BPM Kota Batam laksanakan Sosialisasi Permendag No.27 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Permendag No.59 tahun 2012

SOSIALISASI IMPLEMENTASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) PERATURAN MENTERI PENDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 YANG TELAH DIUBAH MENJADI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 59 TAHUN 2012

Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam menggelar sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Perdaganan Nomor. 27 Tahun 2012 yang telah diubah Menjadi Peraturan Menteri Pendagangan Nomor. 59 Tahun 2012 kepada para pengusaha importir, kawasan industri serta stake holder terkait, yang diikuti sebanyak 100 orang peserta yang bertempat di Hotel Amir Batam, Senin tanggal 25 bulan Februari tahun 2013 selama     1 (satu) hari, dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dimana tujuannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri, meningkatkan keadilan di antara pelaku impor dan meningkatkan kredibilitas dari pelaku impor.

Dalam sambutan pembukaan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam  H. Gustian Riau, SE, M.Si mengatakan, Batam sebagai kawasan yang dirancang sebagai Free Trade Zone (FTZ) perlu regulasi yang mengatur impor barang. Hal ini sebagai cara pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pertumbuhan investasi secara sehat.
“Apapun regulasi yang dikeluarkan pemerintah tujuan untuk memakmurkan masyarakatnya. Komitmen pemerintah sudah jelas, yakni mempermudah setiap para pelaku usaha yang memang ingin memajukan daerah dan perekonomian bukan malah kebalikannya,” Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam  H. Gustian Riau, SE, M.Si,
Sementara itu Wildan Arief dari BKPM di BP Batam menyebutkan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2012  setiap importir yang belum melakukan registrasi angka Pengenal Inportir (API) masih ada waktu sampai dengan 31 maret tahun 2013, masih pernyataan dari wildan arief setiap importir hanya boleh memiliki satu jenis Angka Pengenal Inportir (API) untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. Satu jenis angka pengenal impor untuk setiap kegiatan impor tersebut berlaku untuk kantor pusat dan seluruh cabangnya yang memiliki    kegiatan usaha sejenis.
Ia menjelaskan jenis Angka Pengenal Inportir (API) ada dua jenis yakni angka pengenal importir umum (API-U) yakni diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk jenis barang yang tercakup dalam satu bagian untuk tujuan diperdagangkan.
Bagi perusahaan pemilik API-U, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah atau mengimpor barang yang dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa, maka dapat mengimpor kelompok atau jenis barang lebih dari satu bagian.
Sementara untuk jenis angka pengenal importir produsen (API-P) diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan pendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan. Jika importir ingin memiliki API-U maka tidak boleh memiliki secara bersamaan API-P.

Sementara itu Emi Ludiyanto yang mewakili kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Batam mengatakan tujuan adanya Kawasan Bebas adalah, peningkatan Investasi, mendorong kegiatan lalu lintas pendagangan Internasional, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan perekonomian Regional dan Nasional dan meningkatkan Kepariwisataan, sementara itu Emi Ludiyanto menyebutkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia, yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, dengan demikian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah kawasan yang yang sepanjang menyangkut Bea masuk , cukai, ppn diberlakukan sama dengan diluar daerah pabean.