Berita Terbaru

PELATIHAN PENGELOLAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

Batam, Rabu 19 November 2014, BPPPA KB Kota Batam melalui Bidang perlindungan mengadakan pelatihan pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk pengurus Se-Kota Batam, kegiatan dilaksanakan di gedung PIH Batam Centre. Kegiatan pelatihan ini di isi dengan pemberian materi diantaranya :

  1. Pengelolaan P2TP2A dan Penanganan Teknis Korban Kekerasan, yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Husaini Sihr (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPPPA Provinsi Kepri).
  2. Peran P2TP2A dalam Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak, yang disampaikan oleh Dra. Hj. Nurmadiah, M.Pd (Kepala BPPPA KB Kota Batam).
  3. Sosialisasi Format Penanganan Korban P2TP2A, yang disampaikan oleh Panitia.

Dalam kegiatan ini pada sesi materi tentang Pengelolaan P2TP2A dan Penanganan Teknis Korban Kekerasan, Bapak Ahmad menjelaskan P2TP2A ini merupakan langkah awal pemberian pelayanan terpadu kepada masyarakat, beliau menjelaskan pembentukan lembaga ini harus dibarengi dengan pembentukan organisasi pengelolanya.   Untuk mengelola P2TP2A secara baik dan profesional maka harus dilakukan melalui langkah-langkah : Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantapauan dan Evaluasi, Pelaporan.

Sedangkan peran P2TP2A dalam Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak, Ibu Nurmadiah menjelaskan P2TP2A harus berperan dalam penanganan korban tindak kekerasan. Dalam hal penanganan korban bisa dilakukan dengan cara yaitu :

  1. Penanganan Psikologis, yaitu memberikan kenyamanan bagi korban dalam menyampaikan masalah , membantu mereka agar sanggup menghadapinya dan mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya, layanan diberikan dengan cara konseling dan pemdampingan, baik pada saat kritis maupun pemulihan.
  2. Penanganan Hukum, yaitu melalui jalur hukum (Ligitasi) diberikan oleh kepolisian (Unit pelayanan perempuan dan Anak/UPPA), kejaksaan, kehakiman dan pengacara.  Penyelesaian di luar jalur hukum ( non ligitasi) jalur  yang ditempuh tanpa bantuan hukum yaitu dengan jalan damai atau kekeluargaan, dengan bantuan pemuka agama, tokoh masyarakat dalam suasana  kekeluargaan.

Selanjutnya Ibu Nurmadiah menjelaskan, perlunya peran masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, masyarakat bisa berperan dalam suatu wadah komunitas, yaitu layanan yang dilakukan oleh individu-individu atau organisasi secara langsung.  Karakteristik lembaga yang berbasis komunitas tidak harus memiliki landasan pendirian lembaga formal, kantor, struktur  lembaga yang formal, bekerja secara sukarela, memperhatikan kebijakan lokal. Lembaga harus mudah dijangkau oleh masyarakat, memperkuat posisi korban dengan dukungan dan bisa proaktif mengunjungi korban.  Kegiatan lembaga berbasis komunitas ini bertugas/kegiatan  melakukan pencegahan, sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, menguatkan komitmen komunitas dalam upaya penghapusan kekerasan, melalukan pemulihan, memberikan layanan pendamping kepada korban kekerasan  dan memantau kasus kekerasan. Peserta dalam kegiatan ini berasal dari 6 Kecamatan Kota Batam yang telah dibentuk P2TP2Anya ditambah dengan PKK Kota Batam.

IMG_7221 IMG_7186 IMG_7185 IMG_7176IMG_7181 IMG_7267 IMG_7265 IMG_7234 IMG_7189 IMG_7175 IMG_7262 IMG_7228 IMG_7207 IMG_7179 IMG_7260


KUNJUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Batam, Jumat  24 Oktober 2014, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Batam menerima kunjungan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan langsung dipimpin oleh kepala BPPKB Provinsi Sulteng Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si beserta rombongan. Rombongan diterima oleh Ibu Sekretaris BPPPA KB. Agenda pertemuan diantaranya menjelaskan berbagai kegiatan dalam Hal Penanganan dan Pemberdayaan Kepada Orang yang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Percepatan Pencapaian MDG’s, Membangun Kerjasama dalam Meningkatkan Pelaksanaan Program HIV/AIDS dan lain-lain. Kegiatan yang bersifat diskusi, saling bertukar informasi dan pikiran berjalan dengan lancar dalam suasana penuh kekeluargaan. Kedua Perwakilan saling memberikan apresiasi  terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Pada hari kedua Sabtu 25 Oktober 2014, BPPPA KB Kota Batam mendampingi BPPKB Provinsi Sulteng mengadakan kunjungan ke RS Budi Kemuliaan, untuk melihat secara langsung penanganan korban.

20141024_120727 20141024_112850 20141024_114845 20141024_114912


pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif perempuan )program pengentasan kemiskinan) tahun anggaran 2014


PELAYANAN KB BAGI MASYARAKAT NONGSA

BP3AKB melalui Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi dan Bidang Kesejahteraan Keluarga melaksanakan kegiatan pelayanan KB bagi masyarakat Nongsa (16/5). Acara didukung oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat dan dibantu oleh para PLKB di wilayah Kecamatan Nongsa. Masyarakat terbukti antusias dengan banyaknya warga yang berpartisipasi.


PELAYANAN KB GRATIS KECAMATAN BELAKANG PADANG

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam kembali menyelenggarakan kegiatan Pelayanan KB Gratis bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Belakang Padang, Acara berlangsung pada hari Senin, 28 April 2014. Acara diawali dengan penyuluhan kesehatan reproduksi dan manfaat mengikuti program KB bagi kesejahteraan keluarga di Gedung Nasional, Belakang Padang, sedangkan pelayanan KB dilaksanakan di Puskesmas Belakang Padang.


PERAYAAN HARI WANITA SOKA GAKKAI BATAM

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam, yang diwakili Sekretaris Dra. Diah Sri Poerwati (17/5) menghadiri Perayaan Hari Wanita Soka Gakkai Batam. Acara utama adalah seminar kanker payudara dengan tema “Sebuah Harta Yang Tak Bisa Dirampas”. Seminar menghadirkan narasumber dokter ahli dari rumah sakit Awal Bross Batam. Selain itu Perayaan tersebbut juga  diisi dengan tarian (dansa) bagi lansia dan pertunjukan musik angklung.


PENYELENGGARAAN FORUM ANAK BATAM XI TAHUN 2014

Sebanyak 150 siswa-siswi dari berbagai sekolah di Batam baik negeri maupun swasta dari tingkat SD hingga SMA mengadakan kegiatan Forum Anak Batam XI di kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sekupang, Selasa (13/5/2014). Dari perwakilan-perwakilan sekolah tersebut kemudian dipilih 10 orang yang akan menjadi Duta Anak Batam. Untuk diikutkan dalam Kongres Anak Indonesia XII yang akan digelar di Banten, 9-12 Juni mendatang.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dra Hj Nurmadiah, MPd, dalam sambutannya dikatakan bahwa kegiatan Forum Anak diadakan dalam rangka pemenuhan hak anak dan partisipasi anak sebagai pelaksanaan UU No 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam sambutan yang lain, Ketua LPA Kota Batam, Ny. Sri Sudarsono mengharapkan bahwa melalui acara tersebut anak-anak dapat merumuskan suara mereka, mengungkapkan masalah dan kesulitan-kesulitan mereka yang selanjutnya akan dijadikan rekomendasi kepada keluarga Indonesia, masyarakat serta pemerintah.

 


KUNJUNGAN KERJA PROVINSI SULAWESI UTARA KE BPPKB BATAM

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam pada hari Jumat (9/5) menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penjajakan kerja sama MOU tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang (trafficking).

Acara berlangsung di Ruang Rapat BPPPA-KB, rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Raski Mokodompit, SH didampingi oleh anggota Komisi IV dan unsur dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Utara (diwakili Kasubid Masalah Perempuan, Gareis F Limpele). Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPPKB Kota Batam, Dra. Hj. Nurmadiah MPd, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,  Dra. Hj. Koestrinie, dan Sekretaris, Dra. Hj. Diah Sri Poerwati.

Dalam diskusi yang berlangsung, dikemukakan bahwa kerja sama penanganan korban tindak pidana perdagangan orang antara Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Batam sangat dimungkinkan dan didorong untuk segera terwujud. Kedua daerah mempunyai kesamaan  yaitu merupakan daerah perbatasan, Provinsi Sulawesi Utara sebelah utara berbatasan langsung dengan Davao Del Sur di Filipina, sementara Kota Batam berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.


KUNJUNGAN PEMKAB KUTAI KARTANEGARA DALAM STUDI IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DI KOTA BATAM

Walikota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dra. Hj. Nurmadiah, Mpd. Pada hari Jumat (25/4) menerima kunjungan 26 orang pejabat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tema kunjungan yaitu “Study Efektifitas Implementasi Pencegahandan Penanggulangan HIV / AIDS di Kota Batam”.

Rombongan dipimpin oleh Wabup Kutai Kartanegara HM Ghufron Yusuf, yang dalam sambutannya menyampaikan tujuan kunjungan adalah mendapatkan data – data empiris dan referensi – referensi yang cukup, termasuk ingin belajar bagaimana menyusun strategi dan rencana aksi, program dan kegiatan di Kota Batam sekaligus ingin mengetahui bagaimana penanggulangan dan pencegahan baik yang sudah dilakukan, sedang maupun yang akan dilakukan. Sementara itu, menurut Kepala BPPKB Batam yang didampingi Sekretaris KPAD Batam Pieter Pureklolong. Dalam pemaparannya menyatakan bahwa Penanggulangan AIDS akibat pergaulan bebas merupakan masalah di setiap daerah. Apalagi Kota Batam yang merupakan salah satu kota metropolitan yang sedang berkembang pesat dan banyak dilirik oleh warga Indonesia yang ingin mengadu nasib atau mencari mata pencarian tanpa memiliki ketrampilan atau pun wawasan yang cukup sehingga banyak para perempuan yang terjerumus sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Pihak Pemerintah Kota Batam berupaya mendata para PSK yang bekerja pada mami atau mucikari dan dari sana mereka melakukan penyuluhan hingga pembagian kondom. Peran aktif para PSK sangatlah diharapkan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan penyebaran HIV /AIDS. Bukan hanya wanita pekerja seks saja yang diberikan kesempatan pemeriksaan, masyarakat biasa juga diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan, Dari hasil tes pada tahun 2012 terhadap 8.030 orang terdapat 436 kasus dengan penderita AIDS 126 orang, Tahun 2013 berdasarkan hasil test 10.520 orang   tercatat 577 kasus  dan 56 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk masalah narkotik atau heroin sejak tahun 2007 di Batam tidak ada kasus.

BPPKB serta dinas/instansi terkait secara rutin tiap tiga bulan melakukan Rakor dan sekaligus melakukan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, meningkatkan peran dan ketahanan  keluarga menuju keluarga sejahtera. BPPKB dan KPAD beserta instansi terkait, juga telah membentuk kelompok masyarakat peduli AIDS dan respon masyarakat sangat antusias (kr).


KUNJUNGAN KERJA KE BKKBD KABUPATEN SUKABUMI

 

Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam mengadakan kunjungan kerja ke Badan Kependudukan dan Keluarga Daerah (BKKBD) Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dilaksanakan pada 15-18 April 2014. Kunjungan kerja dilaksanakan dengan tujuan mempelajari proses pembentukan BKKBD Sukabumi.

Sukabumi adalah kabupaten terluas di Pulau Jawa, dengan penduduk 2,4 juta jiwa yang tersebar di 40 kelurahan, dan 347 desa, dibentuknya BKKBD kabupaten Sukabumi tujuannya adalah supaya masalah kependudukan lebih focus ditangani, selain itu sebagai pendukung bagi Badan Pusat Statistik dalam menyajikan data kependudukan yang real time.

Kunjungan kerja diikuti oleh rombongan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batam dengan terlebih dahulu mengadakan kunjungan ke BKKBN Jakarta, dengan agenda diskusi dan pembekalan sebelum melaksanakan kunjungan BKKBD Sukabumi. Dalam diskusi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi, diambil kesimpulan bahwa penanganan kependudukan akan lebih optimal jika ditangani oleh badan tersendiri, hal ini sesuai dengan tuntutan UU No 52 Tahun 2009 bahwa setiap daerah diamanatkan segera membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan pendudukan di Indonesia, dalam pasal 54 ayat 3 (1) di sebutkan bahwa dalam menyelenggarakan program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dan Pasal 57 ayat 3 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKKBD dibentuk melalui Peraturan Daerah.

Dalam kunjungan ke BKKBD Kabupaten Sukabumi, rombongan diterima oleh Kepala Badan, Ade Mulyadi beserta staf. Dalam kunjungan dijelaskan mengenai sejarah pembentukan BKKBD Sukabumi, dasar hukum pembentukannya, visi misi, profil, dan tupoksi masing-masing bidang dan sub bidang yang ada dalam struktur organisasi BKKBD Kabupaten Sukabumi. (Kr)





Ubah ke tampilan mobile