SISTEM PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pernak Pernik Pelaksanaan Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai dasar Pemerintahan Otonomi Daerah  memuat berbagai azas kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur antaranya :

  1. Pasal 10 Pembagian Urusan Pemerintahan dimplementasikan dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Disini jelas Urusan yang menjadi Pemerintah Daerah yang secara mutlak harus dilaksanakan oleh daerah terutama urusan wajib yaitu sebanyak 26 urusan, sedangkan 8 urusan pilihan disesuaikan dengan potensi daerah itu sendiri. Walaupun urusan pilihan ini bukan merupakan urusan prioritas harus dilaksanakan daerah, tetapi daerah berkewajiban untuk memberikan alasan yang porposial dan dapat dipertanggungjawaban jika tidak dilaksanakan, minimal terdapat seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengantisipasi berbagai pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut Pemerintah memberikan pedoman sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu PP  Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini juga sebagai pedoman dalam pencapaian hasil perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan sebagai program dan kegiatan SKPD yang disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan. Urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah kembali disampaikan sebagai berikut , urusan wajib : 1. Pendidikan 2. Kesehatan    3. Lingkungan Hidup 4. Pekerjaan Umum 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan     7. Perumahan     8. Kepemudaan dan Olahraga.     9. Penanaman Modal     10. Koperasi dan UKM    11. Kependudukan dan Catatan Sipil 12. Ketenagakerjaan 13. Ketahanan Pangan 14.   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  16. Perhubungan17. Komunikasi dan Informatika 18. Pertanahan 19.  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20.    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21.  Pemberdayaan Masyarakat 22. Sosial 23. Kebudayaan 24. Statistik 25. Kearsipan 26. Perpustakaan. Sedangkan prioritas urusan pilihan yaiyu : 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Pariwisata 6. Industri 7. Perdagangan 8. Ketranmigrasian.
  2. Pasal 27, Kewajiban Pemerintah Daerah  yang diimplementasikan dengan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dimana masing-masing laporan ditujukan kepada Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat. Sehubungan hal dimaksud Pemerintah berwenang dengan mengevaluasi hasil kinerja Pemda sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008 tentang EKPPD. Hasil evaluasi menjadi sangat penting bagi Pemerintah untuk mengetahui tingkat  kinerja Pemda yaitu sebagai bahan berbagai pertimbangan pengembangan/pemekaran daerah ataupun penggabungan kembali  bagi Daerah Otonom kepada Daerah Induk. Adapun LPPD dievaluasi melalui Tim Nasional  EKKPD yang terdiri dari unrur berbagai kementerian dan hasilnya dirangking menurut pengelompokan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  3. Pasal 120 Perangkat Daerah, implementasi adalah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan aturan ini dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 adalah pembentukan SKPD dengan memperhatikan dan kesesuaian terhadap urusan kewenangannya, serta memperhatikan beban SKPD dalam melaksanakan urusan. Dengan jumlah aparatur (PNS) masing-masing SKPD (kecuali SKPD yang melaksanakan pelayanan masyarakat/dasar seperti kesehatan dan pendidikan) dilihat dari SOTK adalah sangat terbatas. Menurut hemat kami, 1 (satu) SKPD akan evektif jika melaksanakan maksimal 3 urusan saja. SKPD teknis akan fokus pada penyelenggaraan urusan inti saja, sedangkan untuk urusan pemerintahan umum dipastikan dilaksanakan oleh sekretariat sebagai pelaksana fungsi koordinator dengan membentuk tim  yang melibatkan SKPD Teknis, seperti dibentuk Tim Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Tim Kerjasama Antar Daerah, Tim Kerjasama Pihak Ketiga, Tim Ketertiban Umum,  dan lainnya, sehingga tidak tumpang tindih baik anggaran maupun aparaturnya.
  4. Pasal 150 Perencanaan Pembangunan Daerah, diimplementasikan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam poin ini yang sangat perlu di perhatikan adalah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara spesifik pemerintah menetapkan RPJPN, RPJMN dan setiap tahunnya menerbitkan Perpres untuk program dan kegiatan Tahunan. Rencana tersebut seyogyanya harus diakomodir dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja di Daerah. Perlu menjadi perhatian kesesuaian program Daerah terhadap program Pemerintah yang tertuang dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibahas pada Musrenbangnas. RKP adalah program Prioritas Tahunan yang dipilah menjadi prioritas Pemerintah, prioritas Provinsi, dan Prioritas Daerah. Dalam hal ini jika Pemda tidak sanggup melaksanakan prioritasnya selayaknya menyampaikan penjelasan keterbatasan-keterbatasan sesuai kondisi daerah baik aspek SDM maupun Dana/Anggaran. Sehingga Pemerintah dapat menfasilitasinya melalui dana Dekonsentrasi untuk Pemerintah Provinsi atau dana Tugas Pembentuan untuk Kabupaten Kota. Dan juga dalam penyusunan RPJMD memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai capaian program dan kegiatan yang pada akhirnya merupakan terget dalam pencapaian MDGs Tahun 2015.

 Asumsi – asumsi :

  1. Penyelenggaraan pemerintahan dimulai melalui proses perencanaan, tahap awal perencanaan adalah penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS diakhiri dengan Perda APBD. RPJMD sebagai tolak ukur adalah capaian kinerja berdasarkan SPM yang ditetapkan Kementerian atau Lembaga ataupun ditetapkan oleh Daerah jika KL belum menetapkan. Dalam hal ini indikator kinerja adalah realisai Fisik dan Anggaran.
  2. RPJMD dan Perda APBD mengakomodir Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta RKP masing-masing urusan. Dalam hal ini indikator kinerja adalah RKP diakomodir atau tidak oleh Daerah.
  3. Pelaksana urusan adalah SKPD sebagai dasar pelimpahan kewenagan yaitu SOTK, dengan komposisi Jabatan Structural dan Fungsional. Indicator kinerja yaitu ketersediaan pejabat structural dimana apakah pejabat tersebut telah memenuhi persyaratan kepangkatan serta telah mengikuti pendidikan structural sebagaimana yang telah diatur.
  4. Kewajiban Daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Pemerintah dalam wujud :
  5. Laporan Keuangan (berisikan pertanggungjawaban APBD serta Aset Daerah) indicator kinerja WTP, WDP, dan Disklemer.
  6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) berisikan capaian kinerja masing-masing SKPD menyangkut realisasi  Fisik dan Anggaran dengan titik fokus adalah SPM. Indikator kinerja sistem rangking.
  7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) muatannya seluruh laporan kinerja Pemerintah Daerah, baik Laporan Keuangan, LAKIP, Laporan Aset, Laporan SPM, SOP, Kebijaan Daerah menyangkut Perda dan Peraturan maupun Keputusan,  Informasi Publik, Pelayanan, Aplikasi Sistem Pelayanan, reformasi birokrasi, dan lain sebagainya. Indicator kinerja system rangking.
  8. Sebagaimana iniformasi yang berkembang, dewasaini Pemerintah sedang mempersiapkan satu format laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersistem, sehingga dimungkinkan pada tahun 2015 hanya ada satu Laporan yang berbasis aplikasi.

 

Ditulis sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam menata ulang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ke arah yang lebih baik.

(Posting By Awal)



Anda dapat mengikuti respon dengan mentaut RSS 2.0 feed.
Anda dapat meninggalkan komentar, atau membuat umpan balik trackback dari situs anda.

Masukkan Komentar Anda


Meninggalkan Balasan

XHTML: Anda dapat menggunakan tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>



Ubah ke tampilan mobile