Bab II Gambar Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  serta melaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

 Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
  2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
  3. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
  4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesatuan bangsa, bidang pengembangan budaya politik, bidang perlindungan masyarakat dan bidang penanganan masalah aktual.
  5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
  6. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
  7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.
  8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang – bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:

1.   Sekretariat

 Mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan layanan administrasi dan fungsional.

  • Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
  1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat.
    1. Mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
    2. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencan strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran.
    3. Koordinasi pelaksanaan tugas unit – unit organisasi dilingkungan badan.
    4. Menyusun rencana kerjasama badan.
    5. Menyusun penetapan kinerja badan.
    6. Menyusun pentujuk pelaksanaan program dan kegiatan badan.

Melaksanakan analisis dan menyajikan data di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

  1. Menerapkan dan mengembangkan system informasi di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
  2. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan.
  3. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan.
    1. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan
    2. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan.
      1. Menyiapkan bahan dan menata usahakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
      2. Mengendalikan dan melaksanakan, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan.
      3. Pengelolah keuangan, kepegawaian, surat – menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat.
      4. Melaksanakan pelayanan administratif fungsional.
      5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
      6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.            Bidang Kesatuan Bangsa

Mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi, kewaspadaan nasional, bela Negara, pengembangan nilai – nilai kebangsaan, pembauran bangsa, pengkajian masalah strategis daerah dan pendidikan politik.

  • Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa.
  2. Merumuskan kebijakan umum pembinaan bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Kesatuan Bangsa.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.
  6. Melaksanakan koordinasi kebijakan opersaional di Bidang ketahanan budaya, Agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  8. Meningkatkan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa politik di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  9. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  10. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

    3.      Bidang Pengembangan Budaya Politik

Bidang Pengembangan Budaya Politik Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan partisipasi politik.

  • Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Budaya Politik.
  2. Merumuskan kebijakan umum pembinaan di bidang politik.
  3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan di bidang politik.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Pembinaan Politik.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Politik.
  6. Melaksanakan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik.
  7. Melaksanakan fasilitas hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
  8. Melaksanakan fasilitas hubungan antara pemerintah daerah dengan partai politik, organisasi kemsyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
  9. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum.
  10. Melaksanakan pemeliharaan data partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
  11. Melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
  12. Melaksanakan peningkatan partisipasi politik.
  13. Menyusun rencana dan penetapan kinerja di Bidang Pembinaan Politik.
  14. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan di Bidang politik.
  15. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengembangan Budaya Politik.
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.    Bidang Perlindungan Masyarakat

  • Bidang Perlindungan Masyarakat Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kelembagaan, pengerahan, pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  • Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.
  2. Merumuskan kebijakan umum perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  3. Merumuskan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  6. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  7. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  8. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  9. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia satuan search dan rescue.
  10. Melaksanakan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5.      Bidang Penanganan Masalah Aktual

  • Bidang Penanganan Masalah Aktual Mempunyai tugas melaksanakan penanganan masalah aktual dan faktual masyarakat.
  • Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penanganan Masalah Aktual.
  2. Merumuskan kebijakan umum pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  6. Melaksanakan pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  7. Melaksanakan peningkatan kesiap-siagaan terhadap ancaman masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  8. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Masalah Aktual.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *