Impian Bersama Wujudkan Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat

IMG-20170131-WA0143

Wako Batam, HM Rudi didampingi Sekdako Batam, Camat dan Lurah Kec. Batu Ampar

BATAM – HM. Rudi-Amsakar, baru dua pekan menahkodai Pemerintah Kota Batam. Di pundak keduanya, masyarakat Batam menaruh harapan besar untuk kemajuan Kota Batam. Lalu apa saja yang akan mereka lakukan untuk memenuhi harapan masyarakat itu? General Manager Posmetro Batam (grup batampos.co.id) mewawancarai keduanya. Berikut petikannya:

Sudah dua minggu Anda jadi wali kota. Bagaimana rasanya?

Biasa-biasa saja. Saat jadi wakil walikota pun, saya kan sering turun ke lapangan menyelesaikan masalah. Bedanya, kalau dulu harus melapor kepada number one. Kalau sekarang bisa langsung putuskan. Bedanya itu saja.

Kalau bicara pun tidak sungkan seperti dulu. Mesti mikir dulu, ini wewenang saya atau tidak. Kepada pak wakil wali kota pun saya beri wewenang, toh kalau ada masalah kita tanggung bersama. Dia bisa memutuskan. Kalau dia ke lapangan tidak dikasih wewenang, jadi bingung. (Rudi melirik Amsakar yang duduk di sebelahnya).

Selengkapnya…

Silaturahmi Wako dan Wawako Batam serta penyerahan Sertifikat Prona Masyarakat Sagulung

Wako Batam bersama Wawako Batam dan Sekdako Batam dalam acara Silaturahmi

SILATURAHMI ‘COFFEE MORNING’ DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAGULUNG DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KOTA BATAM PADA HARI SABTU, 21 JANUARI 2017 BERTEMPAT DI KANTOR CAMAT SAGULUNG.

 

SAGULUNG, Wako Batam, HM. Rudi, menyampaikan Pemerintah Kota Batam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Kecamatan Sagulung atas dukungan seluruh lapisan masyarakat terhadap jalannya Pembangunan di Kota Batam. Pemko Batam juga senantiasa mendekatkan fungsi layanan publik kepada masyarakat dengan mendelegasikan beberapa kewenangan kepada Camat se Kota Batam. Seperti pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran. Selanjutnya pengelolaan kebersihan yang melibatkan pengurus RT/RW se Kota Batam dan dapat dilihat dari komplain dari masyarakat yang mengalami penurunan sejak ditangani dengan baik secara berjenjang yang dikomandoi Camat setempat dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Selengkapnya…

PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERLU PENATAAN

Wako Batam Bersama Penerima Bea SiswaJAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial.

Selengkapnya…

Pemerintah Berencana tambah pasukan TNI di wilayah Perbatasan

finP1140539JAKARTA – Pemerintah memahami potensi ancaman terorisme, peredaran narkoba, perdagangan manusia, hingga illegal logging kerap terjadi di perbatasan negara. Belum lagi sengketa antar wilayah dengan negara lain.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melihat perlunya perubahan paradigma baru dalam sistem pertahanan di perbatasan untuk menangkal ancaman-ancaman itu.

Selengkapnya…

Urusan Pemerintahan Umum

KANTOR WAKO BATAMDasar Hukum : Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014
Urusan pemerintahan umum meliputi:
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selengkapnya…

Pembagian Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN 

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBFoto Wil Batam

Dasar Hukum :  Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  6. sosial.

Selengkapnya…

Kemdagri Tata Prosedur Perjalanan Dinas Luar Negeri

rudi-panjaitan-278x300Penataan prosedur perjalanan dinas ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Efektivitas dan efisiensi ini bukan hanya terkait dengan anggaran perjalanan, tetapi juga manfaat dari perjalanan dinas luar negeri tersebut. Prosedur perjalanan dinas ke luar negeri telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2005. “Mendagri telah menindaklanjuti aturan ini untuk kepala daerah, tentang tertib administrasi dan efisiensi serta efektivitas perjalanan dinas ke luar negeri,” katanya.

Selengkapnya…

Format Isian IKK LPPD 2016

Dalam Rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut diatas, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdako Batam telah menyurati kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Nomor Surat : 35/P-OD/I/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Perihal Permintaan Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam Tahun 2016. Berhubung Lampiran Format Isian Indekator Kinerja Kunci (IKK) yang harus diisi oleh OPD terlalu banyak untuk dikirimkan, maka Lampiran Format dimaksud dapat di download disini