PERKEMBANGAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL BPMPTSP TA 2015

002 001

  • Kunjungan ke Kantor PTSP Deli Serdang – Sumut.
  • Penjajakan kerjasama Pemko Batam melalui BPM – PTSP Kota Batam dengan BPM – PTSP Kab. Deli Serdang.
  • Adapun bidang yang rencananya akan di kerjasamakan antara lain :
  • Pertanian ( Karena Deli Serdang merupakan Kabupaten penghasil Beras “ Surplus ” ).
  • Perikanan ( Karena Deli Serdang memiliki potensi Bidang Perikanan air tawar “ lele,gurami & nila ” ).
  • Promosi Investasi.

 

PERTEMUAN DENGAN CONSULAT CHINA DI MEDAN

003 004

Dalam Rangka :

  • Memenuhi Undangan Consulat General China di Medan pada Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara 2015 yang ke 44 Tahun, sejalan dengan HUT Provinsi Sumatera Utara ke 67.
  • Ucapan Terima Kasih terhadap Pemko Batam yang telah menjalin hubungan baik dengan Consulat General China di Medan, terkait fasilitasi yang diberikan Pemko Batam pada Pemerintah Qinzhou Municipal Goverment China yang berkunjung ke Batam pada tanggal 19 Maret 2015.

Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPMPTSP Kota Batam Di Gedung Sumatera Promotion Centre

Batam, Senin 09 Februari 2015,

Dalam rangka menghadiri acara HPN (Hari Pers Nasional) tanggal 9 Februari 2015 di Kota Batam, kemarin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyempatkan untuk berkunjung ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Batam di Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC). Pada kesempatan itu, beliau memuji kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Meski demikian, beliau meminta agar terus ditingkatkan dan terus diberikan kemudahan pengurusan perizinan kepada masyarakat.
Kurang lebih 30 menit, beliau berada di Gedung SPC tersebut. Disana beliau menyempatkan berbincang dengan warga yang ada disana. Ia disambut langsung oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, H. Gustian Riau, SE,M.Si. “Pelayanannya sudah bagus. Saya minta ini terus ditingkatkan. Sudah memenuhi standarlah,” kata beliau
Menurut Tjahjo, pelayanan perizinan menjadi sangat penting di Batam. Mengingat Batam daerah investasi yang membutuhkan banyak perizinan. Perkembangan dan pertumbuhan juga berpengaruh terhadap pengurusan perizinan di Batam. Kemudahan investasi sangat penting di Batam. Ini daerah investasi. Makanya saya harapkan tidak ada lagi perizinan yang dipersulit. Kalau saya lihat, PTSP disini sudah memenuhi standar,” kata beliau.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, H. Gustian Riau, SE,M.Si mengaku senang dengan pernyataan dan saran dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Beliau mengaku akan terus meningkatkan pelayanan dan perizinan di Batam.
Di mana pihaknya terus menerapkan kebijakan baru dalam pengurusan perizinan. Misalnya dengan mengeluarkan ketentuan agar pengurusan perizinan tidak diwakilkan.
“Jadi kita sudah minta agar pengurusan perizinan itu dilakukan langsung saja. Akan lebih baik dan jauh dari kemungkinan hal-hal yang negatif,” kata beliau.
Ia juga meminta kepada semua pegawai untuk lebih professional dalam bekerja.

 

DSC_0331

DSC_0346

DSC_0428

Perkembangan Dan Rekapitulasi Kesepakatan Bersama (MoU) Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Batam Dari Tahun Anggaran 2007-2014

Capture 2

KERJASAMA DAERAH GUNA MEMAJUKAN

POTENSI WILAYAH

Hubungan kerjasama antar daerah memiliki potensi yang sangat besar. selain untuk percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dapat juga bekerjasama dalam pemecahan persoalan-persoalan yang terjadi baik di daerah masing-masing maupun persoalan yang menyangkut kedua daerah serta merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam H.Gustian Riau, M.Si dalam acara kunjungan kerjanya pada tanggal 7 februari 2013 di ruang pertemuan Mangupraja Pemerintah Kabupaten Badung-Bali.

Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam juga memperkenalkan potensi kota Batam dibidang Investasi, Pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan Usaha kecil dan Menengah

Pemerintah Kabupaten Badung-Bali  dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan menyambut baik kunjungan perwakilan Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kabupaten Badung – Bali agar mengharapkan agar dapat menjalin kerjasama antar kedua daerah ( Batam – Badung ) dalam waktu dekat.

Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan fasilitas dan peluang untuk mengikut sertakan masyarakat Batam ( hinterland ) pada Training Centre Klinik Kelautan ( rumput laut ) yang melatih cara pengelolaan dan pemasaran.

Hal hal lain yang dapat dikerjasamakan misalnya di bidang Pariwisata untuk kerjasama saling tukar menukar event dan pelatihan membuat souvenir serta pemasarannya. Di bidang pertanian, Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki budidaya rumput laut terbesar, dimana hasil budidaya tersebut sudah bisa diolah sendiri sehingga menghasilkan makanan dan minuman berkualitas tinggi dan bisa diterima dipasar lokal dan mancanegara, disamping makanan dan minuman rumput laut yang dihasilkan di kabupaten Badung juga dipakai sebagai bahan kosmetika. Melihat keberhasilan diatas, maka pemerintah Kota Batam melalui Badan Penanaman Modal akan memfasilitasi pelaku usaha atau petani rumput laut agar bisa mengikuti Training Centre Klinik Kelautan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memproduksi rumput laut berkualitas baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dibidang perikanan, abalone/gonggong sangat digemari wisatawan mancanegara asal Korea dan China untuk mendukung sektor kuliner. Dan seperti diketahui gonggong yang merupakan salah satu kuliner khas Batam bisa dikembangkan untuk memenuhi pangsa pasar kuliner Bali.

BKPM DAN BPM KOTA BATAM LAKSANAKAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG MENJALANKAN KEGIATAN PENANAMAN MODALNYA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam (Badan Penanaman Modal) Kota Batam dan Bank Indonesia ( Direktorat Statistik Ekonomi Moneter) baru-baru ini (Kamis 05 Juli 2012) bertempat di Hotel Mercure Batam telah melaksanakan Sosialisasi Pedoman Pengisian Formulir Penanaman Modal Dalam Negeri yang Menjalankan Kegiatan Penanaman Modalnya Diluar Wilayah Indonesia. Sosialisasi yang di buka oleh Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional BKPM (Drs. Siswaka Sudjana) didahului oleh Sambutan Walikota Batam yang disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam Drs. Pirma Marpaung.

Kegiatan Sosialisasi ini diikuti oleh 50 perusahaan (PMA dan PMDN) yang ada di Batam. Diselenggarakan nya kegiatan sosialisasi ini bahwa sesuai amanat UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain mencakup 2 (dua) hal pokok yaitu menangani investasi langsung di Indonesia (Direct Investment Inflow) baik PMDN maupun PMA, dan pada pasal 28 ayat 1 huruf (i) tentang tugas pokok dan fungsi lain BKPM adalah Mengkoordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang Menjalankan Kegiatan Penanaman Modalnya di Luar wilayah Indonesia (Direct Investment Outflow), serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasal 21 huruf (e) yang menugaskan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal melaksanakan tugas koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri Yang menjalankan Kegiatan Penanaman Modalnya di Luar Wilayah Indonesia. Dalam hal ini Direktorat  Kerjasama Dunia Usaha Internasional memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penentuan posisi  BKPM serta pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha asing baik didalam maupun luar negeri.

Dengan terdatanya perusahaan Indonesia yang ada diluar negeri, akan terbuka jejaring kerja yang dapat menjadi media yang strategis dalam pengembangan penanaman modal dan bermanfaat secara timbal balik dalam tukar menukar informasi yang terkait dengan kebutuhan dunia usaha.

Peneliti Ekonomi Senior Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter BI menyampaikan betapa pentingnya data dan informasi tentang penanaman modal / perusahaan Indonesia yang ada diluar negeri dalam rangka validitas informasi ekonomi global yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi nasional, dan peran penting BI dalam rangka informasi ini.

Drs. Pirma Marpaung dalam sambutannya juga menyampaikan perkembangan investasi di Batam, khususnya PMDN, dimana sejak Juni 2011 BKPM tidak lagi melayani perizinan PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan efektif sejak Bulan Oktober 2011 Pemerintah Kota Batam telah melayani penerbitan perizinan PMDN dan sampai dengan Bulan Juni 2012 ini telah diterbitkan Pendaftaran Penanaman Modal untuk 199 perusahaan dengan Rencana Investasi sebesar Rp. 570,880,962,000.- dan Penerbitan Izin Usaha (Realisasi Investasi) sebesar Rp. 122,993,480,364.- serta menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 671 orang dari 2765 orang yang direncanakan.

 

Sosialisasi Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 45, 46, 47 menjadi PMK 240, 241, 242 Tahun 2009

Pemerintah Kota Batam mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk ikut mewujudkan iklim investasi yang kondusif setelah Batam ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Berkaitan dengan hal tersebut maka telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 45, 46, 47 menjadi PMK 240, 241, 242 Tahun 2009 pada tanggal 21 April 2010 di Hotel Golden View Kota Batam.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian fasilitas perpajakan di Kota Batam, memberikan payung hukum bagi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai dan untuk mengatur sistem dan prosedur keluar masuknya barang dari luar kawasan bebas kedalam kawasan bebas yang spesifik, terutama masalah master list, pemeriksaan fisik dan pengiriman kembali barang yang telah digunakan dikawasan bebas keluar dari kawasan bebas. Selengkapnya…

Rapat Persiapan Kegiatan Business Meeting

Bidang Kerjasama Badan Penanaman Modal Kota Batam, hari ini Jumat 14/8/2009 mengadakan Rapat Persiapan Kegiatan Business Meeting Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Batam. Rapat  persiapan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ke Batam yang direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2009 mendatang. Business Meeting Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi dan menangkap peluang bisnis di sektor property, manufaktur, pertambangan, pariwisata (tourism) dan agribisnis dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Batam.**