Walikota Batam Yang Diwakili Oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Batam, Menurut Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya disebutkan bahwa penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan tenaga atau staf yang betul-betul faham tentang aturan tersebut, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah melalui Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah. Demikian disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Drs. M. Syuzairi, M.Si., saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Selasa (27/3/2012) di Hotel Harmoni One Batam.

Lebih lanjut Syuzairi mengatakan tertib yang dimaksud adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan taat pada Peraturan Perundang-undangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Untuk mewujudkan asas umum pengelolaan keuangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan selalu mengupayakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena kita menyadari bahwa dalam pelaksanaan penglolaan keuangan daerah secara umum masih perlu diperbaiki. Hal ini tercermin dari opini pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum seluruhnya bisa mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), termasuk Kota Batam dalam hal ini belum bisa mencapai opini WTP yang disebabkan karena sistem pengendalian internal pada masing-masing SKPD yang masih perlu ditingkatkan termasuk juga terhadap ketaatan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan. Syahir juga menegaskan walaupun Kota Batam belum bisa mencapai opini WTP, namun dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah kita sudah merasa bersyukur karena Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan telah memberikan reward yang salah satunya dipakai kreteria penyusunan APBD secara tepat waktu dan mempertahankan opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Namun disisi lain dalam pelaksanaan APBD sebagaimana ditegaskan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran masih perlu adanya upaya percepatan dalam pelaksanaannya.

Sementara Ketua Panitia yang juga Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam Abdul Malik, SE. M.Si. dalam laporannya mengungkapkan tujuan dari Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Keuangan Daerah khusus nya dibidang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Adapun materi pembelajaran terdiri dari Pokok-pokok Penatausahaan Keuangan Daerah, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD/PPKD, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD/PPKD dan Paparan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Permendagri no. 61 Th 2007. Peserta Bimtek berjumlah 150 orang terdiri dari para PPK-SKPD, Bendaharawan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Batam. (Y@2n)



Anda dapat mengikuti respon dengan mentaut RSS 2.0 feed.
Anda dapat meninggalkan komentar, atau membuat umpan balik trackback dari situs anda.

Masukkan Komentar Anda


Meninggalkan Balasan

XHTML: Anda dapat menggunakan tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>