SEKILAS TENTANG KECAMATAN DI KOTA BATAM

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pokok – pokok proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, didalamnya menguraikan pula mengenai konsep kecamatan. Untuk pengaturan lebih teknis mengenai organisasi perangkat daerah, maka telah dibuat peraturan teknisnya. Misalnya dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sedangkan untuk Kota Batam telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  2 Tahun 2005 Tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, telah ditetapkan sebanyak 12 kecamatan dan 64 Kelurahan.

            Secara konseptual pengertian kecamatan telah diuraikan dalam undang – undang No. 32 tahun 2004 pada pasal 126, ayat (1) dan (2) tertulis : (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

            Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan berbagai prinsip yang diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan Pusat dan Daerah, merupakan keinginan dari berbagai elemen bangsa Indonesia. Dengan demikian adanya perubahan dalam penyelenggaraan otonomi ini akan berkonsekueansi pada perubahan kelembagaan di Daerah sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini tanpa melanggar ketentuan formal yang sudah ditetapkan dalam UU, maka Daerah diharapkan mampu membuat kelembagaan penyelenggaraan otonomi di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

            Tugas-tugas pemerintah dalam bidang pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, dalam rangka asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Dalam hal Daerah Otonom Propinsi, urusan yang menjadi tanggujawabnya berbeda dengan Daerah Kabupten atau Kota.

            Berdasarkan uraian pengertian di atas, menunjukkan bahwa Camat sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kewenangan tertentu yang dilimpahkan kepadanya. Tanggungjawab ini sebagai konsekuensi dari kedudukan dia sebagai pimpinan di wilayah kecamatan yang bertugas membantu Bupati/Walikota

            Dalam hal pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk mengetahui NAMA CAMAT DAN LURAH se-Kota Batam, dapat di Download di sini download

Semoga Bermanfaat, (Awal)



Anda dapat mengikuti respon dengan mentaut RSS 2.0 feed.
Anda dapat meninggalkan komentar, atau membuat umpan balik trackback dari situs anda.

Masukkan Komentar Anda


Meninggalkan Balasan

XHTML: Anda dapat menggunakan tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>