Sejarah Pemerintahan di Batam

SEJARAH SEJARAH PEMERINTAHAN DI BATAM

 

  1. SEJARAH UMUM PEMERINTAHAN DI BATAM

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Propinsi Riau, Pada awalnya KotamadyaBatam merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu.

Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaan Inggris telah melakukan “Barter” dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1829 Komisaris Jendral Pemerintah Hindia Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat sebagai Residen Riau atas nama Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) Riau menunjuk Raja Isa untuk memegang pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau Taklukannya. Atas Dasar peristiwa sejarah tersebut, maka tanggal 18 Desember 1829 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Batam melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada tanggal 18 Desember 2012 akan berumur 183 (seratus delapan puluh tiga) tahun.

Luas wilayah Kotamadya Batam lebih kurang 1.647,83 Km2, yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km2 dan daratan 612,53 Km2, sedangkan banyaknya pulau berjumlah 186 buah dimana 80 buah telah dihuni dan 106 buah pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3 buah pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km2, Pulau Bulan dan Kepala Jeri. Karena wilayah Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis pada jalur pelayaran international yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI, maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden atau Mentri maupun Dirjen, sebagaimana periodesasi Pimpinan/Pengembangan Otorita Batam sebagai berikut :

1. Tahun 1969 – 1975

Adalah periode persiapan dan permulaan pengembangan, pada periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai dengan ketua Otorita Batam DR.IBNU SUTOWO, diantara periode tersebut telah keluar beberapa Keputusan Presiden antara lain :

a. Kepres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970; Tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.

b. Kepres No. 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971; Tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden.

c. Kepres No. 41 tahun 1973 tanggal 22 November 1973; Tentang seluruh Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri.

Pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau Batam sebagai Bonded Ware House dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa Bonded Ware House.

2. Tahun 1975 – 1978

Adalah periode konsulidasi dimana dalam periode ini dititikberatkan untuk konsulidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada, sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina, dengan ketua Otorita Batam Prof. Dr. Soemarlin. Dalam periode ini telah keluar beberapa surat keputusan sebagai berikut :

a. Pada tahun 1975, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan Daerah Industri Pulau Batam dari Pertamina ketangan Pemerintah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 tahun 1977 tanggal 19 Februari1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.

c. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.147/Kpb/V/1977, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977 tentang Pengembangan Lalu lintas Perdagangan sesuai kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan Oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

d. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 Tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.

e. Pada tanggal 24 November 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi wilayah Bonded Ware House.

3. Tahun 1978 – 1983

Yaitu periode pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. BJ.Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain:

a. Kepres No. 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof. DR.Ing. BJ. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan Mayjend. TNI Soedarsono D. sebagai ketua Badan Pelaksana.

b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PW-10-01- 83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian.

c. Keputusan Menteri Perdagangan dan koperasi No.70/KP/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi.

d. KEPRES No. 15 tahun 1983 tanggal 9 Maret 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

4. Tahun 1983 sampai sekarang

Tahun 1983 sampai sekarang merupakan periode penanaman modal dan industry serta pengembangannya. Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden RI prasarana-prasarana utama, sejak periode tersebut daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya.

Pada tahun 1984 menetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau, Ngenang, Kasem dan Moi-moi sebagai Bonded Area. Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai dengan periodesasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah “KOTAMADYA BATAM’ berdasarkan PP No.34 tahun 1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan Batam sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu : Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari pasal; 17 PP No. 34 tahun 1983, telah keluar KEPRES No. 7 tahun 1984 tentang: hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES No.7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut :

– Pasal 2, menyebutkan :

Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

– Pasal 3 huruf F, menyebutkan :

Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama Ir.Rahman Draman yang menjabat sebagai walikota selama periode 1984 – 1989. Kemudian sejak bulan Oktober 1989 sampai dengan sekarang telah pula ditunjuk Walikotamadya Batam yang kedua Drs. R. A. Aziz.

– Tahun 1992

Dengan Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG ( Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya ) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km ( 115 % dari luas Singapura ).

– Tahun 1998

Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismeth Abdullah.

– Tahun 1999 (Otonomi Daerah)

Implementasi Undang-Undang No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 13 Tahun 2000, maka Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai 20 kewenangan daerah sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang berimpilkasi pada timbulnya permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

– Tahun 2007 (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas)

Priode ini ditandai dengan keluarnya PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi pulau Batam, Tonton, Setokok, Rempang, Galang, Galang Baru dan Nipah.

 

  1. SEJARAH PEMERINTAHAN KECAMATAN & KELURAHAN

 

  1. Pemerintah Kota Batam awalnya adalah merupakan sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dengan nama Kecamatan Belakang Padang (UU Darurat nomor 19 Tahun 1957). Dimana Pusat Pemerintahan Kecamatan Belakang Padang bertempat di Kelurahan Belakang Padang, Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Belakang padang dan 11 desa yaitu : Desa Kasu, Desa Pemping, Desa Pecong, Desa Pulau Terong, Desa Pulau Buluh, Desa Patam, Desa Nongsa, Desa Sungai Beduk, Desa Ngenang dan Desa Temoyong.

  2. Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1983, maka terbentuklah Kota Administratif Batam, yang wilayahnya mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur.

No.

Kecamatan

Kelurahan

Desa

1.

2.

3.

Belakang Padang

Batam Barat

Batam Timur

1.

Belakang Padang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kasu

Pemping

Pecong

Pulau Terong

Pulau Buluh

Patam

Nongsa

Sungai Beduk

Kabil

Ngenang

Temoyong

  1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS./152/Iv/1989 tanggal 11 April 1989 :

No.

Kecamatan

Kelurahan

Desa

1.

2.

3.

Batam Barat

Batam Timur

Belakang Padang

1.

Belakang Padang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Sekupang

Tiban

Pulau Buluh

Patam

Sungai Beduk

Ngenang

Nongsa

Lubuk Baja Timur

Lubuk Baja Kota

Lubuk Baja Barat

Lubuk Baja Utara

Lubuk Baja Selatan

Kabil

Temoyong

Kasu

Pemping

Pecong

Pulau Terong

4. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas dengan menambah wilayah Rempang dan Galang (Barelang dan pulau sekitarnya). Secara Administratif sebagian Kecamatan Galang dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara masih merupakan wilayah kecamatan dibawah naungan Kabupaten Kepulauan Riau.

  1. Dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 493 Tahun 1997 Tanggal 10 September 1997, dilakukan Penetapan/Pembentukan Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Batam Propinsi Daerah Tingkat I Riau :

No.

Kecamatan

Kelurahan

Desa

1.

2.

3.

Batam Barat

Batam Timur

Belakang Padang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Sungai Harapan

Tanjung Pinggir

Tanjung Riau

Tanjung Uncang

Tiban Indah

Tiban Asri

Tiban Lama

Pulau Buluh

Sagulung

Batu Aji

Bulang Lintang

Patam Lestari

Tanjung Uma

Muka Kuning

Teluk Tering

Tanjung Piayu

Nongsa

Batu Besar

Bukit Jodoh

Bengkong Harapan

Harapan Baru

Kampung Pelita

Belian

Baloi

Lubuk Baja Kota

Kampung Seraya

Sungai Jodoh

Bukit Senyum

Batu Merah

Bengkong Laut

Batu Selicin

Pangkalan Petai

Baloi Permai

Kabil

Belakang Padang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Batu Legong

Ngenang

Temoyong

Pulau Setokok

Pantai Gelam

Kasu

Pemping

Pecong

Pulau Terong

  1. Kota Administratif Batam berubah menjadi Daerah Otonom berdasarkan UU nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dimana pada penjelasan Pasal 10 wilayah Pemerintah Kota Batam yang semula terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 8 kecamatan, 35 Kelurahan dan 16 Desa yaitu :

No.

Kecamatan

Kelurahan

Desa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Belakang Padang

Batu Ampar

Sekupang

Nongsa

Bulang

Lubuk Baja

Sungai Beduk

Galang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Belakang Padang

Bukit Senyum

Sungai Jodoh

Batu Merah

Kampung Seraya

Bengkong Harapan

Bukit Jodoh

Harapan Baru

Bengkong Laut

Sungai Harapan

Tanjung Pinggir

Tanjung Riau

Tanjung Uncang

Tiban Indah

Patam Lestari

Tiban Asri

Tiban Lama

Batu Besar

Nongsa

Kabil

Teluk Tering

Baloi Permai

Baloi

Belian

Bulang Lintang

Pulau Buluh

Pangkalan Petai

Batu Selicin

Kampung Pelita

Lubuk Baja Kota

Tanjung Uma

Muka Kuning

Batu Aji

Sagulung

Tanjung Piayu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kasu

Pemping

Pecong

Pulau Terong

Ngenang

Temoyong

Batu Legong

Pantai Gelam

Setokok

Sijantung

Karas

Galang Baru

Sembulang

Rempang Cate

Subang Mas

Pulau Abang

  1. Dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, mulai tanggal 21 Agustus 2004, 16 desa di Pemerintah Kota Batam berubah statusnya menjadi kelurahan.

No.

Kecamatan

Kelurahan

Desa

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

Belakang Padang

Bulang

Nongsa

Galang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kasu

Pemping

Pecong

Pulau Terong

Temoyong

Batu Legong

Pantai Gelam

Setokok

Ngenang

Sijantung

Karas

Galang Baru

Sembulang

Rempang Cate

Subang Mas

Pulau Abang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kasu

Pemping

Pecong

Pulau Terong

Temoyong

Batu Legong

Pantai Gelam

Setokok

Ngenang

Sijantung

Karas

Galang Baru

Sembulang

Rempang Cate

Subang Mas

Pulau Abang

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, dari 8 kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan dan dari 51 kelurahan dimekarkan menjadi 64 Hingga sekarang Tahun 2012.

 

No.

KECAMATAN

PUSAT PEMERINTAHAN

NAMA KELURAHAN

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Batu Ampar

Bengkong

Nongsa

Batam Kota

Galang

Sungai Beduk

Sagulung

Bulang

Belakang Padang

Sekupang

Batu Aji

Lubuk Baja

Sungai Jodoh

Sadai

Kabil

Belian

Sembulang

Tanjung Piayu

Sungai Langkai

Bulang Lintang

Sekanak Raya

Sungai Harapan

Buliang

Baloi Indah

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Tanjung Sengkuang

Sungai Jodoh

Batu Merah

Kampung Seraya

Bengkong Laut

Bengkong Indah

Sadai

Tanjung Buntung

Kabil

Sambau

Batu Besar

Ngenang

Teluk Tering

Taman Baloi

Sukajadi

Belian

Sungai Panas

Baloi Permai

Sijantung

Karas

Galang Baru

Sembulang

Rempang Cate

Subang Mas

Pulau Abang

Air Raja

Tanjung Piayu

Duriangkang

Mangsang

Muka Kuning

Tembesi

Sungai Binti

Sungai Lekop

Sagulung Kota

Sungai Langkai

Sungai Pelunggut

Pulau Buluh

Temoyong

Batu Legong

Pantai Gelam

Setokok

Bulang Lintang

Sekanak Raya

Air Raja

Kasu

Pecong

Pulau Terong

Pemping

Tanjung Riau

Tiban Indah

Tiban Lama

Tiban Baru

Patam Lestari

Sungai Harapan

Tanjung Pinggir

Bukit Tempayan

Buliang

Kibing

Tanjung Uncang

Batu Selicin

Lubuk Baja Kota

Kampung Pelita

Baloi Indah

Tanjung Uma

 

Keterangan :

  1. Kel. Belakang Padang Kec. Belakang Padang dimekarkan menjadi Kel. Sekanak Raya dan Kel. Tg.Sari

  2. Kec. Batu Ampar dimekarkan menjadi Kec. Batu Ampar dan Kec. Bengkong

  3. Kel. Bukit Senyum berganti nama menjadi Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar

  4. Kel. Bukit Jodoh Kec. Batu Ampar berganti nama menjadi Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota.

  5. Kel. Pangkalan Petai berganti nama menjadi Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja

  6. Kec. Nongsa dimekarkan menjadi Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Batam Kota

  7. Kel. Baloi Kecamatan Nongsa berganti nama menjadi Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota.

  8. Kel. Nongsa berganti nama menjadi Kel. Sambau Kec. Nongsa.

  9. Kel. Galang Baru berganti nama menjadi Kel. Air Raja

  10. Kel. Karas dimekarkan menjadi Kel. Karas dan Kel. Galang Baru.

  11. Kel. Bengkong Harapan berganti nama menjadi Kel. Sadai Kec. Bengkong.

  12. Kel. Harapan Baru berganti nama menjadi Kel. Bengkong Indah

  13. Kel. Bengkong Laut dimekarkan menjadi Kel.Bengkong Laut dan Kel.Tg. Buntung.

  14. Kec. Sekupang dimekarkan menjadi Kec. Sekupang dan Kec. Batu Aji

  15. Kec. Sei. Beduk dimekarkan menjadi Kec. Sei Beduk dan Kec. Sagulung.

  16. Kel. Batu Aji Kec. Sei Beduk berganti nama menjadi Kel. Tembesi Kec. Sagulung.

  17. Kel. Tanjung Piayu dimekarkan menjadi Kel. Tanjung Piayu, Kel. Duriangkang dan Kel. Mangsang.