Berita Terbaru

Wakil Walikota Batam Membuka Bimtek Anggaran Transfer ke Daerah

Batam, Dalam pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah menyatakan bahwa setiap daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan tenaga atau staf yang betul-betul faham tentang aturan tersebut, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah melalui Bimtek Anggaran Transfer ke Daerah. Demikian disampaikan Wakil Walikota Kota Batam Bapak Rudi, SE. MM saat membuka Bimbingan Teknis Anggaran Transfer ke Daerah, Senin (07/5/2012) di Hotel Harmoni One Batam.

Lebih lanjut Bapak Rudi mengatakan pelaksanaan anggaran transfer ke daerah secara optimalisasi dalam koridor mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance) dan meningkatkan pelayanan publik, dipandang perlu untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, langsung kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana dan mempertanggungjawabankan anggaran transfer ke daerah tersebut.

Namun selama ini kota batam masih membutuh anggaran transfer ke daerah, dimana rata-rata pertahun Kota Batam membutuhkan sebesar 66.60% dari nilai APBD Kota Batam untuk pelaksanaan APBD Kota Batam, oleh sebab itu besar harapan kami untuk pemerintah pusat untuk selalu meningkatkan anggaran transfer ke daerah untuk Kota Batam sehingga peningkatan pelayanan publikakan semakin optimal
Sementara Ketua Panitia yang juga Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam Abdul Malik, SE. M.Si. dalam laporannya mengungkapkan tujuan dari Bintek Anggaran Transfer ke Daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dan tercapainya peningkatan anggaran transfer ke daerah khususnya Kota Batam untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Adapun materi pembelajaran terdiri dari paparan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, paparan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan paparan Peraturan Menteri Keuangan nomor 06/pmk.07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. (Y@2n)


Walikota Batam Yang Diwakili Oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Batam, Menurut Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya disebutkan bahwa penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan tenaga atau staf yang betul-betul faham tentang aturan tersebut, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah melalui Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah. Demikian disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Drs. M. Syuzairi, M.Si., saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa (27/3/2012) di Hotel Harmoni One Batam.

Lebih lanjut Syuzairi mengatakan tertib yang dimaksud adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan taat pada Peraturan Perundang-undangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Untuk mewujudkan asas umum pengelolaan keuangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan selalu mengupayakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena kita menyadari bahwa dalam pelaksanaan penglolaan keuangan daerah secara umum masih perlu diperbaiki. Hal ini tercermin dari opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum seluruhnya bisa mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), termasuk Kota Batam dalam hal ini belum bisa mencapai opini WTP yang disebabkan karena sistem pengendalian internal pada masing-masing SKPD yang masih perlu ditingkatkan termasuk juga terhadap ketaatan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan. Syahir juga menegaskan walaupun Kota Batam belum bisa mencapai opini WTP, namun dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah kita sudah merasa bersyukur karena Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan telah memberikan reward yang salah satunya dipakai kreteria penyusunan APBD secara tepat waktu dan mempertahankan opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Namun disisi lain dalam pelaksanaan APBD sebagaimana ditegaskan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran masih perlu adanya upaya percepatan dalam pelaksanaannya.

Sementara Ketua Panitia yang juga Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam Abdul Malik, SE. M.Si. dalam laporannya mengungkapkan tujuan dari Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Keuangan Daerah khusus nya dibidang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Adapun materi pembelajaran terdiri dari Pokok-pokok Penatausahaan Keuangan Daerah, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD/PPKD, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD/PPKD dan Paparan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Permendagri no. 61 Th 2007. Peserta Bimtek berjumlah 150 orang terdiri dari para PPK-SKPD, Bendaharawan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Batam. (Y@2n)


Selamat Datang di Website Bagian Keuangan Setdako Batam.





Ubah ke tampilan mobile