Berita Terbaru

Bimtek Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri

BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM LAKSANAKAN BIMTEK PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Kepala BPMBadan Penanaman Modal Kota Batam berkomitmen sangat tinggi untuk mewujudkan pelayanan terbaik pada PTSP dengan mengadakan Bimtek Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk aparatur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  . Berkaitan dengan hal tersebut maka telah dilaksanakan Bimtek Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diselengarakan di Hotel Harmoni One pada tanggal 20 – 21 November 2013.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan dan mengetahui dasar hukum tentang semua perizinan  serta menambah wawasan aparatur di bidang penanaman modal.

Acara dibuka oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam, H. Gustian Riau, SE, M.Si. Dalam sambutan nya kepala Badan menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada peserta Bimtek bisa hadir pada acara yang sangat berguna ini. Dalam kesempatan ini juga H. Gustian Riau, SE, M.Si menyapaikan bahwa penting acara bimtek ini dilaksanakan sebagai komunikasi antara aparatur  pemerintah tentang pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri.  Kepala Badan Penanaman Modal menyampaikan semoga dengan terlaksananya acara ini  dapat memberi pemahaman tentang kebijakan penanaman modal  yang berguna untuk menambah pengetahuan  bagi  aparatur pelayanan .

Pemaparan Tim Widyaiswara dari bkpm Jakarta menyampaikan antara lain tentang peraturan dan kebijakan penanaman modal , bidang usaha untuk mengelompokkan setiap kegiatan ekonomi kedalam klasifikasi lapangan usaha, fasilitas fiscal & nonfiskal penanaman modal, perizinan penanaman modal yang berisikan landasan hokum, pengaturan penanaman modal dan yang terakhir tentang pengendalian penanaman modal yang bertujuan melaksanakan pemantauan, pembinaan & pengawasan sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal.

 


PELATIHAN PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk ikut mewujudkan iklim investasi yang kondusif setelah Batam ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Berkaitan dengan hal tersebut maka telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengisian laporan kegiatan penanaman modal yang diselengarakan di hotel The Hill Batam Pada Tanggal 24 Oktober 2013.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (PMDN) di Kota Batam yang selama ini tidak mencapai lebih dari 10 % , kalau diliat dari jumlah perusahaan baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang ada di Kota Batam, atas dasar kurangnya dalam pembuatan laporan penanaman modal maka Pemerintah Kota Batam melalui Badan Penanaman Modal Kota Batam mengadakan acara pelatihan ini.

Acara dibuka oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam, H. Gustian Riau, SE, M.Si dalam sambutan nya kepala Badan menyapaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada peserta pelatihan bisa hadir pada acara yang sangat berguna ini, dalam kesempatan ini juga H. Gustian Riau, SE, M.Si menyapaikan bahwa penting Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai komunikasi antara pengusaha dan pemerintah,selain itu  kepala Badan Penanaman Modal menyampaikan semoga dengan terlaksananya acara ini penanam modal dapat memberi pemahaman tentang pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berguna untuk mengetahui perkembangan kegiatan usaha dan kendala yang dihadapi penanam modal yang nanti sebagai masukan buat pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan.

Terpisah pemaparan dari narasumber bagus tjahyo dari bkpm Jakarta landasan hukum dari pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah Undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan kepala bkpm  no 3 tahun 2012 tentang pedoman dan tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal bahwa setiap penanam modal wajib menyampaikan lkpm, masih pemaparan dari bagus waktu perusahaan menyampaikan laporan, bagi perusahaan yang masih tahap pembangunan melaporkan setiap 3 bulan (triwulan) dan perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial/ yang telah ada izin usaha menyampaikan laporan lkpm setiap 6 bulan (semester) laporan dikirim ke 1. BKPM (pusat)Jakarta 2. PDPPM (pemerintah Propinsi) 3. PDKPM (pemerintah Kab/Kota), adapun sanksi adminitratif bagi penanam modal yang tidak melakukan pelaporan

  1. Peringatan tertulis I,II,II (3 bulan)
  2. Pembatasan Kegiatan usaha
  3. Pembekuan kegiatan usaha
  4. Pencabutan kegiatan usaha

 

 


Pelatihan Service Excellent

Pelatihan Service Excellent

Badan Penanaman Modal Kota Batam selaku penyelenggara PTSP Kota Batam melakukan kerjasama dengan LPPM UNIBA melaksanakan kegiatan Pelatihan Service Excellent terhadap Pegawai Badan Penanaman Modal Kota Batam.

Dengan Pelatihan Service Excellent ini, diharapkan peserta menjadi termotivasi untuk meningkatan kualitas pelayanan publik oleh PTSP Badan Penanaman Modal Kota Batam, pelatihan ini diharapkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Batam khususnya PTSP pada Badan Penanaman Modal Kota Batam dimasa yang akan datang.

Adapun materi yang disampaikan antara lain tentang Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (welfare state). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara telah ditetapkan, para pegawai Badan Penanaman Modal juga mendapatkan pelatihan Outdoor yang bermaksud meningkatkan kekompakan para pegawai dan terjalinnya komunikasi para pegawai sehingga nantinya dapat di implementasikan dalam pekerjaan masing2

 

 

 

 


Pelaksanaan Coffe Morning BPM Kota Batam

   Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya , Badan Penanaman Modal Kota Batam melalui bidang wasdal melaksanakan menyelengarakan kegiatan Coffee Morning dengan tema ‘’ Ketentuan Inpor dikawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas’’ , kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah investor mengetahui ketentuan hukum dan peraturan mengenai inport dan kendala yang dihadapi oleh investor tentang permasalahan yang dihadapi dilapangan tentang inport barang.

Kepala badan penanaman modal kota batam , H. Gustian Riau, SE, M.Si mengatakan penting nya acara ini diselengarakan untuk menjaga para investor tetap nyaman berinvestasi di kota batam dan sebagai wadah bertemunya para pengusaha dan pemangku kebijakan, dalam hal ini panitia mengundang nara sumber antara lain dari bea dan cukai kota batam, BKPM dan BP Batam yang diwakili Direktorat lalu lintas barang semua nara sumber sengaja didatangkan oleh panitia karena merekalah yang mengurusi tentang inport di kawasan bebas dan pelabuhan bebas.

Acara dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2013 di The Hill Batam, dengan jumlah peserta sebanyak 100 (seratus ) orang dari berbagai perusahaan dan perwakilan kawasan industri

 

 


Kunjungan Badan Penanaman Modal Kota Batam Ke Pemerintah Kota Banjarmasin

Kunjungan Badan Penanaman Modal Kota Batam

Ke Pemerintah Kota Banjarmasin

 

Dalam rangka membahas rencana perpanjangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Kota Banjarmasin,  maka Badan Penanaman Modal Kota Batam sebagai fasilitator datang untuk menghadiri undangan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Walikota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 28 Maret  2013, diterima oleh Asisten I, Asisten II serta seluruh SKPD.

Pada kesempatan ini pula  Bpk. Rusdiansyah ( Asisten I ) Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan kesiapan Pemerintah Kota Batam untuk  melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman   ( MoU ) dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai kemungkinan kerjasama yang bisa dilakukan oleh Kota Banjarmasin dan Kota Batam terutama meliputi :

  1. Pariwisata dan Kebudayaan (promosi bersama dibidang Seni, Budaya dan Kepariwisataan, Direct Promotion yang dilakukan di Batam dan Banjarmasin, Link Exchange website);
  2. Pemberdayaan masyarakat, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah (promosi bersama produk usaha mikro kecil dan menengah);
  3. Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
  4. Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

 

Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana perpanjangan MoU  dan MoA mengenai Pemerintah dan Pembangunan, dengan adanya MoU diharapkan kerjasama Pemerintah pembangunan antara Kota Banjarmasin dan Kota Batam terus berkarya.

 

 

 


BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM LAKSANAKAN PELATIHAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM LAKSANAKAN PELATIHAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk ikut mewujudkan iklim investasi yang kondusif setelah Batam ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Berkaitan dengan hal tersebut maka telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengisian laporan kegiatan penanaman modal yang diselengarakan di hotel amir harbor bay pada tanggal 26 Maret 2012.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (PMDN) di Kota Batam yang selama ini tidak mencapai lebih dari 10 % , kalau diliat dari jumlah perusahaan baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang ada di Kota Batam, atas dasar kurangnya dalam pembuatan laporan penanaman modal maka Pemerintah Kota Batam melalui Badan Penanaman Modal Kota Batam mengadakan acara pelatihan ini.

Acara dibuka oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam, H. Gustian Riau, SE, M.Si dalam sambutan nya kepala Badan menyapaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada peserta pelatihan bisa hadir pada acara yang sangat berguna ini, dalam kesempatan ini juga H. Gustian Riau, SE, M.Si menyapaikan bahwa penting Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai komunikasi antara pengusaha dan pemerintah,selain itu  kepala Badan Penanaman Modal menyampaikan semoga dengan terlaksananya acara ini penanam modal dapat memberi pemahaman tentang pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berguna untuk mengetahui perkembangan kegiatan usaha dan kendala yang dihadapi penanam modal yang nanti sebagai masukan buat pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan.

Terpisah pemaparan dari narasumber bagus tjahyo dari bkpm Jakarta landasan hukum dari pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah Undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan kepala bkpm  no 3 tahun 2012 tentang pedoman dan tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal bahwa setiap penanam modal wajib menyampaikan lkpm, masih pemaparan dari bagus waktu perusahaan menyampaikan laporan, bagi perusahaan yang masih tahap pembangunan melaporkan setiap 3 bulan (triwulan) dan perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial/ yang telah ada izin usaha menyampaikan laporan lkpm setiap 6 bulan (semester) laporan dikirim ke 1. BKPM (pusat)Jakarta 2. PDPPM (pemerintah Propinsi) 3. PDKPM (pemerintah Kab/Kota), adapun sanksi adminitratif bagi penanam modal yang tidak melakukan pelaporan

  1. Peringatan tertulis I,II,II (3 bulan)
  2. Pembatasan Kegiatan usaha
  3. Pembekuan kegiatan usaha
  4. Pencabutan kegiatan usaha

BPM Kota Batam laksanakan Sosialisasi Permendag No.27 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Permendag No.59 tahun 2012

SOSIALISASI IMPLEMENTASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PERATURAN MENTERI PENDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 YANG TELAH DIUBAH MENJADI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 59 TAHUN 2012

Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam menggelar sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Perdaganan Nomor. 27 Tahun 2012 yang telah diubah Menjadi Peraturan Menteri Pendagangan Nomor. 59 Tahun 2012 kepada para pengusaha importir, kawasan industri serta stake holder terkait, yang diikuti sebanyak 100 orang peserta yang bertempat di Hotel Amir Batam, Senin tanggal 25 bulan Februari tahun 2013 selama     1 (satu) hari, dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dimana tujuannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri, meningkatkan keadilan di antara pelaku impor dan meningkatkan kredibilitas dari pelaku impor.

Dalam sambutan pembukaan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam  H. Gustian Riau, SE, M.Si mengatakan, Batam sebagai kawasan yang dirancang sebagai Free Trade Zone (FTZ) perlu regulasi yang mengatur impor barang. Hal ini sebagai cara pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pertumbuhan investasi secara sehat.
“Apapun regulasi yang dikeluarkan pemerintah tujuan untuk memakmurkan masyarakatnya. Komitmen pemerintah sudah jelas, yakni mempermudah setiap para pelaku usaha yang memang ingin memajukan daerah dan perekonomian bukan malah kebalikannya,” Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam  H. Gustian Riau, SE, M.Si,
Sementara itu Wildan Arief dari BKPM di BP Batam menyebutkan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2012  setiap importir yang belum melakukan registrasi angka Pengenal Inportir (API) masih ada waktu sampai dengan 31 maret tahun 2013, masih pernyataan dari wildan arief setiap importir hanya boleh memiliki satu jenis Angka Pengenal Inportir (API) untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. Satu jenis angka pengenal impor untuk setiap kegiatan impor tersebut berlaku untuk kantor pusat dan seluruh cabangnya yang memiliki    kegiatan usaha sejenis.
Ia menjelaskan jenis Angka Pengenal Inportir (API) ada dua jenis yakni angka pengenal importir umum (API-U) yakni diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk jenis barang yang tercakup dalam satu bagian untuk tujuan diperdagangkan.
Bagi perusahaan pemilik API-U, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah atau mengimpor barang yang dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa, maka dapat mengimpor kelompok atau jenis barang lebih dari satu bagian.
Sementara untuk jenis angka pengenal importir produsen (API-P) diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan pendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan. Jika importir ingin memiliki API-U maka tidak boleh memiliki secara bersamaan API-P.

Sementara itu Emi Ludiyanto yang mewakili kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Batam mengatakan tujuan adanya Kawasan Bebas adalah, peningkatan Investasi, mendorong kegiatan lalu lintas pendagangan Internasional, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan perekonomian Regional dan Nasional dan meningkatkan Kepariwisataan, sementara itu Emi Ludiyanto menyebutkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia, yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, dengan demikian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah kawasan yang yang sepanjang menyangkut Bea masuk , cukai, ppn diberlakukan sama dengan diluar daerah pabean.


KERJASAMA DAERAH GUNA MEMAJUKAN

POTENSI WILAYAH

Hubungan kerjasama antar daerah memiliki potensi yang sangat besar. selain untuk percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dapat juga bekerjasama dalam pemecahan persoalan-persoalan yang terjadi baik di daerah masing-masing maupun persoalan yang menyangkut kedua daerah serta merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam H.Gustian Riau, M.Si dalam acara kunjungan kerjanya pada tanggal 7 februari 2013 di ruang pertemuan Mangupraja Pemerintah Kabupaten Badung-Bali.

Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam juga memperkenalkan potensi kota Batam dibidang Investasi, Pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan Usaha kecil dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Badung-Bali  dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan menyambut baik kunjungan perwakilan Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kabupaten Badung – Bali agar mengharapkan agar dapat menjalin kerjasama antar kedua daerah ( Batam – Badung ) dalam waktu dekat.

Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan fasilitas dan peluang untuk mengikut sertakan masyarakat Batam ( hinterland ) pada Training Centre Klinik Kelautan ( rumput laut ) yang melatih cara pengelolaan dan pemasaran.

Hal hal lain yang dapat dikerjasamakan misalnya di bidang Pariwisata untuk kerjasama saling tukar menukar event dan pelatihan membuat souvenir serta pemasarannya. Di bidang pertanian, Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki budidaya rumput laut terbesar, dimana hasil budidaya tersebut sudah bisa diolah sendiri sehingga menghasilkan makanan dan minuman berkualitas tinggi dan bisa diterima dipasar lokal dan mancanegara, disamping makanan dan minuman rumput laut yang dihasilkan di kabupaten Badung juga dipakai sebagai bahan kosmetika. Melihat keberhasilan diatas, maka pemerintah Kota Batam melalui Badan Penanaman Modal akan memfasilitasi pelaku usaha atau petani rumput laut agar bisa mengikuti Training Centre Klinik Kelautan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memproduksi rumput laut berkualitas baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dibidang perikanan, abalone/gonggong sangat digemari wisatawan mancanegara asal Korea dan China untuk mendukung sektor kuliner. Dan seperti diketahui gonggong yang merupakan salah satu kuliner khas Batam bisa dikembangkan untuk memenuhi pangsa pasar kuliner Bali.


BKPM DAN BPM KOTA BATAM LAKSANAKAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG MENJALANKAN KEGIATAN PENANAMAN MODALNYA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam (Badan Penanaman Modal) Kota Batam dan Bank Indonesia ( Direktorat Statistik Ekonomi Moneter) baru-baru ini (Kamis 05 Juli 2012) bertempat di Hotel Mercure Batam telah melaksanakan Sosialisasi Pedoman Pengisian Formulir Penanaman Modal Dalam Negeri yang Menjalankan Kegiatan Penanaman Modalnya Diluar Wilayah Indonesia. Sosialisasi yang di buka oleh Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional BKPM (Drs. Siswaka Sudjana) didahului oleh Sambutan Walikota Batam yang disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam Drs. Pirma Marpaung.

Kegiatan Sosialisasi ini diikuti oleh 50 perusahaan (PMA dan PMDN) yang ada di Batam. Diselenggarakan nya kegiatan sosialisasi ini bahwa sesuai amanat UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain mencakup 2 (dua) hal pokok yaitu menangani investasi langsung di Indonesia (Direct Investment Inflow) baik PMDN maupun PMA, dan pada pasal 28 ayat 1 huruf (i) tentang tugas pokok dan fungsi lain BKPM adalah Mengkoordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Menjalankan Kegiatan Penanaman Modalnya di Luar wilayah Indonesia (Direct Investment Outflow), serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasal 21 huruf (e) yang menugaskan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal melaksanakan tugas koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri Yang menjalankan Kegiatan Penanaman Modalnya di Luar Wilayah Indonesia. Dalam hal ini Direktorat  Kerjasama Dunia Usaha Internasional memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi  BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha asing baik didalam maupun luar negeri.

Dengan terdatanya perusahaan Indonesia yang ada diluar negeri, akan terbuka jejaring kerja yang dapat menjadi media yang strategis dalam pengembangan penanaman modal dan bermanfaat secara timbal balik dalam tukar menukar informasi yang terkait dengan kebutuhan dunia usaha.

Peneliti Ekonomi Senior Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter BI menyampaikan betapa pentingnya data dan informasi tentang penanaman modal / perusahaan Indonesia yang ada diluar negeri dalam rangka validitas informasi ekonomi global yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi nasional, dan peran penting BI dalam rangka informasi ini.

Drs. Pirma Marpaung dalam sambutannya juga menyampaikan perkembangan investasi di Batam, khususnya PMDN, dimana sejak Juni 2011 BKPM tidak lagi melayani perizinan PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan efektif sejak Bulan Oktober 2011 Pemerintah Kota Batam telah melayani penerbitan perizinan PMDN dan sampai dengan Bulan Juni 2012 ini telah diterbitkan Pendaftaran Penanaman Modal untuk 199 perusahaan dengan Rencana Investasi sebesar Rp. 570,880,962,000.- dan Penerbitan Izin Usaha (Realisasi Investasi) sebesar Rp. 122,993,480,364.- serta menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 671 orang dari 2765 orang yang direncanakan.

 


PTSP, SPIPISE DAN PMDN OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif maka kualitas pelayanan perizinan penanaman modal merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan meningkatnya investasi di daerah. Dengan pelayanan yang sederhana pasti akan memberi nilai tambah dan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintah telah membuat beberapa regulasi dalam rangka penanaman modal dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan lainnya berkaitan Penanaman Modal yang semuanya mengarah kepada upaya peningkatan investasi.

Menurut survey Bank Dunia tahun 2006, Indonesia berada pada urutan ke-120 dari 160 negara di dunia dalam hal kemudahan berinvestasi (starting business) dan data ini terus berkembang. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi ini adalah dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Dibentuknya PTSP ini karena dari hasil survey tersebut Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proses mendapatkan izin usaha dan banyaknya pos (meja) yang harus dilalui oleh investor.

Proses pelayanan perizinan penanaman modal semakin efektif dengan dukungan IT. Oleh karena itu Pemerintah (BKPM) mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Batam sebagai upaya untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi. Pemerintah Kota Batam melalui PTSP Pemerintah Kota Batam telah terkoneksi dengan BKPM dalam pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sehingga setiap pelayanan perizinan PMDN di Batam, sejak tahap pengajuan hingga penerbitan dapat dipantau prosesnya oleh BKPM secara langsung (real time).

Efektif sejak Oktober hingga Desember 2011 Pemerintah Kota Batam telah menerbitkan perizinan PMDN kepada 65 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 112.335.270.000,00 yang membutuhkan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.067 orang. Pada tahun 2012 sejak Januari hingga April, telah diterbitkan perizinan PMDN kepada 93 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 346.875.550.000,00 dan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 940 orang.





Ubah ke tampilan mobile