Wako Batam Sapa Warga Sungai Beduk sekaligus Serahkan Sertifikat PRONA

Wawako Batam, Amsakar Ahmad memberikan penjelasan tentang program percepatan infrastruktur

WAKO BATAM, WAWAKO BATAM bersama KAJARI BATAM dalam acara penyerahan Sertifikat Prona ke Masyarakat Kec. Sungai Beduk (21/01/17)

SUNGAI BEDUK – Pemerintah Kota Batam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat Kecamatan Sungai Beduk atas dukungan seluruh lapisan masyarakat terhadap jalannya Pembangunan di Kota Batam. Pemko Batam juga senantiasa mendekatkan fungsi layanan publik kepada masyarakat dengan mendelegasikan beberapa kewenangan kepada Camat se Kota Batam. Seperti pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran yang sampai saat ini masih terus dibenahi system dan tata laksananya. Selanjutnya pengelolaan kebersihan yang melibatkan pengurus RT/RW se Kota Batam dan dapat dilihat dari komplain dari masyarakat yang mengalami penurunan sejak ditangani dengan baik secara berjenjang yang dikomandoi Camat setempat dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Perlu diupayakan masyarakat yang ‘kurang mampu’ untuk tertib administrasi dokumen kepemilikan tanah dan bangunan. Untuk itu program Sertifikat tanah dan bangunan melalui Program Nasional Agraria (PRONA) pada Tahun 2016 sebanyak 406 persil setifikat yang diberikan secara gratis perlu diupayakan terus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap kecamatan yang ada di Kecamatan Sungai Beduk dan di Kota Batam.

Untuk itu dibutuhkan data yang akurat sesuai dengan persyaratan yang dibuatkan oleh BPN Batam supaya dilakukan inventarisasi data oleh semua Camat untuk dipaduserasikan dengan PRONA maupun Program Daerah Agraria (PRODA) untuk membantu masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Batam saat ini sedang fokus membangun Infrastruktur khususnya pelebaran jalan protokol disekitar Nagoya dan Batam Centre. Perlu dukungan masyarakat untuk mensukseskan program dimaksud yang diupayakan meningkatkan daya tarik dan daya saing Batam sebagai tempat tujuan Investasi dan Pariwisata. Tahun 2017, program pelebaran jalan tersebut akan dilanjutkan dengan 7 lokasi seperti Simpang Hotel Planet menuju The Hills Hotel, simpang Lampu Merah Apartemen Harmoni – Simpang Baloi Centre, SImpang BNI Sungai Panas – Simpang Jam Fly Over, Terowongan Pelita – Simpang Ramco, Simpang Franky – Terowongan Pelita.

Pemberian insentif kepada pengurus RT/RW yang mulai tahun ini sistem pencairannya sudah langsung ditujukan melalui transfer rekening masing-masing Ketua RT/RW se Kota Batam. Hal ini ditujukan untuk membantu operasional pengurus RT/RW sebagai tokoh dan pengayom dalam lingkungan RT dan RW-nya masing-masing sehingga tercipta dan terbina kerukunan hidup warga masyarakat yang menjadi warga masyarakatnya dilingkungannya masing-masing. Untuk itu perlu diingatkan, supaya pengurus RT/RW mau dan mampu sebagai teladan dan menjadi pengambil keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi dilingkungannya masing-masing. Peristiwa yang terjadi di Perumahan Pandawa Kecamatan Batu Aji cukup sebagai kejadian pertama dan terakhir sehingga kita semua dapat mengendalikan diri apabila berhadapan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkup RT dan RW nya masing-masing.

Penerapan KTP Elektronik yang mengalami permasalahan diakibatkan kewenangan untuk penerbitan dokumen kependudukan sudah menjadi domain Pemerintah Pusat sehingga hampir seluruh Indonesia mengalami permasalahan yang sama. Permasalahan bertambah kompleks dikarenakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam secara resmi juga tidak diakui oleh perusahaan dan pihak perbankan dalam pengurusan berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota Batam akan mengundang pihak perusahaan dan perbankan untuk mensosialisaikan hal tersebut.

  • TANYA-JAWAB DAN RAMAH-TAMAH DENGAN WARGA KEC. SUNGAI BEDUK
  1. Bapak GUNAWAN – TOKOH MASYARAKAT KAV. MANGSANG
  • Terkait dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan supaya masuk dalam program Badan Pertanahan Nasional wilayah Batam, kiranya Pemko Batam dapat berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. (Dinas Pertanahan Kota Batam dan Camat Sungai Beduk)
  • Di daerah Muka Kuning sudah cukup lama keberadaan terminal tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Apakah dimungkinkan asset tersebut dialihfungsikan ke masyarakat Kec. Sungai Beduk sehingga lebih bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan yang lebih terjangkau sehingga terminal tersebut lebih tertata kembali dan bermanfaat bagi masyarakat. (Dinas Perhubungan dan BPKAD Kota Batam dan Kelurahan Muka Kuning)
  1. Bapak SUTRISNO (RT 01 DURIANGKANG)
  • Dokumen kependudukan seperti KTP yang sejak ditetapkan dengan KTP Elektronik, masa berlaku masih tercantum dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa KTP tersebut  tidak perlu diperpanjang lagi. Dan saat pengurusan dan permohona lamaran pekerjaan tidak menerima surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam. Mohon penjelasan dan arahan Bapak Walikota Batam. (Setdako Batam, Disduk & Capil Kota Batam, dan Kecamatan Sungai Beduk)
  1. Bapak JAYUSMAN SINAGA (LPM Kec. Sungai Beduk)
  • Kebanyakan tanah dan bangunan di Infrastruktur secara umum sudah mendapatkan perhatian dari Pemko Batam akan tetapi masih adanya bangunan-bangunan semi permanen yang mengganggu Daerah Milik Jalan (Damija) perlu ditertibkan oleh Tim Terpadu Kecamatan. (Kecamatan Sungai Beduk dan Dinas Perkim & Taman Kota Batam)
  • Dengan tingkat kepadatan penduduk di Kec. Sagulung membutuhkan Taman Bermain Anak. Lahan untuk taman bermain sudah dialokasikan dengan adanya PL yang belum dimanfaatkan di samping Kantor Kelurahan Sei Lekop. (Dinas Pertanahan, Dinas Perkim & Taman serta Kecamatan Sungai Beduk)
  1. Bapak Rudi (Ka. RT 05, Kav. Sungai Daun)
  • Perlu komitmen yang tinggi terhadap program percepatan pembangunan di pemukiman seperti semenisasi dan pelebaran jalan sesuai kebutuhan. Posting anggaran PIK supaya tetap diperhatikan dan diawasi dengan baik supaya tidak ada penyalahgunaan nantinya. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya, para penyelenggara Pemerintahan di kecamatan dan Kelurahan tidak menimbulkan permasalahan nantinya. (Dinas Perkim & Taman, Kecamatan dan Kelurahan se Kec. Sungai Beduk)
  1. Bapak Said Tan Alib (Kelurahan Duriangkang)
  • Angka pengangguran secara perlahan sudah mulai bertambah dan hal ini diperparah dengan adanya kebijakan perusahaan yang melakukan rekruitmen karyawannya ke luar Kota Batam. Seharusnya masyarakat Batam dulu yang diprioritaskan dan apabila sudah tidak ada di Batam lagi baru dipersilahkan mencari ketempat lain. Selain itu, system kontrak yang diterapkan dengan 1 – 2 tahun dan setelah itu di putus kontrak sepertinya perlu ditinjau karena hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam mempekerjakan karyawan yang notabene masyarakat Kota Batam. (Setdako Batam, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam serta Disperindag Kota Batam)
  • RT dan RW se Kelurahan Duriangkang sudah sepakat untuk mengalokasikan sarana publik untuk dibangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan tetapi ada masalah AMDAL sehingga dihentikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan alat beratnya disita oleh PPNS Lingkungan Hidup. Mohon difasilitasi apa yang perlu dipenuhi supaya rencana tersebut dapat terealisasi. (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim & Taman, Dinas Pendidikan dan Kelurahan Duriangkang)

 

  1. Bapak Eksan Munarto (Muka Kuning)
  • Diharapkan dana PIK untuk Kelurahan Muka Kuning dapat dialokasikan sama dengan kelurahan lainnya dikarenakan lokasi dan lahan untuk pembangunan PAUD dan Posyandu sudah siap untuk dilaksanakan.

 

  • Respons dan Tanggapan Pemerintah Kota Batam
  1. BAPAK WAKIL WALIKOTA BATAM (AMSAKAR ACHMAD, S.Sos, M.Si)
  • Secara prinsip alih fungsi asset Pemerintah dimungkinkan dilaksanakan, akan tetapi akan dihitung dulu nilai dan potensi asset dimaksud sehingga nanti apakah nanti konsep alihfungsi yang dilaksanakan yang lebih efektif dan efisien seperti bentuk Hibah, Pinjam Pakai atau Kerjasama dengan pihak ketiga.
  • Warga yang belum mendapatkan HPL secara administrasi supaya menyurati pihak BP Batam supaya paling tidak pihak BP Batam mengetahui hal tersebut dan supaya difasilitasi oleh Camat dan Lurah setempat. Opsi pemanfaatan lahan sebagai taman bermain anak secara prinsip, Pemko Batam setuju dan mendukung hal tersebut akan tetapi administrasi dan status lahan dimaksud harus ‘Clear dan Clean’ sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
  • Peruntukan dana PIK sebesar 1 Milyar setiap kelurahan tersebut, paling tidak untuk mengakomodir program semenisasi di pemukiman warga. Camat, Lurah dan LPM tinggal duduk satu meja dan berembuk lokasi prioritas penggunaan PIK dimaksud dan dilakukan pendampingan oleh Dinas Perkim dan Taman Kota Batam.
  • Secara aturan Ketenagakerjaan dimungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan rekruitmen lintas daerah sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi untuk tenaga kerja lokal dapat diberikan kesempatan pertama dan untuk itulah ketersediaan SMK dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara kontinu dilaksanakan Pemko Batam sehingga tercipa ‘link and match’ antara ketersediaan tenaga kerja dengan lowongan kerja yang ada. Kita akan buatkan surat edaran kepada seluruh perusahaan untuk mensosialisasikan aturan tersebut serta mengupayakan terobosan terkait keberpihak terhadap tenaga kerja lokal dengan kompetensi yang dibutuhkan pihak perusahaan.
  • Para pimpinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan seharusnya juga memupuk dan membina kebersamaan sehingga berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan seperti penertiban tempat-tempat bermasalah bisa dituntaskan tanpa menunggu instruksi dari pimpinan yang lebih tinggi dan tentu tanpa melanggar aturan yang berlaku. Personil, Peralatan dan Pembiayaan untuk penyelesaian berbagai permasalahan tersebut dapat dituntaskan.
  • Permasalahan dokumen Kavling supaya berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan Kota Batam (Bapak Aspawi) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional wilayah Batam. Nanti difasilitasi dan diikuti saja arahan yang menjadi konsekuensi dari pengurusan dimaksud.
  1. BAPAK WALIKOTA BATAM (H. MUHAMMAD RUDI, SE., MM)
  • Secara umum pengajuan HPL oleh pihak Otorita Batam dan diberikan sebelumnya adalah HPL secara parsial sesuai dengan kebutuhan saat diajukan sehingga menimbulkan permasalahan saat ini. Akan tetapi Pemko Batam melalui Camat Sungai Beduk tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pendataan terhadap KSB dan supaya difasilitasi terkait persyaratan dan pengurusan kelengkapan dokumen sehingga dapat diajukan untuk mengikuti PRONA maupun PRODA kedepannya.
  • Kota Batam membutuhkan keamanan dan kenyamanan supaya investor datang dan menanamkan modalnya di Batam. Untuk itulah wajah Kota Batam kita percantik dengan penataan jalan yang sejak kami dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam, langsung kita percepat. Dengan demikian diharapkan pendapatan Kota Batam akan mengalami kenaikan dan apabila sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Kota Batam sudah memadai maka usulan-usulan prioritas di Kecamatan Sagulung dapat diselesaikan. Sektor alih kapal (transhipment) yang sudah mulai mengalami perlambatan dapat diimbangi dengan geliat Kepariwisataan yang menjanjikan di Kota Batam untuk itulah butuh dukungan kita semua dalam mewujudkan upaya keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota Batam.
  • Kerukunan antar warga masyarakat dan antar umat beragama harus senantiasa dibina, dipupuk dan ditumbuhkembangkan sehingga isu-isu yang tidak bertanggungjawab bias dieliminasi dan saya berharap masyarakat di Kecamatan Sagulung dapat menjaga dan mengantisipasi hal tersebut. Pengurus RT dan RW harus dapat mengendalikan emosi sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan diluar ketentuan yang berlaku. Dan harapan kami, apa yang terjadi di Komplek Pandawa Kecamatan Batu Aji merupakan kejadian yang pertama dan yang terakhir supaya eksistensi dan ketokohan para pengurus RT dan RW dikedepankan dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.
  • Satuan penanganan banjir juga tahun ini akan ditambah sebanyak 7 alat berat yang dapat digunakan untuk melakukan normalisasi drainase diseluruk titik-titik potensi banjir. Dinas Cipta Karya & Tata Ruang dan Dinas Bina Marga & SDA Kota Batam akan berkoordinasi secara maksimal untuk mengatasi permasalahan banjir yang sudah menahun seakan tidak selesai-selesai sebelumnya.
  • Untuk penanganan sampah, Camat dan jajarannya supaya mengerahkan Satgas Kebersihan yang sudah dibentuk dan didelegasikan berbagai peralatan, personil dan pembiayaannya, sejatinya jika pelaksanaan Satuan tugas tersebut berjalan optimal, sampah yang dari sumber sampah menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah dapat diselesaikan dengan baik.
  • SILATURAHMI DENGAN PENGURUS RT & RW, TOKOH MASYARAKAT DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KANTOR CAMAT SUNGAI BEDUK KOTA BATAM PADA PUKUL 13.30 WIB

PEJABAT YANG HADIR        : WALIKOTA BATAM, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATAM, WAKILWALIKOTA BATAM, SEKDAKO BATAM, BEBERAPA OPD PEMKO BATAM TERKAIT, CAMAT SUNGAI BEDUK, KAPOLSEK SUNGAI BEDUK, TOKOH MASYARAKAT, PENGURUS RT/RW SE KEC. SUNGAI BEDUK DAN MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI BEDUK  PENERIMA PRONA TAHUN 2016.



Anda dapat mengikuti respon dengan mentaut RSS 2.0 feed.
Anda dapat meninggalkan komentar, atau membuat umpan balik trackback dari situs anda.

Masukkan Komentar Anda


Meninggalkan Balasan

XHTML: Anda dapat menggunakan tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>