Get Adobe Flash player

i
by in Kegiatan

DSC_0562

POL PP – Sebanyak 80 (delapan puluh) warg tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam. Hal ini diketahui saat tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, TNI, Polri, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial  menggelar razia peraturan daerah (Perda), Rabu (19/11) sore. Menurut Kabid Sumber Daya Aparatur, Hendra Felani, razia yang digelar kali ini mengacu pada perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial dan perda nomor 8 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Warga yang tidak punya KTP Batam atau KTP-nya sudah mati maupun hanya punya KTP kampung, kita arahkan ke Dinas Kependudukan,” katanya usai razia di Kantor Satpol PP.

Saat razia, petugas juga mendapati 7 (tujuh) pasangan tanpa surat nikah yang tinggal bersama di kost-kostan. Mereka juga turut di bawa ke Kantor Satpol PP untuk didata dan membuat surat pernyataan.

“Bagi pasangan yang tidak memiliki surat nikah, mereka membuat surat pernyataan diatas materai. Kami juga meminta RT/RW setempat untuk mengawasi agar mereka tidak tinggal bersama lagi. Kalau mereka masih kedapatan tinggal bersama akan kami nikahkan di Mako Satpol PP,” ujarnya.

DSC_0628 DSC_0640

Razia ini digelar di 3 wilayah yang ada di Kecamatan Lubuk Baja. Yakni, Nagoya Newton, Belakang Hotel 89 dan Happy Garden. Sasarannya adalah ruko dan rumah yang dijadikan kost-kostan.

“Kami mendapat laporan dari RT/RW bahwa kost-kostan dijadikan tempat mesum oleh pasangan muda-mudi. Padahal, kost-kostan di sana khusus untuk wanita dan pria dilarang masuk,” ujar mantan Lurah Lubuk Baja Kota itu.

Sementara itu, Azwar yang kedapatan berada didalam kamar Leli mengaku hanya bermain sebentar. Saat keduanya ditanya oleh petugas, mereka memberikan jawaban yang berbeda. Azwar mengaku jika Leli adik kandungnya, sementara Leli mengaku Azwar adalah saudara sepupunya.

“Saya abang kandungnya pak,” sanggah Azwar saat digeledah petugas yang kedapatan sedang tidur dikamar kekasihnya itu.

DSC_0532 DSC_0537

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

IMG_3301DSC_1622 DSC_1554IMG_0111 IMG_3293DSC_1611IMG_0039 IMG_0143IMG_0167 IMG_0125IMG_0170 IMG_0227

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

DSC_0501

POL PP – Sebanyak 12 anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan 3 orang staf mengunjungi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Jumat (07/11). Rombongan yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tuban itu sengaja datang ke Satpol PP Batam untuk belajar struktur kelembagaan. Pasalnya, Satpol PP Batam kini sudah naik eselon dari eselon III ke eselon II.

Menurut Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi, akhir tahun 2014 Satpol PP di Tuban akan naik kelas menjadi eselon II. “Kedatangan kami kesini untuk belajar menyelesaikan tugas kami. Karena sejak tahun 2010 kami belum bisa menyesuaikan dan menyelesaikan perda kami terkait kenaikan eselon untuk Satpol PP,” katanya mengawali pertemuan.

Kedatangan rombongan Dewan Tuban di sambut oleh Sekretaris Satpol PP Batam, Arifin Ibrahim. Menurutnya, Satpol PP Batam naik kelas sejak bulan Oktober tahun 2013. Hal tersebut tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2013 tentang SOTK Satpol PP Batam.

“Struktur kelembagaan kami ada di Perda No. 6 tahun 2013 tentang SOTK, merujuk dari PP No. 6 tahun 2010. Selain itu dikuatkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan anggaran yang ada sehingga kita bisa naik eselon,” jelasnya.

DSC_0504 DSC_0491

Sementara itu, Kabid Sumber Daya aparatur Satpol PP Batam, Hendra Felani mengatakan, dalam Perda tersebut dicantumkan bahwa pejabat struktural di Satpol PP Batam harus berasal dari Satpol PP.

“Dalam Perda dijelaskan bahwa untuk menjadi pejabat struktural di Satpol PP Batam harus punya basic Satpol. Jadi tidak bisa sembarangan untuk memiliki jabatan di Satpol kalau bukan dari Satpol. Selain itu, di Perda juga tetuang adanya tunjangan resiko kerja untuk seluruh anggota Satpol PP. besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah, namun hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.

Saat kunjungannya ke Batam, anggota DPRD komisi A, Muhammad Fuad, terkesima melihat kota Batam yang sepi dengan gelandangan dan pengemis. “Di Batam memang kok bisa bebas gelandangan dan pengemis. Saya heran, bagaimana bisa Satpol PP menangani gelandangan dan pengemis di sini sehingga sepi pengemis. Dari bandara ke Nagoya lalu ke Kantor Satpol saya tidak melihat gelandangan apalagi pengemis disini,” tanyanya.

Menurut Arifin, patroli rutin yang digalakan setiap hari meminimalisir beredarnya gelandangan dan pengemis. “Kalau ada yang berkeliaran langsung kami angkut dan kami serahkan ke Dinsos. Nanti pihak Dinsos akan memulangkan mereka,” jelasnya.

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

 

DSC_0841

POL PP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam bersama tim terpadu menggelar razia Peraturan Daerah (Perda), Jumat (07/11). Dalam razia gabungan dengan Badan Penanaman Modal (BPM), TNI, Polri, Disperindag, Dinkes dan Dinas PMPK-UKM itu, Satpol PP menyegel 4 (empat) minimarket yang tidak mengantongi izin usaha.

Adapun minimarket yang disegel, yaitu Prima Star di Komplek Nagoya Square Blok C, Mardi Mini Market (MMM) di Pertokoan Winsor, Cloud Mart di Tiban 3, serta Mini Market Pelangi di Bengkong Harapan 1. Selain 4 minimarket yang disegel, sebanyak 33 minimarket juga diminta membuat surat pernyataan. Pasalnya, izin domisili maupun Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) mereka sudah mati. Para pelaku usaha diminta segera mengurus proses perizinan ke BPM.

Menurut Kepala Satuan (Kasat) Pol PP, Hendri, timnya terpaksa menyegel 4 minimarket karena tidak memiliki izin, baik izin usaha toko modern, SIUP, TDP maupun izin domisili dari kecamatan.

DSC_0594 DSC_0772

”Minimarket yang disegel dilarang berjualan hingga mengurus perizinan di BPM,” ujar Kasat Pol PP Kota Batam, Hendri yang memimpin razia tersebut.  Katanya, segel akan dibuka setelah pengusaha memberikan bukti pengurusan izin kepada petugas dalam hal ini Satpol PP.

Saat razia yang digelar di 4 wilayah Kecamatan ini terungkap 19 minimarket Circle K izin usahanya telah kadaluarsa. ”Izinnya habis sejak 28 April 2013 lalu. Hampir dua tahun tak membayar pajak, sangat disayangkan,” ucap Hendri.

Sementara itu Kepala HRD Circle K Batam, M Adi mengakui bila seluruh Circle K yang ada di Batam belum memperpanjang izin. Menurutnya, itu terjadi karena pengurusannya dipaket keseluruhan. ”Saya baru kerja, jadi saya tak tahu,” ungkapnya kepada petugas yang razia di Circle K.

Hendri menambahkan, razia minimarket yang mereka lakukan mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam. Dalam pasal tersebut ditulis, minimarket, supermarket, departemen store diwajibkan memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.  “Razia ini kami gelar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena banyak laporan minimarket tak ada izin,” tutupnya

DSC_0518  DSC_0537

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

DSC_0549

POL PP – Ustadz Bahrumsyah Panjaitan memberikan tausiah kepada ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam pengajian bulanan yang digelar di depan kantor Satpol PP, Jumat (07/11) pagi. Dalam tausiahnya Ustadz Bahrumsyah mengatakan anggota Satpol PP harus tegas saat menegakan Peraturan Daerah (Perda), karena hal tersebut merupakan amanah dari Pemerintah Kota Batam.

“Satpol PP harus tegas tetapi tetap lemah lembut. Akhlak dalam menegakan perda juga harus sesuai syariat islam bagi yang muslim. Sebaiknya mengucapkan assalamu’alaikum saat ingin menegur seorang pedagang yang melanggar perda,” katanya.

Ustadz yang memiliki Pondok Pesantren di Batu aji itu mengaku kagum dengan Satpol PP. menurutnya, banyak perubahan yang terjadi di Satpol PP khususnya bagi pribadi anggota Satpol PP.

“Luar biasa, sekarang Satpol PP banyak yang mahir membaca Al-qur’an. Contohnya saudara kita Ulul Azmi yang membuka acara. Selain piawai, Azmi juga pandai berpantun,” ungkapnya.

DSC_0507  DSC_0515

Ustadz Bahrumsyah juga mengatakan, pengajian bulanan ini sangat penting bagi anggota satpol PP. pasalnya, selain diberikan ilmu ketahanan fisik, anggota Satpol PP juga harus dibekali mental dengan siraman rohani yang bermanfaat. Sehingga dalam menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan Pemko Batam.

Sementara itu, dalam sambutannya ketua Majlis Taklim Satpol PP Batam, Porada Malik mengatakan, pengajian ini adalah yang pertama di gelar setelah terbentuknya sturktur kepengurusan yang baru.

“Struktur kepengurusan Majlis Taklim kita yang baru terbentuk bulan September 2014 kemarin. Hari ini adalah pertama kalinya kita pengajian setelah adanya perubahan kepengurusan. Saya harap kita tetap mengadakan pengajian rutin setiap bulannya,” ujarnya saat memberi sambutan.

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

IMG_20141106_110129

POL PP – Unjuk rasa yang di gelar ribuan massa dari serikat pekerja FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Batam, Kamis (06/11) mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan, salah satunya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepala Satuan (Kasat) Pol PP mengerahkan ratusan personil untuk mengamankan demonstrasi buruh yang menuntut Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2015.

Menurut Kasatpol PP Batam, Hendri, hampir seluruh pleton sengaja di turunkan untuk menjaga aksi demonstrasi buruh. “Kita turunkan ratusan personil, termasuk personil dari Prasus dan URC. Ini untuk jaga-jaga saja, mengingat massa yang dikerahkan sebanyak 20 ribu orang,” ujarnya di sela-sela aksi buruh di Kantor Walikota Batam.

Dalam demonstrasi kali ini, para buruh meminta UMK tahun 2015 sebesar RP. 3,3 juta. Mereka juga menolak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Menurut Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Batam, Suprapto, pihak buruh tetap mengusulkan angka UMK tahun depan sebesar RP. 3,3 juta.

“Kita menuntut UMK tahun 2015 sebesar Rp3,3 juta sesuai usulan buruh melalui Dewan Pengupahan Kota (DPK). Kita juga menolak kenaikan harga BBM karena akan berpengaruh terhadap tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan,” teriak Suprapto saat orasi.

DSC_0567  DSC_0578

Tidak lama berselang, perwakilan pekerja di temui langsung oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan. Menurut Walikota, pemerintah pasti menaikkan angka UMK untuk tahun 2015. Namun, ia belum bisa menyebut angkanya.

“Saat ini tim ekonomi masih melakukan kajian. Kami belum mengeluarkan angka, tapi ancang-ancangnya sudah ada. Yang pasti angkanya lebih besar dari UMK tahun ini,” jelas Walikota saat bertemu langsung perwakilan pekerja di depan pintu masuk kantornya.

Didepan Ribuan pekerja Walikota menjanjikan, sebelum tanggal 20 November 2014 mendatang angka UMK sudah di serahkan ke Gubernur Kepri, HM. Sani. Mendengar penjelasan Walikota, para buruh berangsur-angsur pulang dengan diiringi lagu kebangsaan mereka melalui pengeras suara. Demonstrasi yang menuntut UMK 2015 inipun berlangsung kondusif.

 

 

 

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

DSC_0584

POL PP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dari tim Praja Khusus (Prasus) dan Unit Reaksi Cepat (URC) mengamankan 36 anak punk saat patroli rutin, Rabu (05/11). 5 orang diantaranya masih di bawah umur, dan 4 orang adalah wanita yang juga dibawah umur. Ke-36 anak punk tersebut diamankan di sekitar Winsor dan kawasan Jodoh.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Operasional, Surya Kurniawan Lubis, saat diamankan anak-anak punk tersebut tengah tertidur di markas mereka. Di sekitar mereka banyak ditemukan kaleng lem yang diduga usai mereka gunakan.

“Mereka lagi tidur semua. Kita duga mereka abis nge-lem, karena disitu juga kita temukan kaleng-kaleng lem. Lalu, saat kita bawa ke kantor mereka juga dalam keadaan setengah sadar dan ngomongnya ngelantur,” ujarnya.

Menurut Surya, anak-anak punk ini terpaksa diamankan atas permintaan warga dan polsek Lubuk Baja. Menurutnya, keberadaan anak-anak punk ini sangat meresahkan warga sekitar dan juga wisatawan.

“Ini atas laporan dan permintaan masyarakat serta perangkat kecamatan dan polsek Lubuk Baja. Masyarakat di sana sudah resah karena mereka mengganggu dan dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan warga karena mereka berkeliaran,” terangnya.

DSC_0507 DSC_0486

Saat digelandang ke kantor Satpol PP, 3 orang anak punk kedapatan memiliki senjata tajam berupa pisau dan borgol. Satu pisau diselipkan di pinggang celana dan satu pisau lagi diselipkan dikaos kaki. Sementara borgol tangan dan jari didapati di dalam kantong celana seorang anak punk.

“Kita suruh mereka buka baju. Disitu kami menemukan ada anak yang bawa pisau. Satu dibadan yang diselipkan dicelana, dan satu lagi di kaki yang diselipkan di kaos kakinya. Selain itu, ada juga yang punya borgol,” jelas pria yang akrab di sapa Sukil itu.

Seorang anak punk berinisial CS yang masih berusia 11 tahun mengaku diamankan saat sedang tidur bersama temannya berinisial AR (13). CS mengaku sudah 2 minggu kabur dari rumah dan memilih tinggal dijalan bersama AR. CS mengatakan, ia tidak betah tinggal dirumah karena ibunya tidak pernah memberinya uang jajan. CS juga mengaku tidak pernah mengecam dunia pendidikan walaupun sebenarnya ia ingin bersekolah.

“Saya gak betah dirumah. Saya lebih senang main daripada dirumah. Soalnya ibu saya sering marah-marah. Saya juga jarang dikasih uang jajan,” ungkap CS yang tidak terlihat seperti anak punk kebanyakan karena tubuhnya yang putih dan gemuk.

Sementara itu, SM, anak baru gede yang turut digelandang ke markas Satpol PP mengaku dikeluarkan dari sekolah karena sering membolos. “Saya pernah sekolah sampai kelas 8, tapi saya dikeluarin dari sekolah. Dua minggu saya gak masuk sekolah, lalu surat dari sekolah untuk orangtua gak saya kasih ke orangtua saya. Orangtua saya marah besar tapi untungnya saya gak diusir sama ibu saya,” ujar SM yang mengaku nge-kos bersama SS yang juga diamankan oleh anggota Satpol PP.

Menurut Surya, Seluruh anak punk yang diamankan akan membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan berkeliaran lagi dijalan. Selanjutnya, mereka diserahkan ke Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

“Tugas kami hanya pengawasan dan pembinaan. Selanjutnya kami serahkan ke Dinas Sosial. Apakah mereka akan dipulangkan langsung atau di inapkan di Dinsos, itu merupakan kewenangan Dinas Sosial,” tutupnya.

DSC_0578

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

IMG_20141103_084259

POL PP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam memiliki pasukan khusus yang di sebut Prasus (Praja Khusus). Prasus ini sengaja dibentuk untuk menangani hal-hal yang sifatnya krusial. Anggota Prasus berjumlah 50 orang. Angka ini diambil sesuai tahun lahir Satpol PP yakni tahun 1950.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Aparatur yang juga Komandan Prasus, Hendra Felani mengatakan, 50 orang anggota Prasus adalah anggota Satpol PP yang terbaik dan telah dipilih. Mereka juga telah melalui sejumlah pelatihan di Polresta Barelang dan Yonif 134.

“Mereka adalah anggota terbaik yang dipilih oleh tim dari Yonif 134 dan Polresta Barelang. Selama 2 bulan mereka di didik mulai dari fisik, mental dan kedisiplinan. Mereka juga dibekali ilmu beladiri seperti silat dan tarung drajat serta PHH,” terangnya.

Menurut Hendra, tugas yang diemban oleh Prasus lebih berat dibandingkan dengan anggota Satpol PP yang lain. “Mereka menjadi garda terdepan saat ada demonstrasi. Kalau di kepolisian ada Brimob, di TNI ada Kopasus, Satpol PP punya Prasus,” jelasnya.

DSC_0412 DSC_0419

Selain sebagai tameng, sebagian anggota Prasus ditempatkan di kediaman Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam. Mereka juga bertugas menjaga kantor-kantor pemerintahan kota Batam.

Anggota Prasus diberikan tanda khusus berupa lambang burung gagak hitam yang disematkan di dada kanan mereka. Gagak hitam melambangkan kecerdasan, perilaku yang baik dan kerjasama, siap diterjunkan siang ataupun malam dan tidak mengenal waktu dalam menengakan peraturan daerah. Latar belakang merah memiliki arti keberanian. Warna hitam melambangkan kekuatan dan harga diri. sementara warna putih berarti keamanan dan persatuan.

PRASUS UKURAN ASLI

“Seluruh anggota Prasus kita beri tanda gagak hitam. Itu yang membedakan mana yang prasus dan mana yang pleton biasa,” ujarnya.

Hendra menambahkan anggota Prasus juga harus siap saat dibutuhkan kapan saja dan disaat darurat, seperti tawuran anak sekolah yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Batam Centre.

DSC_0264 DSC_0286

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

himbauan minimarket2

POL PP – Bulan November ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam akan menggelar razia Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam. Sasarannya adalah pusat perbelanjaan, department store, supermarket maupun minimarket yang tidak memiliki izin usaha dari Walikota atau instansi yang ditunjuk.

Aturan kepemilikan izin usaha tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib memiliki izin dari Walikota ataupun Pejabat yang ditunjuk.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Aparatur, Hendra Felani, pihaknya mendapat banyak laporan bahwa minimarket di Kota Batam banyak yang tidak memiliki izin usaha. Padahal, mereka sudah melakoninya selama bertahun-tahun.

“Ini sesuai arahan pimpinan, karena pimpinan juga menerima banyak laporan usaha minimarket banyak yang tidak mengantongi izin. Kalau dibiarkan orang lain akan ikut-ikutan sementara aturannya sudah jelas ada,” ungkapnya.

Hendra mengaku, sebagai bentuk ketegasan saat razia nanti Satpol PP akan menyegel langsung minimarket yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Penyegelan ditandai dengan Pol PP line atau garis kuning Satpol PP dan ditempelkan surat himbauan untuk segera mengurus perizinan ke Walikota maupun instansi yang ditunjuk.

“Minimarket yang tidak memiliki izin akan langsung kita segel dengan Pol PP Line. Mereka juga akan membuat surat pernyataan bahwa mereka bersedia mengurus proses perizinan. Untuk proses awal, mereka cukup meminta izin domisili usaha dari Kecamatan. Jika sudah mengantongi izin, mereka bisa membuka segel tentunya diawasi oleh PPNS dan pihak kecamatan,” tegasnya.

Hendra mengatakan, Jika pemilik minimarket berusaha membuka sendiri segel tanpa pemberitahuan dan belum mengantongi izin usaha, maka pemilik usaha minimarket tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena yang bersangkutan melanggar hukum.

“Kami akan mengawasi minimarket yang telah disegel melalui pihak kecamatan. Jadi jangan sekali-kali berusaha untuk membuka segel kami tanpa sepengetahuan Satpol PP, PPNS dan pihak Kecamatan, tegasnya lagi”

Hendra juga mengatakan, tujuan kegiatan razia Perda ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dan tertib administrasi usaha took modern. “Kalau pengusaha minimarket ataupun supermarket punya izin, otomatis ada PAD yang masuk,” tutupnya.

No Comments Share Read More
by in Kegiatan

DSC_0450

POL PP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam menerima kunjungan kerja dari Satpol PP Kota Depok, Kamis (30/10) pagi. Rombongan sebanyak 34 orang ini dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Depok, Nina Suzana. Kunjungannya ke Batam adalah yang pertama kalinya bagi Satpol PP Depok termasuk Nina. Wanita yang belum genap setahun menjabat sebagai kepala satuan ini mengaku tercengang melihat Kota Batam yang bersih dan tidak dikerumuni oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Batam luar biasa yah tidak ada PKL seperti di Depok, semua bersih,” ungkapnya penuh takjub melihat jalan-jalan disekitar Batam mulai dari Bandara Hang Nadim ke Kantor Satpol PP di Batam Centre.

Melihat tidak banyaknya PKL di sepanjang jalan Nina memulai Tanya jawab. Nina bertanya bagaimana Satpol PP Kota Batam bisa menertibkan para PKL sehingga tidak terlihat berserakan di pinggir jalan.

DSC_0424 DSC_0428

Kepala Bidang (Kabid) Penegak Perundang-undangan Daerah Kota Batam, M. Teddy Nuh langsung menjawab. Menurut Teddy, PKL di Kota Batam masih banyak, namun tidak sebanyak di Kota Depok. Patroli rutin setiap hari yang digalakkan membuat PKL berfikir ulang untuk menjajakan dagangannya di tempat dan waktu yang dilarang.

“Disini juga masih banyak PKL yang bandel, tetapi mungkin tidak sebanyak di Depok. Karena kita terus melakukan patroli keliling Batam,” jawabnya.

Kasatpol PP Depok, Nina mengaku kedatangannya ke Satpol PP Batam sangat penting. Oleh karena itu ia membawa seluruh Kepala Seksi (Kasi) Trantib di 13 Kecamatan yang ada di Kota Depok.

“Saya sengaja mengajak semua Kasi Trantib di Kecamatan biar tahu kondisi kebijakan dan tupoksi Satpol PP di Batam. Kasi-kasi saya banyak yang ngeluh kekurangan anggota. Mungkin itu tidak terjadi di Batam,” jelasnya sambil bergurau.

Kabid Trantibum Satpol PP Batam, Syafrul Bahri mengatakan, di tingkat Kecamatan sudah ada Kasi Trantib, anggotanya adalah anggota Satpol PP yang di BKO-kan pada masing-masing tingkat Kecamatan tersebut.

“Kasi Trantib memegang peranan penting di tingkat Kecamatan. Mereka bisa melakukan penindakan langsung untuk hal yang kecil-kecil. Tentunya harus sepengetahuan Camat. Kalau yang besar-besar tentunya dilakukan di tingkat Kota dan tim terpadu,” katanya.

DSC_0476 DSC_0463

 

No Comments Share Read More