Tupoksi

Tupoksi Bagian Tata Pemerintahan

1.  Kepala Bagian Tata Pemerintahan  :

Tugas Pokok  :

“Pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administrasi pemerintahan umum”

Uraian Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Pemerintahan;

  2. Merumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah;

  3. Merumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

  4. Merumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum;

  5. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administrasi pemerintahan umum;

  6. Mengembangkan pelaksanaan otonomi daerah;

  7. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

  8. Melaksanakan koordinasi koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan;

  9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administrasi pemerintahan umum;

  10. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administrasi pemerintahan umum;

  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan; dan

  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.  Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

Tugas Pokok  :

Pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pemerintahan umum”

Uraian Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Pemerintahan Umum;

  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang pemerintahan umum;

  3. Menyusun kebijakan teknis bidang pemerintahan umum;

  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan umum;

  5. Menyusun rencana operasional bidang pemerintahan umum;

  6. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pemerintahan umum;

  7. Menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;

  8. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

  9. Menyusun informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

  10. Menyelenggarakan koordinasi instansi vertikal;

  11. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum;

  12. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;

  13. Menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana, kependudukan, dan pencatatan sipil;

  14. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan;

  15. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga eksekutif dan legislatif;

  16. Melaksanakan evaluasi kinerja Kecamatan;

  17. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan penataan batas wilayah dan kerjasama antar daerah dalam penanganan masalah perbatasan;

  18. Menyiapkan penyelenggaraan hari besar nasional;

  19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum;

  20. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum;

  21. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pemerintahan Umum; dan

  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

 

3.  Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas :

Tugas Pokok  :

“Pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di pembinaan kecamatan dan kelurahan “

Uraian Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan;

  3. Menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan;

  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan;

  5. Melaksanakan pembinaan kecamatan dan kelurahan meliputi pembentukan, pemecahan, penyatuan serta penghapusan kecamatan dan kelurahan;

  6. Menyiapkan bahan pembinaan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

  7. Menyusun rencana operasional bidang penyelenggaraan pembinaan kecamatan dan kelurahan;

  8. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan;

  9. Menyusun kebijakan pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan;

  10. Menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan dan kelurahan;

  11. Menyusun kebijakan dan fasilitasi pembentukan, kecamatan dan kelurahan;

  12. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengisian aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan;

  13. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

  14. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan;

  15. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset kelurahan;

  16. Menyusun pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa;

  17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kecamatan dan kelurahan;

  18. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan;

  19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; dan

  20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.  Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas :

Tugas Pokok  :

“Pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penyelenggaran otonomi daerah “

Uraian Tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Otonomi Daerah;

  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;

  3. Menyusun kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;

  4. Menyusun rencana operasional bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;

  5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;

  6. Menyusun kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;

  7. Menyusun kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan;

  8. Menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan wilayah perbatasan;

  9. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa;

  10. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan;

  11. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan wilayah;

  12. Melaksanakan pengelolaan toponimi dan pemetaan wilayah;

  13. Melaksanakan penetapan batas wilayah;

  14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan wilayah;

  15. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang pembinaan dan pengembangan wilayah;

  16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Otonomi Daerah; dan

  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.