BIMBINGAN TEKNIS PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TAHUN 2014

3211152

Kegiatan ini pertama kali dilakukan Dinas PMP-KUKM karena selama ini sudah 6 kali melaksanakan Lomba TTG Tingkat Kota Batam. Pemerintahan Kota Batam pada khususnya mengelar lomba ini dalam rangka untuk memenangkan sebuah lomba yang tujuan utamanya adalah berupaya menghasilkan enterprener, melahirkan para penemu dan  para inovasi jauh lebih penting yang lahir di Batam ini.

Indonesia Secara Nasional memiliki  enterperner tidak lebih dari 1% kita masih kisaran 0.22% sedangkan standar Nasional standar Internasional itu Negara dikategorikan sebagai negara yang boleh maju minimal standarnya 2%, minimal para penemu atau para inovasi kreatif mungkin sesuatu hal yang baru, ini juga gagasan dari Kementerian dalam Negeri melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) tujuan utamanya kita bersama-sama membangun bangsa ini dan melahirkan jiwa-jiwa enterpener dan membuat sesuatu hal yang baru ini yang  ingin kita lahirkan diBatam, Ini salah satu tujuan akhir yang ingin kita capai karena capaian 2% kalau batam hampir 1%.

Sejauh mana teknologi yang kita temukan mampu menyelesaikan dan mampu membantu persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya dimana kita berada. Jadi orang enterpener memiliki kaca mata yang luar biasa karena dia sangat memahami apa yang dia cermati dengan kondisi yang ada dilapangan dalam rangka menyelesaikan masalah atau problem yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan dua hari, Rabu-Kamis (30-31/10), diikuti oleh Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK), Unsur Kecamatan, Dosen, Mahasiswa, Serta pelajar SMA/SMK. Pelatihan ini diselenggarakan guna memberikan wawasan dan pengetahuan dasar bagi masyarakat/kelompok masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna (TTG).

20141030_084456Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan BIMTEK TTG (Dra. Rayanis Aminah)

DSC04342Sambutan Kepala Dinas PMP-KUKM Sekaligus Membuka Acara Secara Resmi

20141030_093118 Narasumber dari Derektoran Jendral PMD (Bapak Ivan Syahri Rangkuti, SE, M.Si) dan Moderator (Bapak Efryadi, SH, M.Si)

DSC04364Nara Sumber (Bapak Ir. Bertha de Jurisal, MM) Kepada Bidang SDA dan TTG Provinsi Kepri

asdasdasdasdasdasdasdPara Peserta BIMTEK TTG

20141030_091229

DINAS PMP-KUKM MENGUSULKAN RENCANA PEMBENTUKAN BADAN PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KE BADAN LEGISLASI ( BANLEG ) DPRD KOTA BATAM

123123Pemerintah Kota Batam Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( PMP-KUKM ) menyampaikan rencana usulan pembentukan BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ke BANLEG DPRD Kota Batam, Jumat 31 Oktober 2014. Ada dua yang diusulkan yaitu tentang pembentukan BPR dan RANPERDA Penyertaan Modal.

DPRD Kota Batam sangat mendukung dan memprioritaskan Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan BPR milik Pemko Batam itu masuk dalam prioritas legislasi untuk pembahasan dalam anggaran 2015 dari 19 peraturan daerah yang diusulkan. Pembahasan dilakukan pada triwulan ke II tahun 2015 dan tentunya harapan kita (Kepala Dinas PMP-KUKM) bahwa diharapkan dengan hadirnya BPR ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan khususnya pembiayaan pada sektor ril dan diharapkan menjadi potensi dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.qsdawKeberadaan BPR di Batam bisa membantu sektor usaha mikro, serta masyarakat umum yang ingin melakukan pembiayaan. Sementara sektor usaha kecil dibantu melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah sektor usaha kecil berkembang menjadi mikro akan disarankan untuk menambah modalnya melalui BPR keberadaan BPR juga diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asil Daerah (PAD) Kota Batam.

BLUD sendiri bersifat nonprofit dengan bunga 6% pertahun dan sifatnya hanya menyalurkan tidak bisa menyimpan uang, sementara pinjaman melalui BPR disesuaikan dengan BI Rate.

Dinas PMP-KUKM tengah menyiapkan kajian akademis untuk pembuatan Perda tantang BPR, melengkapi berbagai kelengkapan lainnya seperti izin prinsip dan izin usaha. Targetnya tahun 2015 naskah akademis ini sudah bisa diserahkan ke DPRD dan masuk dalam program pembahasan di BANLEG DPRD, Sehingga pada tahun 2016 BPR sudah bisa terbentuk dan beroperasi.

Dalam mengelola BPR nanti, Dinas PMP-KUKM akan menempatkan personil yang profesional, dan akan melalui proses seleksi yang ketat berkerjasama dengan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).