkungan yang sehat dan ideal, baik antar desa dan kota maupun antar lapangan kerja secara berkeseimbangan.
Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.
Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan mampu mengendalikan laju mobilitas penduduk secara perlahan dan kesadaran masyarakat terhadap pentinganya dokumen kependudukan serta tertib adiministrasi perlu dibangun bank data sebagai data base kependudukan untuk kepentingan pelayanan, kemasyarakatan dan pembangunan.

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang.

TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu kepada Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2011 – 2016. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum perencanaan pembangunan yang ingin dicapai dengan mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian tingkat kinerja yang diinginkan melalui kerjasama dengan semua pihak. Selain itu sebagai bahan pertanggung jawaban pembangunan sesuai dengan potensi yang ada serta memudahkan penyusunan perencanaan tahunan.

C. LANDASAN HUKUM

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar dibidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain :

  1. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
  10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
  13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 – 2016.

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib Administrasi Pemerintahan yang efisien, efektif, professional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan dan peranan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam perencanaan daerah sangat penting. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam harus menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2011-2016, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan nanti dapat mengacu kepada program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam. Berbagai program dan kegiatan banyak berkaitan dengan pihak lain, apabila tidak disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentunya akan simpang siur, terlebih dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2011-2016 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD Kota Batam.
Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Batam merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam harus singkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.