Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dn Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (khususnya kewenangan dibidang telekomunikasi) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Badan Komunikasi dan Informatika mengkonfirmasikan informasi mengenai Data Menara Komunikasi yang ada di Batam pada tahun 2009.

Download : DataMenara2009

PROGRAM
BEASISWA BIDIK MISI
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI CALON MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program Beasiswa Bidik Misi untuk memberikan beasiswa dan biaya pendidikan kepada 20.000 mahasiswa dan atau calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu dan berprestasi, baik di bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Program ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara elegan, sehingga dimasukkan sebagai program kerja 100 hari dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Agar program penyaluran beasiswa Bidik Misi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka diharapkan para pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan sosialisasi, seleksi, dan penyaluran Beasiswa Bidik Misi mengacu pada pedoman ini.

Penerbitan pedoman program beasiswa Bidik Misi ini diharapkan dapat memudahkan bagi perguruan tinggi penyelenggara agar penyaluran beasiswa kepada mahasiswa dapat tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para calon mahasiswa atau mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa, dan memudahkan bagi mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa untuk mendapatkan haknya.

Dengan terbitnya buku ini, proses penyaluran beasiswa kepada mahasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, berprestasi tepat waktu yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman Program Beasiswa Bidik Misi ini.

Jakarta, Desember 2009
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Fasli Jalal

INFORMASI LEBIH LANJUT :

BIDIK MISI 2010

Seminar yang diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informatika dan bekerja sama dengan Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan tema ” Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Melalui Kabel Terkait Dengan Perijinan dan Illegal Re-Distribution (Piracy)” pada hari Kamis, 10 Desember 2009 dimulai pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Mercure – Nagoya, Batam.

Dalam sambutan pembukaan seminar, Wakil Walikota Batam Ria Saptarika menyampaikan permasalahan yang umum terjadi di Indonesia dan juga di Kota Batam adalah pendistribusian secara ilegal oleh seorang atau sekelompok pelanggan penyiaran berlangganan ke lingkungan sekitar dengan menggunakan kabel. Untuk itu diharapkan segenap instansi pemerintah dan kalangan yang terkait mencarikan solusi pemecahan guna mengatasi hal tersebut.

Narasumber berasal dari Depkominfo, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBBAA) yang merupakan asosiasi perdagangan para penyedia konten, operator kabel dan satelit, dan pemasok perlengkapan/perangkat lunak komputer, kemudian narasumber dari Ditejen HKI Depkumham dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Masalah harga berlangganan yang dirasakan masih cukup tinggi disampaikan oleh narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Fetty Fajriati Miftach, Pengusaha TV Kabel lokal dengan permodalan yang tidak besar akan sulit bersaing dengan pengusaha yang besar karena harga hak siar berlangganan yang sama antara pengusaha besar dan kecil, secara tidak langsung akan menghindari terjadinya pembajakan konten dan illegal re-distribution seperti yang dikhawatirkan oleh semua pihak.

Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Departemen Kominfo Bambang Subijantoro menghimbau kepada peserta seminar yang sebagian besar berasal dari pengusaha penyiaran berbayar untuk segera mengurus perizinan terkait dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Seminar ditutup dengan penjelasan secara teknis tata cara pengisian formulir pendaftaran oleh Kasubdit Administrasi Perizinan Televisi Departemen Kominfo untuk perizinan lembaga penyiaran berlangganan (LSB).

Badan Kominfo Kota Batam.

Gambar 1. Total Kunjungan

Gambar 2. Grafik Kunjungan

Gambar 3. Statistik Kunjungan

Gambar 4. Statistik Negara yang berkunjung