Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
  2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
  3. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
  4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesatuan bangsa, bidang pengembangan budaya politik, bidang perlindungan masyarakat dan bidang penanganan masalah aktual.
  5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
  6. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
  7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

  1. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a.  Kepala Badan;

b.  Sekretaris, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.  Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :

1) Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;

2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan;

d.  Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi :

1) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik;

2) Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik;

e.  Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :

1) Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat ;

2) Sub Bidang Penanganan Bencana;

f.  Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahi :

1) Sub Bidang Pembinaan Sosial Politik;

2) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ;

g.  Unit Pelaksana Teknis :

h.  Kelompok Jabatan Fungsional :

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *