Pendahuluan

1.1.         Latar Belakang

Menyadari letak dan kondisi Batam yang sangat strategis  menjadikannya sebagai jalur pelayaran internasional, dimana kemajuan berjalan dengan cepat di segala bidang. Kota Batam dituntut untuk mengikuti dan berperan aktif menyiapkan diri menjadi Kota industri, alih kapal, pariwisata dan lokomotif perekonomian nasional. Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengemban tugas di bidang komunikasi dan informatika merupakan tantangan saat ini dan di masa depan untuk membangun Kota Batam sebagai “Badar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika yang mencakup Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang, dan terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana telematika guna meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik dan terjangkau masyarakat luas; Penyebaran Informasi Publik melalui Sosialisasi, Media Cetak dan Elektronik juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar masyarakat dapat menerima informasi yang cepat dan berkualitas, serta Penataan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Batam.

 Demi terlaksananya tugas dan fungsi dimaksud, Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam merumuskan kebijakan, menetapkan program dan menentukan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016.

1.2.         Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang management pemerintahan, dalam penyusunan Renstra Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2011 – 2016, landasan hukum yang digunakan adalah :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025;
  11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
  12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam;
  13. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam;
  14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016.

1.3.    Maksud dan Tujuan Renstra

1.3.1.   Maksud

Maksud dari perumusan Renstra yang disusun oleh Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam ini adalah sebagai pedoman selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.3.2.   Tujuan

Tujuan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting. Adapun tujuannya adalah :

  1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek;
  2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan strategik akan menuntut diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif;
  3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola – pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
  4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4.    Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD Rencana Strategis (Renstra) Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam periode 5 (lima) kedepan, harus mengacu dan mengarah kepada RPJMD Kota Batam tahun 2011 – 2016 bagi terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menjadi kebijakan daerah dan tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011 – 2016.

Esensi utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam, meski terjadi beberapa perubahan baik program maupun nama – nama kegiatan hingga terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2010 tentang . Renstra Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2011 – 2016 memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Batam dan bersifat indikatif.

Sedangkan kaitannya dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 17 tahun 2003, maka RPJM Daerah Kota Batam penjabarannya dituangkan kedalam RKPD Kota batam setiap tahunnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Batam.

Gambaran tentang hubungan RPJM Daerah Kota Batam tahun 2011 – 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan system perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.

Hubungan RPJM Daerah Kota Batam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published.