Tentang Kami

Kecamatan Nongsa merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Batam yang terdiri dari 12 Kecamatan. Sebelum terbentuknya kecamatan Nongsa di mana wilayah kecamatan ini merupakan bagian dari kecamatan lama yakni kecamatan Batam Timur dan sebagian wilayah dari kecamatan Batam Barat tepatnya Desa Sei Beduk dengan terbitnya Undang-undang No. 53 tahun 1999 tetapkan di Jakarta tanggal 04 Oktober 1999, maka wilayah Kota Batam lama terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan , dimekarkan menjadi 8 (delapan ) Kecamatan dan kemudian dengan terealisasinya Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam daerah Kota Batam maka Kecamatan Nongsa hanya terdiri dari 4 Kelurahan. Pemecahan/pembagian wilayah menjadi kecamatan baru yang lebih kecil dan disesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk serta perkembangan sosial dan ekonomi adalah merupakan bagian upaya pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien, sehingga masyarakat di wilayah tersebut akan lebih mudah untuk mengurus administrasi baik hak maupun kewajiban sebagai individu, kelompok, golongan atau suatu badan usaha. Sehingga cita-cita pemerintah yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat, mencerdaskan serta perbaikan budi pekerti akan lebih mudah. Kecamatan Nongsa dengan berlakunya Perda No. 2 Tahun 2005 terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu :

  1. Kelurahan Ngenang
  2. Kelurahan Kabil
  3.  Kelurahan Batu Besar
  4. Kelurahan Sambau.

Letak Geografis

Kecamatan Nongsa secara geografis terdiri daerah pesisir/hinterland, dengan  kriteria tersebut maka Kecamatan ini mempunyai potensi yang baik untuk di kembangkan usaha seperti budi daya laut, wisata bahari. Penduduk asli yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai Nelayan Tradisional.

Kecamatan Nongsa terletak pada sebelah timur laut dari wilayah pulau Batam atau wilayah Barelang dengan posisi 1.000 – 1.18 lintang utara dan 104.000 – 104.150. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara            :     Laut Singapura

Sebelah Selatan         :     Kec. Galang dan Bulang

Sebelah Timur           :     Laut dan Kabupaten Bintan.

Sebelah Barat             :     Kec. Batuampar, Batam Kota, Sungai Beduk dan Bengkong

Permukaan tanah di kecamatan ini pada umumnya dapat digolongkan datar dengan beberapa variasi perbukitan rendah dengan ketinggian maksimum 60 meter di atas permukaan laut, terdapat juga sungai kecil dengan aliran air yang sangat pelan serta semak belukar yang diselingi hutan muda pada hulunya, sementara pada bagian bibir pantai ditumbuhi mangrove (hutan bakau) muda yang kian hari makin menipis seiring dengan pergeseran fungsi dari lahan tersebut, yang banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Batam.

Iklim

Iklim wilayah kecamatan ini sama dengan wilayah yang segaris dengan lintangnya yaitu iklim Tropis dengan suhu (temperature) minimum pada Januari 2010 berkisar antara  minimum 21,00 0C sampai dengan maksimum 31,30 0C  dengan suhu rata-rata sepanjang Januari 2010 mencapai 26,50 0C sedangkan tekanan udara mencapai sekitar 1.006,5 – 1.016,1 MBS (Mili Bar per Second) atau dengan rata-rata tekanan udara sebesar 1.012,1 MBS.

Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Nongsa pada tahun 2009 setelah pemekaran wilayah, sarana dan prasarana di kecamatan ini dikategorikan baru karena semua perangkat dimulai nol, dimana sampai dengan sekarang semua kualitas pelayanan dirasakan cukup merata dengan dibangunnya beberapa sarana sampai dengan level pemerintahan terendah yakni kelurahan se Kecamatan Nongsa. Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan berpedoman pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang dijelaskan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, serta Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890, denga berpedoman dan atas aturan yang ada itulah maka susunan kepegawaian yang dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah yang tersusun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan berdasarkan lembaran Negara RI Nomor 60 dan Lembaran Tambahan Negara RI Nomor 3839. pelaksanaan pemerintahan yang diatur berdasarkan Undang-undang merupakan garis besar dimana teknis dan pengaturannya diserahkan pada masing individu kepada wilayah yang bersangkutan guna menuju pelayan prima pada masyarakat (Publik Service) yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat serta peningkatan budi pengerti masyarakat yang adil dan makmur.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *