Berita Terbaru

RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH KOTA BATAM (RAKERKESDA) 2015

pak Suryo

Kata sambutan dari Pak Wakil Walikota Batam H. Rudi, SE, MM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, diperlukan perencanaan yang efisien dan efektif dan mampu mengakomodir  kebutuhan kesehatan masyarakat maupun provider pelayanan kesehatan itu sendri. Untuk itu Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan Kota Batam telah melakukan kegiatan Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) Kota Batam tahun 2015. Dengan hasil dan tindak lanjut sebagai tentang dalam kesimpulan akhir Rapat Kerja sebagai berikut :

kadis Untitled

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Bapak Drg. H. Chandra Rizal. M.Si membuka kata sambutan pada Rakerkesda Tahun 2015 dan pembacaan doa oleh Bapak Irnal Syafei, S.KM

RANGKUMAN

RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH KOTA BATAM

(RAKERKESDA)

2015

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) kota Batam di laksanakan di kantor Walikota Batam pada  16  –17 April 2015 yang bertujuan  untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pelayanan kesehatan pemerintah seperti Puskesmas,RSUD  dan sarana pelayanan kesehatan  swasta  dalam upaya mempercepat pelaksanaan  pembangunan kesehatan di kota Batam.

 

Berdasarkan arahan Wakil Walikota Batam, paparan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Biro Perencanaan dan Pusat Pembiayaan Kesehatan  Kementerian Kesehatan R.I, Bappeda kota Batam dan Kepala BPJS regional Sumatera Bagian Tengah,serta hasil diskusi kelompok  dan sidang pleno, maka peserta Rakerkesda kota Batam yang terdiri dari para pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah kota Batam  serta Kepala UPT di lingkungan Dinas Kesehatan kota Batam, Kepala Instansi Vertikal kementerian Kesehatan  di kota Batam, Direktur RS dan Pengelola Klinik dan Rumah Bersalin di kota Batam serta Kepala BPJS kota Batam, menyepakati langkah-langkah implementasi dan tindak lanjut sebagai berikut :

 

3

Narasumber dari P2JK Bapak Drg. Armansyah, MPPM dan dari Bapekko Bapak Aidil Sahalo, M.Sc. Eng    Morderator dari Dinas Kesehatan Bapak Erigana, S.KM, M.Kes

1.Penguatan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, melalui:

  1. Dalam Kegiatan Sosialisasi kepesertaan perlu diikuti dengan sosialisasi tentang standar operasional prosedur dan sistem rujukan agar pemahaman dalam pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan serta perbedaan persepsi tentang rujukan penyakit, batas waktu rujukan  dapat dipahami oleh masyarakat/peserta BPJS.
  2. Meningkatkan informasi kemasyarakat tentang FKTP yang bekerjasama dengan BPJS baik pemerintah maupun swasta.
  3. Klinik yang mengajukan permintaan vaksin,Vit.A, Buku KIA obat TB dan Vit.K harus disertai dengan surat permintaan dan laporan penggunaan sarana tersebut.
  4. Bila ditemukan/ adanya kasus HIV/AIDS agar diinformasikan ke sarana kesehatan lain khususnya terkait rujukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Pasien Jamkesmas (BPJS) luar kota serta orang terlantar harus mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.

 

  1. Peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan melalui sistem pembiayaan / pendanaan yang efisien dan efektif.
  1. Bahwa untuk mendukung peningkatkan kwalitas pelayanan, diharapkan BPJS dapat meningkatkan dana kapitasi yang disesuaikan menurut kelasnya.
  2. Menyikapi masih adanya permasalahan terkait kekurangan obat / obat yang kosong pada e’katalog  maka diharapkan BPJS dan Kementerian Kesehatan R.I  meninjau ulang FORNAS dan menambah variasi obat generik maupun non generik. Serta peninjauan ulang MoU dengan PBF yang menyediakan obat FORNAS.
  3. Adanya permasalahan seperti kasus INA CBG’s belum mencukupi/belum standar dan pada kasus tertentu EX:ICU atau operasi bedah syaraf serta kasus penyakit yang komplkasi yang membutuhkan waktu perawatan yang lama dan tidak sesuai dengan klaim RS, serta pembayaran klaim yang tidak tepat waktu maka diharapkan BPJS dapat meningkatkan kwalitas pelayanan terkait pembiayaan  seperti perbaikan tarif dengan memperhatikan rekomendasi tarif dari RS , KOLEGIUM PROFESI, ASOSIASI KLINIK , dll. Serta peninjauan kembali komitmen tanggal pembayaran.

 

4

Para Peserta yang mengikuti acara Rakerskesda

 

  1. Peningkatan Manajemen pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Menyikapi permasalahan seperti; perbedaan persepsi tantang pengkodingan diagnosa yang belum selaras antara RS/Koder dengan verivikator        BPJS ; Kurangnya penjelasan verivikator BPJS  kepada pihak RS atas klaim yang ditolak; standar yang belum jelas serta verikator yang tidak selalu      berada di tempat, maka melalui rakerkesda kota Batam diusulkan:   a. Meminta agar BPJS dan Kemenkes RI dapat memberikan pelatihan kepada verivikator BPJS mengenai sistem pengkodingan diagnosa.

b. Mengusulkan kepada BPJS dan Kemenkes R.I agar kwalifikasi tenaga verivikator mempunyai pendidikan berlatar belakang kesehatan.

c. Meminta agar BPJS kota Batam membuat jadwal keberadaan verivikator (minimal seminggu sekali).

d. Mengusulkan kepada kementerian kesehatan, BPJS dan organisasi profesi dalam menetapkan standar pelayanan pada kasus tidak semata dari resume medis saja melainkan juga secara patofosiolis.

                                                                                                 Batam, 17 April 2015

               Mengetahui,                                                                   Ketua Panitia,

   KA.DINAS KESEHATAN

            KOTA BATAM

 

   Drg.H.CHANDRA  RIZAL.M.Si                                                  Drg.SRI RUPIATI

Sumber : Bidang Program Seksi Perencanaan Progam

 

 


PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN POSYANDU DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2014

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Batam pada tahun 2014 yang berjumlah 1.140.480 jiwa. Menjadi tantangan bagi Pemerintahan Kota Batam khususnya Dinas Kesehatan Kota Batam untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat kota Batam. Untuk itu Pemerintah Kota Batam telah menyiapkan anggaran lebih kurang 6 milyar bersumber dari APBD untuk kegiatan pembagunan, rehabilitasi Posyandu dan Puskesmas Pembantu guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Selama tahun 2014 pemerintah Kota Batam telah membangun 26 Unit Posyandu yang tersebar baik di wilayah  mainland dan hinterland. Selain itu telah dilaksanakan juga pembangunan Puskesmas Pembantu sebanyak 2 unit, pembangunan Poskesdes sebanyak 3 unit , rehabilitasi bangunan Puskesmas Pembantu, Polindes dan Rumah Dinas sebanyak 8 unit.

Dengan bertambahnya sarana pelayanan kesehatan tersebut diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dapat lebih baik dan tentunya juga harus didukung peran serta dan partsipasi seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya masyarakat batam yang mandiri dalam hidup bersih, sehat dan berkeadilan.

Untitled 1 Untitled 2 Untitled 3 Untitled 4 Untitled 5 Untitled 6 Untitled 7 Untitled 8 Untitled 9 Untitled


Program CSR Bank Indonesia untuk Pustu, Polindes dan Posyandu

IMG_0041111Dalam mendukung Pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam, melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Batam menyerahkan Bantuan Sosial Kepada Posyandu, Puskesmas Pembantu dan Polindes se Kota Batam pada tanggal 31 Desember 2014 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kota Batam Jl. Raja Haji No. 7 Sekupang Batam.

Total bantuan sosial yang diserahkan senilai Rp. 161.060.000. Bantuan sosial yang diberikan berupa:

  1. Untuk Pustu dan Polindes

–   Meja Kerja ukuran setengah Biro

–   Kursi Pasien

–   Kursi Tunggu Pasien

  1. Untuk Posyandu

–     Meja kerja ukuran setengah biro

–    Kursi

IMG_0078

Bantuan tersebut secara simbolis diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam   drg. Chandra Rizal, M. Si dan disaksikan oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kota Batam beserta Seluruh Kepala UPT Puskesmas se Kota Batam.

IMG_0075

Adapun rincian Alokasi Posyandu penerima bantuan sosial tersebut sebagai berikut:

No Kecamatan Keluarahan Nama Posyandu Alamat
1 Sei. Beduk Mangsang

Mangsang

Tg. Piayu

Tg. Piayu

Mawar II

Anyelir

Dahlia VIII

Dahlia V

Perum Pondok Graha

Perum puri Agung II

Perum Buana Garden

Sei. Daun

2 Lubuk Baja Tg. Uma Anggrek X Tg. Uma
3 Batam Kota Baloi Permai

Belian

Belian

RW IX Perum Bida Asri I

Perum Taman Raya Thp II

Perum Bukit Palm Permai

RW IX Perum Bida Asri I

Perum Taman Raya Thp II

Perum Bkt Palm Permai

4 Sagulung Sei. Langkai

Tembesi

Perjuangan

Villa Mandiri

Kav. Baru Nato

Perum Villa Mk. Kuning

5 Sekupang Sei. Harapan

Tiban Indah

Tiban Indah

Tg. Riau

Kamboja V

Tiban Housing

Graha Permata Indah

Tg. Riau

Perum Kartini Raya

Tiban Housing

Graha Permata Indah

Tg. Riau

6 Batu Aji Tg. Uncang

Tg. Uncang

Tg. Uncang

Buliang

Permata Hati

Cempaka

Bunga Matahari

Rosella

Perum Marina View

Kampung Cunting

Citra Indomas

PerumHarapan Putra

7 Nongsa Batu Besar Nusa Indah III Kampung Jabi

 

8 Belakang Padang Sekanak Raya

Tg. Sari

Sakura III

Mangrove

Pulau Mecan

Tg. Sari

9 Bulang Bulang Lintang

Setokok

Melati II

Teratai

Bulang Kebam

Pulau Akar

10 Galang Sijantung

Rempang Cate

Permata Hati III

Melati II

Dapur III

Tg. Kertang

 


PERTEMUAN ADVOKASI RANPERDA KAWASAN TANPA ROKOK KEPADA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR TANGGAL 2 OKTOBER 2014

LATAR BELAKANG

Statistik Perokok dari kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia tahun 2012

  • Pria = 24.1% anak/remaja pria
  • Wanita = 4.0% anak/remaja wanita
  • Atau 13.5% anak/remaja Indonesia
  • Sumber : Kemenkes RI

Statistik Perokok dari kalangan dewasa :

  • Pria = 63% pria dewasa
  • Wanita = 4.5% wanita dewasa
  • Atau 34% perkok dewasa
  • Sumber : Kemenkes RI

Data Perokok Remaja di Kota Batam Tahun 2013

  • PEREMPUAN = 0,031%
  • LAKI-LAKI = 0,0031%
  • Sumber : Lap PKPL 2012

Untitled 4

Merokok adalah pilihan bagi setiap orang. Namun, meskipun sebuah pilihan, ada konsekuensi lain yang harus dilakukan, yakni menghormati orang lain agar tidak terkena dampak (asap rokok). Dalam hal ini, negara selaku pemilik otoritas kebijakan dan hukum, wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, kepada tiap warga negara, termasuk bebas dari asap rokok ini. Untuk itu kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok dilakukan.(Komnas HAM, 2012)

Untitled 1

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang unuk kegiatan     merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPRD maupun pemerintah/pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dari bahaya asap rokok mengandung zat kimia berbahaya untuk kesehatan. Rokok adalah produk berharga dan adiktif yang mengandung 4000  zat kimia, 69 diantaranya  adalah karsinogenik (pencetus kanker).

Untitled 5

 

 

 

 

 

Tujuan

Untuk  mensosialisasikan KTR kepada Lintas Program dan Lintas Sektor sehingga setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, tidak terjadi permasalahan di masyarakat

Materi:

1. Kebijakan KTR

2. Dampak rokok terhadap kesehatan

3. Urgensinya KTR di kota Batam

SASARAN : Lintas Program dan Lintas Sektor terkait sebanyak 100 org

Untitled 6

 

 

 

 

Narasumber:

  1. Pusat
  2. Lokal

Metode:

a)      Ceramah Tanya Jawab

b)      Diskusi

c)      Curah Pendapat

Organisasi/Panitia

Pembina          : Drg Chandra Rizal, MSi

Ketua              : dr.Ciska  Irma M.Kes

Sekretaris        : Sujito , SKM

Anggota          : Sarifah Faradila, AM d.Keb

Marselina ER

Juni Astuti

Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan

   Pemko Batam ruang pertemuan Hang Nadim lantai IV

Waktu pelaksanaan : 2 Oktober 2014

Pembiayaan               : Dana APBDP tahun 2014

NOTULEN :

Pimpinan Sidang

Ketua                          : dr.Ciska  Irma M.Kes

Sekretaris                   : Sujito , SKM

Pencatat                     : Indriani ningsih AMd.Keb.

Kata Pembuka           : Firmansyah, S.Sos, M. Si

Pembahasan             :

Urgensi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang disampaikan oleh DR.Rohani Budi Prihatin

Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab ;

  • Pemerintah Pusat (Kemenkes) tidak hanya meminta Daerah membuat Ranperda KTR, namun memberikan Dana Bagi Hasil dan Pajak Rokok Daerah sebesar 10 %. Pada tahun 2013 sebesar 105 triliyun yang dimanfaatkan untuk Membuat Regulasi, Menegakkan Regulasi.
  • Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
  • Fasilitas Kesehatan
  • Tempat Proses Belajar
  • Tempat Bermain Anak
  • Tempat Ibadah
  • Tempat Kerja
  • Tempat Umum
  • Angkutan Umum

Dampak Bahaya Rokok yang disampaikan oleh dr Antonius Sianturi, SpP

Jam 11.45 wib acara dilanjutkan dengan presentasi dari dr Antonius Sianturi, SpP dengan mater Dampak Bahaya Rokok dan dilanjutka dengan diskusi.

Acara diakhiri dengan makan siang bersama dan ditutup oleh dr. Ciska Irma T, M.Kes , Kepala Bidang Kesga & Promkes.

Sumber dari bidang P2PL Seksi PTM dan Survei Lanch

 

 

 

 


STIMULASI DETEKSI DAN INTERVENSI TUMBUH KEMBANG (SDIDTK)

8 Untitled 8

 

Pada tanggal   …..  ,tenaga medis dan paramedis, khususnya pengelola program anak UPT. Puskesmas Sekupang mengadakan kegiatan SDIDTK dibeberapa posyandu setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan karena merupakan program pemerintah yang harus dilakukan di setiap Puskesmas.

Adapun tujuan dilakukan kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) yang sasarannya adalah Bayi dan Balita untuk mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan umur atau tidak. Stimulasi yang dilakukn menggunakan KPSP (Kuisioner Pra Skrining Perkembangan).Pada kegiatan ini juga dilakukan penimbangan BB, pengukuran TB dan lingkar kepala.

Kegiatan SDIDTK ini dilakukan oleh Rini Wirdaningsih, selaku pemegang program anak di UPT.Puskesmas Sekupang dibantu oleh kader-kader posyandu. Dengan adanya kegiatan ini maka dapat ditemukan anak-anak yang bermasalah dengan tumbuh kembang dengan solusinya akan di rujuk ke RSUD atau RSBP.

Sumber Data : Puskesmas Sekupang