Berita Terbaru

Format Isian BPJS 2014

Untuk mendapatkan Format Isian BPJS 2014, buka alamat berikut, dan download filenya

http://www.ziddu.com/download/23532904/FORMATDINASKESEHATANKEBPJS.xls.html


Inilah Logo Hari Jadi Batam Ke 184 Tahun 2013

 

Inilah Logo Hari Jadi Batam Ke 184 Tahun 2013

 

 


SEKILAS TENTANG KECAMATAN DI KOTA BATAM

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pokok – pokok proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, didalamnya menguraikan pula mengenai konsep kecamatan. Untuk pengaturan lebih teknis mengenai organisasi perangkat daerah, maka telah dibuat peraturan teknisnya. Misalnya dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sedangkan untuk Kota Batam telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  2 Tahun 2005 Tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, telah ditetapkan sebanyak 12 kecamatan dan 64 Kelurahan.

            Secara konseptual pengertian kecamatan telah diuraikan dalam undang – undang No. 32 tahun 2004 pada pasal 126, ayat (1) dan (2) tertulis : (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

            Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan berbagai prinsip yang diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan Pusat dan Daerah, merupakan keinginan dari berbagai elemen bangsa Indonesia. Dengan demikian adanya perubahan dalam penyelenggaraan otonomi ini akan berkonsekueansi pada perubahan kelembagaan di Daerah sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini tanpa melanggar ketentuan formal yang sudah ditetapkan dalam UU, maka Daerah diharapkan mampu membuat kelembagaan penyelenggaraan otonomi di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

            Tugas-tugas pemerintah dalam bidang pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, dalam rangka asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Dalam hal Daerah Otonom Propinsi, urusan yang menjadi tanggujawabnya berbeda dengan Daerah Kabupten atau Kota.

            Berdasarkan uraian pengertian di atas, menunjukkan bahwa Camat sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kewenangan tertentu yang dilimpahkan kepadanya. Tanggungjawab ini sebagai konsekuensi dari kedudukan dia sebagai pimpinan di wilayah kecamatan yang bertugas membantu Bupati/Walikota

            Dalam hal pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk mengetahui NAMA CAMAT DAN LURAH se-Kota Batam, dapat di Download di sini download

Semoga Bermanfaat, (Awal)


SISTEM PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pernak Pernik Pelaksanaan Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai dasar Pemerintahan Otonomi Daerah  memuat berbagai azas kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur antaranya :

  1. Pasal 10 Pembagian Urusan Pemerintahan dimplementasikan dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Disini jelas Urusan yang menjadi Pemerintah Daerah yang secara mutlak harus dilaksanakan oleh daerah terutama urusan wajib yaitu sebanyak 26 urusan, sedangkan 8 urusan pilihan disesuaikan dengan potensi daerah itu sendiri. Walaupun urusan pilihan ini bukan merupakan urusan prioritas harus dilaksanakan daerah, tetapi daerah berkewajiban untuk memberikan alasan yang porposial dan dapat dipertanggungjawaban jika tidak dilaksanakan, minimal terdapat seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengantisipasi berbagai pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut Pemerintah memberikan pedoman sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu PP  Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini juga sebagai pedoman dalam pencapaian hasil perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan sebagai program dan kegiatan SKPD yang disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan. Urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah kembali disampaikan sebagai berikut , urusan wajib : 1. Pendidikan 2. Kesehatan    3. Lingkungan Hidup 4. Pekerjaan Umum 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan     7. Perumahan     8. Kepemudaan dan Olahraga.     9. Penanaman Modal     10. Koperasi dan UKM    11. Kependudukan dan Catatan Sipil 12. Ketenagakerjaan 13. Ketahanan Pangan 14.   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  16. Perhubungan17. Komunikasi dan Informatika 18. Pertanahan 19.  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20.    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21.  Pemberdayaan Masyarakat 22. Sosial 23. Kebudayaan 24. Statistik 25. Kearsipan 26. Perpustakaan. Sedangkan prioritas urusan pilihan yaiyu : 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Pariwisata 6. Industri 7. Perdagangan 8. Ketranmigrasian.
  2. Pasal 27, Kewajiban Pemerintah Daerah  yang diimplementasikan dengan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dimana masing-masing laporan ditujukan kepada Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat. Sehubungan hal dimaksud Pemerintah berwenang dengan mengevaluasi hasil kinerja Pemda sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008 tentang EKPPD. Hasil evaluasi menjadi sangat penting bagi Pemerintah untuk mengetahui tingkat  kinerja Pemda yaitu sebagai bahan berbagai pertimbangan pengembangan/pemekaran daerah ataupun penggabungan kembali  bagi Daerah Otonom kepada Daerah Induk. Adapun LPPD dievaluasi melalui Tim Nasional  EKKPD yang terdiri dari unrur berbagai kementerian dan hasilnya dirangking menurut pengelompokan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  3. Pasal 120 Perangkat Daerah, implementasi adalah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan aturan ini dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 adalah pembentukan SKPD dengan memperhatikan dan kesesuaian terhadap urusan kewenangannya, serta memperhatikan beban SKPD dalam melaksanakan urusan. Dengan jumlah aparatur (PNS) masing-masing SKPD (kecuali SKPD yang melaksanakan pelayanan masyarakat/dasar seperti kesehatan dan pendidikan) dilihat dari SOTK adalah sangat terbatas. Menurut hemat kami, 1 (satu) SKPD akan evektif jika melaksanakan maksimal 3 urusan saja. SKPD teknis akan fokus pada penyelenggaraan urusan inti saja, sedangkan untuk urusan pemerintahan umum dipastikan dilaksanakan oleh sekretariat sebagai pelaksana fungsi koordinator dengan membentuk tim  yang melibatkan SKPD Teknis, seperti dibentuk Tim Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Tim Kerjasama Antar Daerah, Tim Kerjasama Pihak Ketiga, Tim Ketertiban Umum,  dan lainnya, sehingga tidak tumpang tindih baik anggaran maupun aparaturnya.
  4. Pasal 150 Perencanaan Pembangunan Daerah, diimplementasikan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam poin ini yang sangat perlu di perhatikan adalah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara spesifik pemerintah menetapkan RPJPN, RPJMN dan setiap tahunnya menerbitkan Perpres untuk program dan kegiatan Tahunan. Rencana tersebut seyogyanya harus diakomodir dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja di Daerah. Perlu menjadi perhatian kesesuaian program Daerah terhadap program Pemerintah yang tertuang dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibahas pada Musrenbangnas. RKP adalah program Prioritas Tahunan yang dipilah menjadi prioritas Pemerintah, prioritas Provinsi, dan Prioritas Daerah. Dalam hal ini jika Pemda tidak sanggup melaksanakan prioritasnya selayaknya menyampaikan penjelasan keterbatasan-keterbatasan sesuai kondisi daerah baik aspek SDM maupun Dana/Anggaran. Sehingga Pemerintah dapat menfasilitasinya melalui dana Dekonsentrasi untuk Pemerintah Provinsi atau dana Tugas Pembentuan untuk Kabupaten Kota. Dan juga dalam penyusunan RPJMD memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai capaian program dan kegiatan yang pada akhirnya merupakan terget dalam pencapaian MDGs Tahun 2015.

 Asumsi – asumsi :

  1. Penyelenggaraan pemerintahan dimulai melalui proses perencanaan, tahap awal perencanaan adalah penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS diakhiri dengan Perda APBD. RPJMD sebagai tolak ukur adalah capaian kinerja berdasarkan SPM yang ditetapkan Kementerian atau Lembaga ataupun ditetapkan oleh Daerah jika KL belum menetapkan. Dalam hal ini indikator kinerja adalah realisai Fisik dan Anggaran.
  2. RPJMD dan Perda APBD mengakomodir Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta RKP masing-masing urusan. Dalam hal ini indikator kinerja adalah RKP diakomodir atau tidak oleh Daerah.
  3. Pelaksana urusan adalah SKPD sebagai dasar pelimpahan kewenagan yaitu SOTK, dengan komposisi Jabatan Structural dan Fungsional. Indicator kinerja yaitu ketersediaan pejabat structural dimana apakah pejabat tersebut telah memenuhi persyaratan kepangkatan serta telah mengikuti pendidikan structural sebagaimana yang telah diatur.
  4. Kewajiban Daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Pemerintah dalam wujud :
  5. Laporan Keuangan (berisikan pertanggungjawaban APBD serta Aset Daerah) indicator kinerja WTP, WDP, dan Disklemer.
  6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) berisikan capaian kinerja masing-masing SKPD menyangkut realisasi  Fisik dan Anggaran dengan titik fokus adalah SPM. Indikator kinerja sistem rangking.
  7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) muatannya seluruh laporan kinerja Pemerintah Daerah, baik Laporan Keuangan, LAKIP, Laporan Aset, Laporan SPM, SOP, Kebijaan Daerah menyangkut Perda dan Peraturan maupun Keputusan,  Informasi Publik, Pelayanan, Aplikasi Sistem Pelayanan, reformasi birokrasi, dan lain sebagainya. Indicator kinerja system rangking.
  8. Sebagaimana iniformasi yang berkembang, dewasaini Pemerintah sedang mempersiapkan satu format laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersistem, sehingga dimungkinkan pada tahun 2015 hanya ada satu Laporan yang berbasis aplikasi.

 

Ditulis sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam menata ulang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ke arah yang lebih baik.

(Posting By Awal)


PENYUSUNAN LPPD KOTA BATAM TAHUN 2012

Awal

Pemko Batam_Ada 3 (tiga) laporan yang wajib dibuat oleh masing-masing daerah (kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja yaitu LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang berkiatan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudh dikerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah LAKIP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan ini secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi. Yang dimaksud kinerja instansi adalah gambaran capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan, namun kenyataannya lakip tidak menggambarkan capaia kinerja suatu instansi, melainkan hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini dikarenakan sistem perancanaan yang dietarapkan tidak sesuai dengan yang harus dilaporkan dalam lakip. Yang terkhir adalah LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemda. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemda bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemda. Jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek. Dalam pengisian realisasi capaian masing-masing kurang data yang akurat.
Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sedangkan LAKIP adalah Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kota Batam sendiri tahun ini dalam penyusunan LPPD 2012, sudah dalam tahap perampungan (29/02/20120), setelah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri, di dapat petunjuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2012, yang tentunya ini dapat bernilai tambah dalam mengoptimalkan penyusunan LPPD Kota Batam. Semoga penilaian peringkat penyusunan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya setidak-tidaknya dapat memperbaiki peringkat dari tahun sebelumnya, Insya Allah.

Bagi teman-teman di daerah yang belum mendapatkan pedoman penyusunan LPPD Tahun 2012 dapat di download di Sini

Awaluddin, SE
Staf Tapem Setdako Batam

GOTONG ROYONG DI PULAU PELAMPUNG

Indahnya Kebersamaan di Pulau Pelampung

Pelaksanaan Gotong Royong Ahad 03 Maret 2013 dipusatkan di Pulau Pelampung Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, dirangkaikan dengan penanaman pohon kelapa, Ketapang dan Pohon Cemara.
Maksud dan tujuan pelaksanaan gotong royong ini adalah Upaya menumbuh kembangkan sikap kegotong royongan, kepedualian dan kekeluargaan di Lingkungan Masyarakat, Untuk Mengawali Proses Pelaksanaan Peresmian Proyek di Hinterland terutama Pulau Terluar dan Untuk mencegah Abrasi Air laut di Pulau Pelampung dengan Menanam Pohon Kelapa, Pohon Ketapang dan Pohon Cemara, demikian yang disampaikan oleh Raja Supri (Asisten Tata Pemerintahan Setdako Batam) yang juga Ketua Koordinator Pelaksanaan Gotong Royong Kota Batam. Turut hadir dalam kegiatan Gotong Royong Walikota dan Wakil Walikota Batam bersama Masyarakat di Pulau Pelampung Kecamatan Belakang Padang adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Para Asisten, Staf Ahli Pemko, Sebagian Kepala Dinas, Kabag. Tata Pemerintahan Setda, Camat Belakang Padang dan Lurah Pemping.
Dalam sambutannya Walikota Batam menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden ada empat buah Pulau di Batam yang merupakan pulau terluar dari seratus sekian pulau terluar di seluruh Indonesia. Adapun pulau terluar itu adalaha pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu berhanti atau Batu berantai, dan Pulau Putri di Kecamatan Nongsa. Pulau Nipah sudah di aklamasi dan sudah ada TNI AL yang bertugas di sana, Pulau Pelampung sudah diaklamasi meskipun baru 4 titik, dan Insya Allah akan menyelesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Batu Berhanti sudah selesai, dan Insya Allah Pulau Putri pada tahun 2013 akan di aklamasi. Empat pulau inilah yang ditetapkan oleh Presiden. Tetapi setelah dilihat di lapangan, dan hasil kajian dari kerjasama dgn Kementerian Pekerjaan Umum, ternyata masih ada dua titik yang terluar yang merupakan karang saja, yaitu Karang heleng mars dan Karang Banteng yang ditempati oleh mercusuar. Dan itu harus kita reklamasi juga, karena kalau itu hilang, maka batas Singapura akan mengarah ke pulau Batam nanti, artinya luas wilayah singapura akan bertambah. Lanjut Ahmad Dahlan, bahwa kedua karang tersebut belum tercatat di dalam Keputusan Presiden tersebut, oleh karena itu saya mengarahkan dan meminta kepada Kepala Bappeko, Kepada Dinas PU, Kepala KP2K untuk membuat surat kepada Gubernur yang tembusannya kepada instansi terkait bahwa kedua titik yang belum tercatat diminta untuk dimasukkan ke dalam Keputusan Presiden, sehingga Keputusan tersebut bisa direvisi karena kalau tidak, maka ke dua titik itu tidak akan diakui oleh Negara. Itulah urgensinya dan kita akan mereklamasi juga kedua titik tersebut, dan saya kira ini sangat penting, karena pada saat kami berkunjung ke sana, yang nampak hanya mercusuar saja.
Setelah memberikan sambutan, Walikota Batam secara simbolis memberikan bantuan berupa beras 50 Kg. kepada 3 KK di Pulau Pelampung, dilanjutkan dengan Wakil Walikota Batam menyerahkan secara simbolis peralatan penanaman pohon kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut, dilanjutkan dengan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh Walikota, Wawako, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam dan seluruh masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan gotong royong tersebut. (awal)


Selamat Datang di Website Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batam





Ubah ke tampilan mobile