Jenis Dan Persyaratan Perizinan

1).     Pendaftaran Penanaman Modal

Yaitu bentuk persetujuan awal sebagai dasar memulai rencana penanaman modal bagi bidang usaha yang tidak mendapatkan dan/atau memerlukan fasilitas fiskal(a.l pembebasan bea masuk barang modal/mesin dan fasilitas PPh Badan). Diajukan oleh PMDN sebagai dasar bagi pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia
  2. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah  Badan Usaha Indonesia
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia
  4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi        perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum).
  5. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha

Waktu Penyelesaian: 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar

2).   Izin Prinsip Penanaman Modal

Yaitu sebagai dasar memulai rencana kegiatan penanaman modal bagi bidang usaha yang mendapatkan dan akan memanfaatkan fasilitas fiskal (a.l pembebasan bea masuk barang modal/mesin dan fasilitas PPh Badan). 

Persyaratan Administrasi :

a.      Bukti diri pemohon yang terdiri dari:

1.      Fotokopi Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;

2.      Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;

3.      Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi      oleh instansi yang berwenang;

4.      Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan;

5.      Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b.      Keterangan rencana kegiatan berupa :

1.      Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);

2.      Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

c.      Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan

d.      Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan

e.      Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan

Waktu Penyelesaian: 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

Unduh Formulir Izin Prinsip Penanaman Modal

 3).     Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Yaitu Izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal yang akan memanfaatkan fasilitas fiskal.Wajib diurus jika terjadi peningkatan kapasitas produksi dengan KBLI yang sama lebih dari 30%.

Persyaratan Administrasi

a.      Fotokopi Izin Usaha, diperlukan;

b.      Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya

c.      Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

d.      Keterangan rencana kegiatan, berupa :

1.   Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);

2.    Uraian kegiatan usaha sektor jasa

e.      Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait bila dipersyaratkan

f.       Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

g.      Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan

h.      Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan

 Waktu Penyelesaian: 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

 Unduh Formulir Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

 4).  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

·        Penanaman modal dalam negeri dapat mengubah ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi dan/atau jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip perusahaan.

·        Atas Perubahan tersebut di atas perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.

Persyaratan Administrasi

a.      Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Modal yang dimohonkan perubahannya

b.      Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

c.      Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :

1.   Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir

     (flow chart)

2.   Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

d.      Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan

e.      Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

f.       Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan

g.      Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan

Waktu Penyelesaian: 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Unduh Formulir Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

5).  Izin Usaha Penanaman Modal

Yaitu Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa.Berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya. 

Persyaratan Administrasi :

1.      Laporan Hasil  Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan

2.      Fotokopi akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

3.      Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

4.      Fotokopi NPWP

5.      Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a)     Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

b)     Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah

6.      Bukti pengguasaan/penggunaan gedung/bangunan:

a)     Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau

b)     Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan

7.      Fotokopi Izin Gangguan (HO) untuk perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri

8.      Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir

9.      Fotokopi dokumen lingkungan:

a)     Fotokopi persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau

b)     Fotokopi persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya  Pemantauan Lingkungan (UPL) atau

c)     Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

10.  Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;

11.  Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;

12.  Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Waktu Penyelesaian: 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Unduh Formulir Izin Usaha (di dalam Kawasan Industri)

Unduh Formulir Izin Usaha (di luar Kawasan Industri)

 

6).  Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

·       Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas yang diizinkan.

·        Wajib diurus jika terjadi peningkatan kapasitas produksi dengan KBLI yang sama dari proyek sebelumnya lebih dari 30%

Persyaratan Administrasi

1.      Fotokopi Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.

2.      Fotokopi Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dan/atau perubahannya.

3.      Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan fotokopi pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

4.      Keterangan rencana kegiatan, berupa:

a.      Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart,

b.      Uraian Kegiatan usaha sektor jasa

5.      Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

6.      Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

7.      Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan

8.      Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

Waktu Penyelesaian: 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Unduh Formulir Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

7).   Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

·        Penanaman Modal Dalam Negeri dapat mengubah ketentuan lokasi proyek, jenis produksi serta penyertaan modal dalam perseroan

·        Atas Perubahan tersebut di atas perusahaan harus memiliki Izin Usaha Perubahan. 

Persyaratan Administrasi

1.      Fotokopi Izin Usaha Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya

2.      Fotokopi Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan fotokopi pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

3.      Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi ) dilengkapi dengan:

a.      Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart,

b.      Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

4.      Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

5.      Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan

6.      Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Waktu Penyelesaian: 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

8). Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)

Yaitu Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger. 

Persyaratan Administrasi

1.      Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;

2.      Fotokopi akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing    perusahaan.

3.      Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.

4.      Fotokopi NPWP

5.      Bukti pengguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :

a)     Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau

b)     Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah

6.      Bukti pengguasaan /penggunaan gedung/bangunan:

a)     Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau

b)     Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan

7.      Fotokopi Izin Gangguan (HO);

13.  Fotokopi dokumen lingkungan:

a)     Fotokopi persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau

b)     Fotokopi persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya  Pemantauan Lingkungan (UPL) atau

c)      Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

  8.   Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat

 9.   Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan

10.  Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

11.  Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas;

12.  Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM

13.  Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company).

Waktu Penyelesaian: 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Unduh Formulir Izin Usaha Penggabungan (Merger)