Landasan Hukum BPM-PTSP

  • Penyusunan Renstra  SKPD  Tahun   2011-2016,pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik      Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);
  • Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten   Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355)
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4700);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007  Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  • Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
  • Perpres No.27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diubah menjadi Perpres No.97 tahun 2014.
  • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
  • Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2011 – 2016
  • Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
  • Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu didaerah.
  • Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu didaerah.
  • Perka BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan,Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
  • Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
  • Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal.
  • Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik.
  • Surat  Edaran bersama Mendagri,Menpan dan Reformasi Birokrasi dan Ka.BKPM No.570/3727A/SJ; SE/08/M.PAN-RB/9/2010; No.12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
  • Surat Mendagri Nomor 061/3032/SJ perihal percepatan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan non Perizinan Berusaha didaerah kepada lembaga PTSP.
  • Instruksi Mendagri Nomor 570/3203/SJ tentang percepatan perihal percepatan Pemberian  izin dan non izin berusaha .
  • Surat Sekjen Kemendagri No.061/3113/SJ perihal Percepatan Pembentukan Kelembagaan PTSP di Kota Batam.
  • Perwako Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya.

 





Ubah ke tampilan mobile