Bab III Strategi

3.1  Analisis RENSTRA Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku.

 Analisi Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaiaan sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi dkewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam terkait dengan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri.

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, sedangkan Periode rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Tahun 2010 – 2015.

Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirjen Kesbangpol ada 7 Program yaitu :

  1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
  2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
  3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
  4. Program Ketahanan Ekonomi
  5. Program Kewaspadaan Nasional
  6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol

 Sedangkan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri. Ada 7 Program yaitu:

  1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
  5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
  6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi
  7. Program Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban
  8. Program Pengembangan Kemitraan
Adapun jumlah   Program pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam di luar EXBAU sebanyak 4 (empat) Program yaitu :

  • Program pengembangan wawasan kebangsaan.
  • Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam.
  • Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS.
  • Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.

Ada 3 (tiga) jenis Program yang sama terdapat pada DIRJEN Kesbangpol, Badan Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam adalah :

  1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam.
  2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
  3. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.

 

Sedangkan Program yang tidak terdapat pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam tetapi ada di Badan Kesbangpol Provinsi dan DIRJEN Kesbangpol yaitu :

  1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
  2. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi.
  3. Program Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban.
  4. Program Pengembangan Kemitraan.
  5. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
  6. Program Ketahanan Ekonomi.

Sebaliknya Program yang tidak terdapat di Badan Kesbangpol Provinsi dan DIRJEN Kesbangpol tetapi ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS.

Jumlah kegiatan untuk merealisasikan Program pada :

  1. DIRJEN Kesbangpol ada sebanyak 193 Kegiatan.
  2. Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Ada sebanyak 42 Kegiatan.
  3. Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Batam ada sebanyak 15 Kegiatan.

3.2    Telaahan  Tata  Ruang  Wilayah

Kota Batam awalnya merupakan Kotamadya Administratif yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dengan luas wilayah 612,53 Km² yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu; Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur. Sedangkan fase selanjutnya, melalui Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Batam menjadi kota defenitif.

Kondisi demikian, membawa konsekwensi  bertambahnya luas Pulau Batam dengan bergabungnya Pulau Rempang dan Pulau Galang. Adapun luas Kota Batam selanjutnya menjadi 399.000,00 Ha (3.990 Km²) dengan rincian luas wilayah daratan 103.843,22 Ha (1.038.4322 Km²) dan luas wilayah laut 295.156,78 Ha (2.951,5678 Km²). Dari luas wilayah tersebut, Kota Batam terdiri dari 400 (empat ratus) pulau dimana 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) diantaranya telah memiliki nama.

Secara geografis wilayah Kota Batam terbentang antara 0º25’29” LU – 1º15’00” LU dan 103º34’35” BT – 104º26’04”BT dengan  batas-batas sebagai berikut:

  • Sebelah Utara dengan Selat Singapura
  • Sebelah Timur dengan Kec. Bintan dan Kec. Teluk Bintan (Kab. Bintan)
  • Sebelah Selatan dengan Kec. Senayang (Kab. Linga)
  • Sebelah Barat dengan Kec Moro dan Kec. Karimun (Kab. Karimun).

Selanjutnya, terjadinya perubahan fungsi dan peran Kantor Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam merupakan momentum yang amat penting dalam melakukan tugas dan merupakan urusan wajib Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap perlindungan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.3  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Karateristik masyarakat  Batam yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan Negara tetangga  Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalulintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota  ini.  Letak  yang  sangat  strategis   ini    memiliki

implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

3.3.1  Bidang Sosial dan Politik

Secara umum bidang Sosial dan Politik di Kota Batam masih perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif yang mungkin saja terjadi. Adapun permaslahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

  • Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
  • Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
  • Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
  • Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

3.3.2   Bidang Kesatuan Bangsa

  • Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda Bangsa Indonesia pada tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir – akhir ini di beberapa daerah dan perlu di antisipasi dampaknya di Kota Batam.
  • Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
  • Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering temui dalam aplikasinya masih dirasakan belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
  • Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah – tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.

3.3.3     Bidang  Perlindungan Masyarakat

  • Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.
    • Belum terjalinnya koordinasi yang sinergis antar lembaga / instansi yang terlibat dalam penanganan bencana di Kota Batam.
    • Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun.
    • Belum memadai sarana dan prasarana siskamling.
    • Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia Satlinmas dalam mendukung keamanan lingkungan.

3.3.4        Bidang Penanganan Masalah Aktual

Aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat diduga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kota Batam menjadi tidak kondusif.

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

  • Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan  tuntutan   mereka.  Aksi  damai,  seringkali  tanpa   disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah  untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.
  • Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, akibatnya mereka menempuh mendirikan bangunan dilahan kosong untuk tempat tinggal (Ruli).
  • Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh  permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK).
  • Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun lembaga asing yang berada di Kota Batam.
  • Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing)
  • Isu – isu terorisme
  • Penyeludupan, penimbunan BBM bersubsidi, ilegal fishing dan ilegal logging serta Trafficking
  •  Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>