Selayang Pandang

Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dahulunya bernama Dinas Pertanahan Kota Batam dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam. Pada Tanggal 11 Juli 2014 Badan Pertanahan Daerah Kota Batam mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam yaitu menjadi Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan.


Latar Belakang/Pertimbangan

Bidang Pengelola Perbatasan Daerah

Luas wilayah Kota Batam seluas 426,563.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota
Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam di sebelah Utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kawasan
Perbatasan Di wilayah kerja Kota Batam meliputi:

1. Kecamatan Belakang Padang

Pulau Terluar: Pulau Nipah, Pulau Pelampong dan Pulau Beranti

2. Kecamatan Nongsa

Pulau Terluar: Pulau Putri
Negara Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Kota Batam berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari  ancaman Negara lain dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Kondisi kawasan perbatasan yang memprihatinkan akan lebih jelas terlihat apabila dibandingkan dengan Negara tetangga yang jauh lebih maju.

Pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan masih belum dilakukan secara terpadu dengan mengkonsolidasikan seluruh sector terkait, mengingat belum adanya lembaga pengelolanya di tingkat kota, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008.

Program pembangunan yang tersebar secara sektoral dan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dalam sebuah koordinasi yang mantap, menyebabkan keberhasilan pembangunan di perbatasan tidak menunjukan kemajuan yang signifikan. Ketertinggalan, keterisolasian, keterbelakangan, dan kemiskinan menunjukan kekurang berhasilan penanganan perbatasan sehingga mendesak untuk dibentuk Badan Pengelolaan Perbatasan Kota Batam.

Namun mengingat kawasan perbatasan di wilayah Kota Batam hanya meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan dengan 4 (empat) pulau terluar, maka perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan Badan Pengelolaan Perbatasan dengan instansi teknis lainnya.

Alokasi anggaran APBN untuk pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan cukup besar, namun sejauh ini Kota Batam belum bisa menyerap anggaran APBN tersebut karena belum adanya SKPD /Satuan Kerja yang menangani pengelolaan perbatasan di Kota Batam.

DPRD Kota Batam sendiri dalam Rapat Paripurna tentang LKPJ Kota Batam Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 3 Mei 2013 lalu merekomendasikan agar Pemerintah Kota Batam membentuk Badan Pengelola Perbatasan dalam waktu secepatnya.

Bidang Pertanahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 jo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 14) dinyatakan bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota salah satunya adalah pelayanan pertanahan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *