Tata Cara Pengajuan Izin Rekomendasi Penelitian

Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Secara garis besar Permendagri N0 64 Tahun 2011 mengatur tata cara/ mekanisme permohonan izin penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai berikut : 1. Pasal 4 Bab III Pelaksanaan ; Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian ; 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh : a. Lurah/ Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti individu yg tidak berasal dari lembaga pendidikan/ PT b. Pimpinan yg membidangi peneliti dari lembaga pendidikan/ PT yg bersangkutan utk peneliti yg berasal dari lembaga pendidikan/ PT. c. Pimpinan yg membidangi penelitian dari badan usaha yg bersangkutan , utk peneliti badan usaha. d. Pimpinan yg membidangi penelitian dari kementrian/ lembaga pemerintah non kementerian yg bersangkutan bertugas utk peneliti aparatur pemerintahan. e. Pimpinan yg membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan utk peneliti ormas. f. Pimpinan yg membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya utk peneliti organisasi nirlaba lainnya. Pasal 5 A. Proposal penelitian yg berisi : 1. Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disertai data : a. Latar belakang b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup d. Jangka waktu penelitian e. Nama peneliti f. Sasaran/ target penelitian g. Metode penelitian h. Lokasi penelitian i. Hasil yg diharapkan dari penelitian B. Salinan/ foto copy KTP peneliti/ penanggungjawab/ketua/ koordinator peneliti. C. Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan UU an yg berlaku. Untuk peneliti badan usaha, ormas atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disertai berkas salinan/ foto copy akte notaris pendirian badan usaha/ organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya. Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diajukan kepada : a. Menteri melalui Dirjen Kesbangpol utk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi b. Gubernur melalui SKPD yg membidangi urusan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/ Kota diwilayahnya c. Bupati/ Walikota melalui SKPD yg membidangi urusan kesbang dan politik kabupaten/ kota, utk penelitian lingkup kabapaten/ kota. Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian. Peerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan kepada peneliti selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>