TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

A. Tugas Pokok

Pelaksanaan kegiatan Badan Pertanahan Daerah Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam yang uraikan dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Daerah Kota Batam tersebut bahwa tugas pokok Badan Pertanahan Daerah Kota Batam adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

 

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan
Daerah Kota Batam, maka Badan Pertanahan Daerah Kota Batam mempunyai fungsi :

1)      Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

2)      Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;

3)      Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional;

4)      Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

5)      Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan;

6)      Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

7)      Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.

 

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam yang ditindaklanjuti  dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dijabarkan Struktur Organisasi Badan Pertanahan Daerah Kota Batam, yaitu :

  1. Kepala Badan Pertanahan Daerah
  2. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  3. Kepala Bidang Penataan Pertanahan, membawahi :
    1. Sub Bidang Penatagunaan Pertanahan;
    2. Sub Bidang Penataan Kawasan Tertentu.
  4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pelayanan Pertanahan;
    2. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  5. Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
    2. Sub Bidang Survey Pertanahan.
  6. Kepala Bidang Pengaturan, Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan, membawahi;
    1. Sub Bidang Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *