Bab I Pendahuluan

I.1   LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2016.

Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kota Batam Tahun 2011 – 2016 yang memuat  visi, misi dan strategi utama, serta  menjadi komitmen Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam penyusunan Renstra SKPD  dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

I.2   Landasan  Hukum

 Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:

  1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Pembentukan:Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten  Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4237).
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
  4. Undang – Undang  Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438).
  5. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  7. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015
  10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50).
  11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kota Batam.
  12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  dalam  memelihara  kerukunan  umat  beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman penyiapan sarana dan Prasarana dalam Penaggulangan Bencana.
  17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 03 Tahun 2008, Nomor : Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda.
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.

I.3  MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan  Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam adalah tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi data masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan pemilihan strategis yang sesuai dengan kebutuhan internal.

I.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

               Kaitan RPJMD Kota Batam dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

VIsi : Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

Visi SKPD : “ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Serta Ketahanan Masyarakat Batam Yang Heterogen Menuju Kehidupan Politik Yang Harmonis dan Berbudi Perkerti  “PJMD

Dalam Visi SKPD tergambar jelas bahwa terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan menjadi pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional tidak terlepas dari kuatnya rasa persatuan dan Kesatuan serta ketahanan Masyarakat Kota Batam yang Multietnis serta kondusifnya Sosial Politik Masyarakat.

Kaitan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam  dengan Misi Pemerintah Kota Batam terdapat pada Misi 3 dan Misi 5 sebagai berikut :

Misi 3  :  Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

Misi 5 :   Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional karena berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 RPJM Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun (Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004), RKPD mengacu pada RKP sehingga secara langsung RAPBD akan berhubungan dengan RAPBN terutama dilihat dari keterkaitan keuangan/fiskal antara pusat dan daerah seperti (DAU, DAK, dan Bagi Hasil) dan kebijakan lainnya yang masih diatur oleh Pemerintah Pusat Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus singkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Batam 2011-2016 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang.

Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD. Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, Kota Batam diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan RPJPD Kota Batam 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006 – 2011, RPJMD II Tahun 2011– 2016, RPJMD III Tahun 2016–2021, dan RPJMD IV Tahun 2021–2025.

RPJP Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Provinsi. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing – masing periode RPJM sesuai dengan visi, misi, dan program. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam hal ini keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Berdasarkan arahan dalam RPJPD Kota Batam 2005-2025, bahwa RPJMD merupakan penjabaran program lima tahunan RPJPD yang dilaksanakan berdasarkan periode Kepala Daerah. Sesuai  dengan   peraturan   perundang – undangan   bahwa   RPJMD  yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJPD Kota. Dalam RPJPD 2005-2025 ditetapkan bahwa visi jangka panjang daerah adalah ‘Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani’. Dengan misi-1,  Mewujudkan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional.
  2. Menciptakan Batam sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
  3. Menciptakan Masyarakat Madani (agamis, sejahtera, maju, berbudaya, menegakkan supremasi hokum, berkeadilan dan demokratis).
  4. Menciptakan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam kaitan tersebut Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016 menetapkan Visi Kota Batam yaitu: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional.

Hubungan RPJMD 2011-2016 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepri 2010-2015 ditetapkan Visi yaitu ‘Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan’  dengan misi sebagai berikut:

  1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat.
  2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil.
  3. Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat.
  4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (Wong cilik).
  5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
  6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
  7. Mengembangkan etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hokum.
  8. Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta   berkesetaraan gender.
  9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Batam dimana RTRW Kota Batam Tahun 2008-2028 belum ditetapkan sebagai Peraturan daerah, namun dalam rancangan Perda RTRW telah dijelaskan kebijakan yang ditempuh dalam RT/RW 2008 – 2028.

I.5  SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Renstra ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta  Sistematika Penulisan.

BAB II  GAMBARAN  PELAYANAN  SKPD

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Kinerja  Pelayanan SKPD.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat tentang analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku, telaahan tata ruang wilayah dan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN  KEBIJAKAN

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam.

BAB V  RENCANA PROGRAM  DAN  KEGIATAN INDIKATOR KENERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 

Satu komentar pada “Bab I Pendahuluan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *