RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1              Latar Belakang

 

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan didaerah sangat ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaan.  Dengan perencanaan, daerah  menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan/aturan antara lain undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ditetapkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap SKPD  harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman  pada RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016.

Dalam rangka menyatukan persepsi dan rencana  dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran harus mengacu pada undang-undang tersebut diatas.

Renstra Kecamatan Sekupang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batam 2011-2016.  Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sekupang  ini, disamping  mengacu pada RPJMD Kota Batam, yang sangat penting adalah mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi  Kecamatan Sekupang yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun untuk dapat dilaksanakan dalam suatu periode masa lima tahunan.

Mengingat peran dan fungsi Rentsra Kecamatan Sekupang sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam khususnya  Kecamatan Sekupang, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis dan  partisipatif dari seluruh aparatur Kecamatan Sekupang untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Muatan dalam Renstra Kecamatan Sekupang tahun 2011-2016 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berartdikatif yang berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

 

1.2.      Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Sekupang adalah :

1)            Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2)            Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3)            Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4)            Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

5)            Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6)            Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.  4400);

7)            Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8)            Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9)            Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

10)        Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

11)        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12)        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13)        Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD provinsi kepulauan Riau Tahun 2010-2015.

14)        Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

15)        Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);

16)        Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32 )

17)        Peraturan Daerah Kota Batam Nomor  2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)

18)        Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun  2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam.

19)        Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam                  Tahun 2011-2016.

20)        Peraturan Walikota Batam Nomor 21Tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Batam kepada Camat

21)        Peraturan Walikota Batam Nomor  29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam.

 

1.3              Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Sekupang adalah :

  1. Untuk mensinkronkan antara RPJMD Kota Batam Tahun  2011-2016 dengan Renstra Kecamatan Sekupang Tahun 2011-2016.
  2. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi  Kecamatan Sekupang yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
  3. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Kecamatan Sekupang setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah.

 

 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sekupang ini adalah :

  1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Kecamatan Sekupang untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan visi dan misi Kecamatan Sekupang.
  2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 – 2016
  3. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

 

1.4              Hubungan Renstra Kecamatan Sekupang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Propinsi Kepulauan Riau maupun maupun Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kepulauan Riau, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam. Keberadaan RKPD Kota Batam tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 dilahirkan, SKPD hanya fokus pada perencanaan strategis daerah (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD.

Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Batam kedalam RKPD Kota Batam untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam.

Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja SKPD. Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada RKP Nasional (Rencana Kerja Pemerintah). Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN.

Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

 

 

 

 

 

 

Gambar.1.1

Hubungan Renstra  dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5              Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sekupang 2011-2016 adalah sebagai berikut  :

BAB. I         PENDAHULUAN

1.1                                Latar Belakang

1.2                                Landasan Hukum

1.3                                Hubungan Renstra Kecamatan Sekupang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4                                Maksud dan Tujuan

1.5                                Sistematika Penulisan

BAB. II        GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEKUPANG

2.1                                Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sekupang

2.2                                Sumber Daya Kecamatan Sekupang

2.3                                Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekupang

2.4                                Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan   Kecamatan Sekupang

 

BAB. III      ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1                Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sekupang

3.2.               Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3                Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

  1. 4                Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4                Isu-isu Strategis

BAB. IV      VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1                                Visi dan Misi Kecamatan Sekupang

4.2                                Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sekupang

4.3                Strategi dan Kebijakan

BAB. V        PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI       INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEKUPANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN SEKUPANG

 

 

2.1       Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam, maka Kecamatan merupakan  wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Batam.  Sedangkan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kecamatan.

2.1.1    Kecamatan Sekupang

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebelum terbentuknya Kecamatan Sekupang dimana wilayah Kecamatan ini merupakan bagian dari Kecamatan lama yakni Kecamatan Batam Barat.   Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam.

Kecamatan Sekupang memiliki luas wilayah ± 125.73 KM2 dengan batas wilayah sebagai berikut  :

  • Sebelah Barat        :        Kecamatan Batu Aji dan Belakang Padang
  • Sebelah Timur       :        Kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja dan Sei.Beduk
  • Sebelah Selatan     :       Kecamatan Batu Aji
  • Sebelah Utara        :       Laut Singapura

Jumlah penduduk di Kecamatan Sekupang berdasarkan data per Desember 2010 berjumlah  ± 115,653 jiwa dengan perincian Laki-Laki ± 59,543 jiwa dan Perempuan ± 56,110 jiwa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, maka susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari  :

  1. Camat;
  2. Sekretaris Kecamatan,yangmembahawi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Seksi Pemerintahan;
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  5. Seksi Pelayanan Umum;
  6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Organisasi Kecamatan Menurut

Perda Nomor 13 Tahun 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, selain itu juga Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi  :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  6. Membina penyelenggaraan Kelurahan; dan
  7. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

  1. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek menengah dan panjang
  2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
  3. Merumuskan Kebijakan Teknis sesuai lingkup kerjanya.
  4. Membina organisasi dan Aparatur Kelurahan.
  5. Melakukan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program dan dan kegiatan kelurahan
  6. Melakukan Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
  7. Menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  9. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan  yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan  yang mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
  2. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis kecamatan;
  3. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
  4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan kecamatan;
  5. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  6. menyusun penetapan kinerja kecamatan;
  7. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
  8. melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan;
  9. melaksanakan penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
  10. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
  11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
  12. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
  13. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kecamatan;
  14. menyiapkan bahan dan penatausahaan kecamatan;
  15. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
  16. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
  17. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
  18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan membawahi :

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyusunan rencana program dan Kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
  2. Menyusun bahan rancangan kebijakan umum kecamatan;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
  4. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan;
  5. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi kecamatan;
  6. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan kecamatan, dan rencana kegiatan kecamatan;
  7. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
  8. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
  9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
  10. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;
  11. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kecamatan;
  13. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
  14. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan kecamatan;
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
  2. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan kecamatan;
  3. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
  4. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;
  5. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang  keuangan kecamatan;
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
  3. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
  4. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
  5. Mengelola urusan rumah tangga;

Selain itu juga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi mengelola sarana dan prasarana perkantoran dengan tugas sebagai berikut  :

  1. Mengelola perpustakaan;
  2. Melaksanakan hubungan masyarakat;
  3. Mengelola perjalanan dinas;
  4. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
  5. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
  6. Melaksanakan pengembangan pegawai;
  7. Menyelenggarakan analisis jabatan;
  8. Mengelola tata usaha kepegawaian;
  9. Menganalisis beban kerja;
  10. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengawasan melekat;
  11. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
  12. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
  13. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum;
  14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
  2. Menyusun kebijakan teknis bidang tata pemerintahan;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
  4. Menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
  5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata pemerintahan;
  6. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang;
  7. Menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
  8. Menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;

i     Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan.

  1. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan;
  2. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban, dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  2. Menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. Menyusun rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  6. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
  7. Menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan;
  8. Menyelenggarakan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
  9. Menyelenggarakan koordinasi di bidang  ketenteraman dan ketertiban umum  dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;

j     Menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

  1. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  2. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
  3. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas dalam urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk menyelenggarakan fungsinya  Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
  2. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan umum;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum;
  4. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum
  5. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelayanan umum;
  6. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
  7. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
  8. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  9. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  10. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
  11. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum;
  12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum; dan
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan Kesejahteraan Rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk menyelenggarakan fungsinya  Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  2. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;

c    Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;

  1. Menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
    1. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang kesejahteraan rakyat;
    2. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
    3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang  kesehatan;
    4. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
    5. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
    6. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
    7. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    8. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
    9. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
  2. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
  3. Melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
  4. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan rakyat;
  5. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
  6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi Pelaksanaan tugas dalam urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk menyelenggarakan fungsinya  seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. menyusun kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  4. menyusun rencana operasional di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  5. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  6. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  7. menyelenggarakan koordinasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
  8. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta lingkungan hidup;
  9. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
  10. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi di wilayah kecamatan;
  11. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  12. menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
  13. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

 

2.1.2    Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 29-I Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, maka yang dimaksud dengan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui  Camat.

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kelurahan mempunyai fungsi  :

  1. Penyusunan program dan kegiatan Kelurahan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
  2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi urusan tata usaha, kepegawaian yang meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perencanaan kegiatan;
  3. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan organisasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
  5. Pemantauan dan pemeliharaan lingkungan permukiman;
  6. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
  8. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  9. Pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kelurahan;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kelurahan terdiri dari :

  1. Lurah;
  2. Sekretariat Kelurahan;
  3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam urusan perencanaan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas  :

  1. Menghimpun, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan program, ketatausahaan dan urusan rumah tangga Kelurahan;
  2. Melaksanakan koordinasi pembinaan organisasi tata laksana tata laksana Kelurahan;
  3. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga Kelurahan;
  4. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan menyelenggarakan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
  5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan Kelurahan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksnaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kelurahan, urusan pemeintahan dan pelayanan umum, serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas  :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kelurahan  bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
  2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan;
  3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum di kelurahan;
  4. Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas, tanggungg jawab dan kewenangan kelurahan lingkup tugas pemerintahan dan pelayanan umum;
  5. Menyusun bahan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemrintahan dan pelayanan di kelurahan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kelurahan, urusan ketentraman dan  ketertiban, serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah.

Untuk menyelenggarakn fungsi tersebut di atas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas  :

  1. Menyusun dan melaksanan rencana program kerja kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban;
  2. Mengimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan  pembinaan ketentraman, ketertiban umum di kelurahan;
  4. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
  5. Menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang meliputi patrol wilayah kelurahan;
  6. Menyusun bahan laporan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kelurahan;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kelurahan, urusan Kesejahteraan Rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah.

Untuk menyelenggarakn fungsi tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas  :

  1. Menyusun dan melaksanan rencana program kerja kelurahan bidang kesejahteraan rakyat;
  2. Mengimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yan meliputi pembinaan  dan peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup kelurahan;
  3. Melaksanakan analisis data kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial;
  4. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup kelurahan;
  5. Melaksankan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial di kelurahan;
  6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  7. Menyusun  bahan laporan dan evaluasi tugas bidang kesejahteraan rakyat;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kelurahan, urusan  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah.

Untuk menyelenggarakn fungsi tersebut di atas, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas  :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  3. Melaksanakan analisis data pembangunan dan pemberdayaan kelurahan, masyarakat miskin serta kelembagaan masyarakat;
  4. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  5. Melaksanakan koordinasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  6. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Melaksankan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. Menyusun  bahan laporan dan evaluasi tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  10.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Batam, yang semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.

Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tersebut, Kecamatan Sekupang mengalami perubahan baik struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya, Kecamatan Sekupang yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan sekarang menjadi  7 (tujuh) Kelurahan, yaitu  :

  1. Kelurahan Tanjung Riau;

Kelurahan Tanjung Riau memiliki luas wilayah ± 16.00 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat                       :     Kecamatan Belakang Padang
  • Sebelah Timur                      :     Kecamatan Batu Aji
  • Sebelah Selatan        :     Kelurahan Tanjung Uncang
  • Sebelah Utara                       :     Kelurahan Sei. Harapan

Penduduk  di Kelurahan Tanjung Riau berjumlah ± 12,498 jiwa yang terdiri dari  4,127  Kepala Keluarga (KK),  dan tersebar di 48 RT dan 14 RW.

  1. Kelurahan Tiban Indah;

Kelurahan Tiban Indah memiliki luas wilayah ± 10 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat                       :      Kelurahan Patam Lestari
  • Sebelah Timur                      :     Kelurahan Pangkalan Petai
  • Sebelah Selatan        :     Kelurahan Tiban Lama
  • Sebelah Utara                       :     Laut Selat Singapura

Penduduk di Kelurahan Tiban Indah berjumlah ± 11,402 jiwa yang terdiri  dari  2,520  Kepala  Keluarga  (KK)  dengan rician  Laki-laki   ± 5,751 jiwa dan Perempuan  ± 5,651 jiwa,  dan tersebar di 43 RT dan 8 RW.

  1. Kelurahan Patam Lestari;

Kelurahan Patam Lestari memiliki luas wilayah ± 10 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat                       :     Kelurahan Tiban Indah
  • Sebelah Timur                      :     Kelurahan Sei. Harapan
  • Sebelah Selatan        :      Kelurahan Tiban Lama dan Tiban Baru
  • Sebelah Utara                       :     Laut Selat Singapura

Penduduk di Kelurahan Patam Lestari berjumlah  ± 15,679 jiwa yang terdiri Laki-laki  ± 8,346 jiwa dan Perempuan ± 7,333 jiwa, yang tersebar di 42 RT dan 11 RW.

  1. Kelurahan Tanjung Pinggir;

Kelurahan Tanjung Pinggir memiliki luas wilayah ± 25,245 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat                       :     Kelurahan Patam Lestari
  • Sebelah Timur                      :     Kecamatan Belakang Padang
  • Sebelah Selatan        :     Kelurahan Tanjung Riau
  • Sebelah Utara              :     Laut Selat Singapura

Penduduk di Kelurahan Tanjung Pinggir  berjumlah ± 13,052 jiwa yang terdiri dari 4,966 Kepala Keluarga (KK) dengan rician Laki-laki  ± 6,975 jiwa dan Perempuan ± 6,077 jiwa,  dan tersebar di 15 RT dan 5 RW.

  1. Kelurahan Sei. Harapan;

Kelurahan Sei. Harapan  memiliki luas wilayah  ± 11 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat                       :      Kelurahan Tanjung Pinggir
  • Sebelah Timur                      :      Kelurahan Tiban Baru
  • Sebelah Selatan        :      Kelurahan Tanjung Riau
  • Sebelah Utara              :      Kelurahan Patam Lestari

Penduduk di Kelurahan Sei. Harapan  berjumlah ± 16,457 jiwa yang terdiri  dari  3,811  Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  rician  Laki-laki  ± 8,216 jiwa dan Perempuan ± 8,241 jiwa,  dan tersebar di 44 RT dan 10 RW.

  1. Kelurahan Tiban Lama;

Kelurahan Tiban Lama  memiliki luas wilayah ± 14.04 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat              :      Kelurahan Tiban Baru
  • Sebelah Timur             :      Kelurahan Sukajadi
  • Sebelah Selatan           :      Kelurahan Muka Kuning dan Kibing
  • Sebelah Utara              :       Kelurahan Tiban Indah dan Baloi Indah

Penduduk di Kelurahan Tiban Lama  berjumlah ± 20,545 jiwa yang terdiri  dari  8,067  Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  rician  Laki-laki  ± 10,576 jiwa dan Perempuan ± 9,971 jiwa,  dan tersebar di 59 RT dan 15 RW.

  1. Kelurahan Tiban Baru

Kelurahan Tiban Baru   memiliki luas wilayah ± 3.886 Km² dengan batas wilayah :

  • Sebelah Barat              :      Kelurahan Tanjung Riau
  • Sebelah Timur             :      Kelurahan Tiban Lama
  • Sebelah Selatan           :      Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji
  • Sebelah Utara              :      Jl. Raya Gajah Mada

Penduduk di Kelurahan Tiban Baru  berjumlah ± 22,567 jiwa yang terdiri  dari  6,644  Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  rician  Laki-laki  ± 11,288 jiwa dan Perempuan ± 11,279 jiwa,  dan tersebar di 96 RT dan 19 RW.

 

2.2              Sumber Daya Kecamatan Sekupang

 

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya saja akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sekupang pada saat ini berjumlah  89 orang dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 82 orang, Tenaga Honorer Daerah (THD) berjumlah 6 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 1 orang.

Lebih jelasnya rincian PNS dan THD di Kantor Camat dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

 

 

 

Tabel 1

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honor Daerah (THD)

Dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Sekupang

 

KANTOR CAMAT/KEL PNS THD & THL JUMLAH
 

Kantor Camat

Tanjung Riau

Tiban Indah

Patam Lestari

Tiban Baru

Tiban Lama

Sei. Harapan

Tanjung Pinggir

 

32

6

9

6

7

8

8

6

 

4

1

0

1

0

0

1

0

 

36

7

9

7

7

8

9

7

 

Jumlah 82 7 89

 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan THD Kecamatan Sekupang Menurut tingkat pendidikan bervariasi mulai dari tingkat SD sampai Sarjana, yaitu sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sekupang

Menurut Jenjang Pendidikan

 

 

KANTOR CAMAT /

KELURAHAN

 

SD SLTP SLTA D.III SARJANA JUMLAH
 

Kantor Camat

Tanjung Riau

Tiban Indah

Patam Lestari

Tiban Baru

Tiban Lama

Sei Harapan

Tanjung Pinggir

 

 

1

 

20

3

4

1

3

4

2

1

 

1

1

 

10

3

5

5

4

4

6

4

 

32

6

9

6

7

8

8

6

 

JUMLAH 1 38 2 41 82

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Sekupang telah memiliki Sumber Daya Aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang sangat  memadai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3

Tenaga Honorer Daerah (THD) dan Tenaga Harian Lepas (THL)

  Kecamatan Sekupang

Menurut Jenjang Pendidikan

 

 

KANTOR CAMAT /

KELURAHAN

 

SD SLTP SLTA D.III SARJANA JUMLAH
 

Ktr. Camat Sekupang

Tanjung Riau

Tiban Indah

Patam Lestari

Tiban Baru

Tiban Lama

Sei Harapan

Tanjung Pinggir

 

 

 

2

1

1

 

1

 

2

 

4

1

1

1

JUMLAH 4 1 2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Sekupang

Menurut Pangkat/Golongan

 

 

KANTOR CAMAT/

KELURAHAN

GOLONGAN
I II III IV
A B C D A B C D A B C D A B C D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kantor Camat 1 6 10 2 1 2 3 5 1 1
Tanjung Riau 1 2 1 2
Tiban Indah 1 2 6
Patam Lestari 1 2 2 1
Tiban Baru 1 3 2 1
Tiban Lama 1 2 1 3 1
Sei Harapan 1 1 2 3 1
 

Tanjung Pinggir

1 4 1
 

Jumlah

 

1 11 15 2 3 12 24 5 3 1

 

Pada  sebuah organisasi  maka sarana dan prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menggerakan roda organisasi, karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, niscahaya organisasi akan lambat dan stagnan.  Kondisi saat ini sarana dan prasarana  yang dimiliki Kecamatan Sekupang telah memadai dan mencukupi, namun bila dilihat dari kualitasnya  nampaknya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu juga kondisi Kantor Camat Sekupang yang kurang layak dan sangat tidak memadai lagi untuk menunjang kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

 

2.3              Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekupang

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 126 ayat (2) dimana Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun konsekuensi logis dari kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah yang memerlukan kejelasan dan batasan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakannya maka Walikota Batam secara lebih spesifik melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat yang terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut :

  1. Bidang Pemerintahan meliputi :
  1. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  2. Pembinaan kentetraman dan ketertiban serta kemasyarakatan
  3. Pelaksanaan koordinasi dan Pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya;
  4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  5. Perkoordinasin kegiatan UPTD/Instansi pemerintah diwilayah kerjanya;
  6. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Eselon IV dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
  7. Fasilitasi penataan Kelurahan;
  8. Penyelenggaraan lomba/penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan;
  9. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
  10. Penegakan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
  11. Pengawasan dan pencegahan pembangunan rumah liar dan kios liar pada lokasi fasilitas umum dan tanah-tanah milik Pemerintah Kota Batam di wilayah kerjanya;
  12. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;

 

  1. Bidang Pembangunan meliputi :
  2. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya;
  3. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan perekonomian kelurahan;
  4. Pengkoordinasian, Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perkoperasian, usaha kecil menengah  (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
  6. Pelaksanaan pencegahan atas pengmabilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat menganggu serta membahaykan lingkungan hidup;
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
  8. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
  9. Monitoring dan Pengawasan kebersihan lingkungan dan persampahan lingkungan perumahan;
  10. Pengadaan alat-alat administrasi dan mobilier perkantoran dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
  11. Penataan dan pengawasan pangkalan minyak tanah dan gas.

 

 

 

  1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan meliputi :
    1. Fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
    2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
    3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
    4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
    5. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zait adiktif dan bahan berbahaya;
    6. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
    7. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)
  2. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi:
  3. Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
  4. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatn dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  5. Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam dan pengungsi di Kecamatan;
  6. Penangulangan masalah social
  7. Bidang Pertanahan yang meliputi
  8.      Pengawasan tanah aset Pemerintah Derah diwilayah kerjanya;
  9.      Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.

c.      Pelaksanaan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul diwilayah kerjanya.

  1. Bidang Perizinan meliputi :
  2. Pemberian tanda daftar industri dan dagang kecil mikro;
  3. Pemberian Surat Keterangan domisili usaha;
  4. Pemberian izin tempat penampungan ikan tradisional
  5. Pemberian izin tempat usaha kelong
  6. Penandatanganan pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I)
  7. Pemberian izin usaha makanan dan minuman untuk kedai kopi, kantin, warung maksimal 50 (lima puluh) kursi;
  8. Izin usaha jasa rekreasi dan hiburan umum seperti pangkas rambut/salon tanpa spa dan body scrap;
  9. Pemberian izin meja bilyard maksimal 4 (empat) meja.
  10. Pemberian izin pendirian pasar pecan diwilayah Kecamatan Bulang, Belakang Padang dan Galang diluar ibukota Kecamatan.
  11. Pemberian izin HO untuk usaha kecil

 

Pemerintah Kecamatan Sekupangtelah berhasil meningkat Pelayanan Umum seperti Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk/KK baik baru maupun perpanjang sesuai Standar Pelayanan Minimum sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pindah penduduk berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Batam yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja dengan jumlah KTP yang diterbitkan tahun 2010 sebanyak 13.993 Lembar dan KK sebanyak 10.052 lembar, Juga Pelayanan yang lain yang telah dilimpahkan oleh Walikota Batam sebagaimana Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat seperti Pemberian izin Pariwisata seperti usaha makanan dan minuman maksimal 50 (lima puluh) kursi, izin meja bilyard maksimal 4 meja dan usaha jasa rekreasi dan jasa hiburan umum seperti pangkas rambut/salon tanpa spa dan body scrap.  Pada tahun 2010 Kecamatan Sekupang telah mengeluarkan izin Domisili Usaha sebanyak 435  buah dan Pengurusan Pencari Kerja/Kartu Kuning sebanyak 2.320 orang.

 

2.4              Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sekupang

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Sekupang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors).  Untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misiKecamatan  Sekupang dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.   Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.  Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Kecamatan Sekupang sebagai lembaga Pemerintah Daerah terdepan, fungsinya akan tidak bermakna sama sekali, seandainya tidak didukung dengan analisa yang akurat dan tajam mengenai beberapa faktor  yang mempengaruhi operasionalisasi strategis yang akan ditetapkan. Untuk itu ada beberapa faktor  utama yang  harus benar-benar diperhatikan yakni kekuatan, organiasi, kelemahan, peluang dan ancaman yang akhirnya disinkronisasikan ke dalam sebuah analisis yakni SWOT, agar nantinya diperoleh beberapa strategi pokok berdasarkan tingkat keunggulan kompetitifnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Analisa Kekuatan (strengths)
    1. Jumlah apatur Kecamatan
    2. Tersedianya sarana dan prasarana
    3. Struktur Organisasi yang mendukung
    4. Adanya perda yang mengatur mengenai kewenangan.
    5. Adanya Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004
    6. Adanya dukungan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 yang memungkinkan Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan.
  2. Analisa Kelemahan ( Weaknesses)
    1. Tingkat pendidikan aparat belum sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi yang diemban.
    2. Kurangnya Sarana dan Prasarana  sebagai pendukung pelaksanaan tugas
    3. Kurang mantapnya koordinasi antar Seksi
  3. Analisis Peluang
    1. Banyaknya pendidikan dan pelatihan teknis yang bisa diikuti Pegawai Kecamatan Lubuk Baja
    2. Tersedianya akses informasi
    3. Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah.
    4. Tuntutan Tuntutan Pimpinan daerah dan stakeholder terhadap peningkatan profesionalisme pegawai.
  4. Analisa Ancaman
    1. Mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Batam
    2. Adanya kesamaan tugas dan fungsi pada tingkat operasional dengan bidang kerja instansi lain
    3. Kondisi geografis yang  kurang mendukung
    4. Tingkat partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan masih rendah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI KECAMATAN SEKUPANG

 

3.1              Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sekupang

 

Kompilasi permasalahan dan potensi strategis merupakan suatu kumpulan yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi statis dan dinamis yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan di Kota Batam khususnya Kecamatan Sekupang dalam jangka menengah dan panjang. Beberapa permasalahan dan potensi tersebut antara lain :

  1. Permasalahan perkotaan yang bersumber dari dampak tingginya arus urbanisasi yang masuk ke Kota Batam, adalah menyangkut penyediaan utilitas publik, fasilitas berusaha ataupun tempat bekerja yang dibutuhkan seperti perumahan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya yang memadai.  Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Batam berpotensi menjadi kurang tertib, kurang tertata dan rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban serta mempercepat rusaknya estetika dan penataan kawasan Kota Batam, seperti yang ada diwilayah Kecamatan Sekupang permasalahan rumah liar dan kios liar, pengangguran,  pengemis dan gelandangan merupakan masalah yang ada saat ini.
  2. Permasalahan ini juga mencakup berkembangnya aktivitas usaha informal yang kurang tertata dan terbina dengan baik, sehingga menimbulkan kesembrautan dan mengurangi estetika kota.  Untuk membina, menertibkan dan menyediakan fasilitas umum sebagai tempat aktivitas usaha dibidang informal tersebut, pemerintah bersama dengan swasta telah membangun fasilitas tempat aktivitas usaha dibidang informal berupa pasar dan kios PK5 di beberapa titik kawasan diwilayah Kecamatan  Sekupang  namun belum tertata secara baik sehingga terkesan kumuh.
  3. Fasilitas umum perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan seperti jalan, drainase, taman kota, pelantar, penghijauan lahan.
  4. Lemahnya sistem penanganan dari Instansi terkait terhadap kebersihan lingkungan (sampah) berakibat terganggunya kenyamanan diwilayah kecamatan  dan dapat mengakibatkan  banjir, terutama di daerah yang masih rawan banjir  seperti di Kelurahan Tanjung Riau, Tiban Lama dan Patam Lestari.  Selain itu juga akan  berdampak negative terhadap kesehatan masyarakat terutama masih sering warga yang terjangkit penyakit demam berdarah terutama di musim pancaroba.
  5. Perubahan Sistem KTP dari SIAK ke  E-KTP

 

3.2              Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011–2016:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

Visi di atas mendudukkan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam.  Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam.   Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga.  Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi“ sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang.  Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia (dan bahkan internasional).  Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam.

Terwujudnya Batam sebagai Bandar Modern Dunia yang Madani dan menjadi Pusat Pertumbuhan Andalan Perekonomian Nasional memberikan pemahaman sebagai berikut :

  1. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.
  2. Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi “center of excellent“, dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.
  3. Madani adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.
  4. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2012-2016, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut:

  1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
  2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
  3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.
  4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
  5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Sebagaimana Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011-2016 dijabarkan dalam beberapa Program Kecamatan Sekupang sesuai dengan Misi sebagai berikut :

  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
  3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
  4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

 

3.3              Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Batam maupun Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kepulauan Riau, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam. Keberadaan RKPD Kota Batam tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).  Artinya sebelum Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 dilahirkan, SKPD hanya fokus pada perencanaan strategis daerah (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD.

Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Batam kedalam RKPD Kota Batam untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam.

Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja SKPD. Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada RKP Nasional (Rencana Kerja Pemerintah).  Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN.

 

3.4       Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Batam maupun RTRW Kota Batam, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Dimana berdasarkan RTRW Kota Batam Kecamatan Sekupang merupakan Kawasan Industri dan Perumahan.

3.5              Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan potensi strategis serta kriteria, maka isu strategis Kecamatan Sekupang dipilih hal-hal yang dapat ditangani. Isu strategis yang berjangka panjang dan mendasar, secara bertahap menjadi masukan bagi rencana pembangunan jangka panjang.

Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap berikutnya adalah perlunya :

  1. Di bidang infrastruktur dasar
  2. Di bidang perekonomian
  3. Di bidang Sosial
    1. Penyediaan utilitas publik, fasilitas berusaha ataupun tempat bekerja yang dibutuhkan seperti perumahan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya yang memadai.
    2. Peningkatatan Sarana Jalan
    1. Peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan meningkatkan keterkaitannya dengan aktivitas industri yang berkembang
    1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
    2. Meminimalisir ekses negative dari pelaksanaan pembangunan

 

  1. Dibidang Kebersihan
  2. Di bidang birokrasi
    1. Optimalkan pengangkutan sampah dari pewadahan ke TPS dan dari TPS ke TPA
    1. Pemberian Pelayanan Prima

 

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka masing-masing daerah dibutuhkan penyusunan dokumen    perencanaan yang komprehensif   yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan Iingkungan sosial serta fisik yang secara komprehensif.

Strategi pembangunan dimaksud adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan, partisipasi masyarakat, keseimbangan, kontinuitas, pendekatan kesistematisan, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan pembangunan yang disertai pertumbuhan. Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam khusunya Kecamatan Sekupang yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan masalah sosial yang ada.

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

 

4.1              Visi dan Misi Kecamatan Sekupang

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Sekupang akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang diinginkan secara terus menerus dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap unggul dengan senantiasa mengadakan perubahan kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang senantiasa berorientasi pada pecapaian hasil.

Kecamatan Sekupang harus mendukung secara penuh visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Sekupang diharapkan mampu menyumbang andil dalam pencapaian visi tersebut. Untuk itu Kecamatan Sekupang memiliki komitmen yang tertuang dalam  Visinya yaitu  “ Mewujudkan Kecamatan Sekupang Sebagai Kawasan Perkotaan Yang Maju, Aman, Tertib, Bersih, dan Memiliki Sumberdaya Manusia Yang Profesional Dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat “.

Visi tersebut di atas memberikan pemahaman sebagai berikut :

  • Kecamatan  Sekupang memegang peranan penting dan merupakan pintu gerbang Kota Batam baik domestik maupun Internasional.  Dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi serta berasal dari beragam suku dari seluruh wilayah Indonesia, merupakan tantangan dalam peneyelenggaraan proses pembangunan.  Dengan demikian Kecamatan Sekupang diharapkan mampu mensejajarkan diri dengan kecamatan lainnya serta tanggap terhadap segala perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional sangat penting guna menjawab permasalahan dan tantangan zaman yang sedang bergulir.
  • Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat (publik service) Kecamatan Sekupang diharapkan mampu memberikan pelayanan  kepada masyarakat secara tanggap, transparan, efektif dan efisien dalam upaya mendukung tata pemerintahan yang baik.

Misi merupakan sesuatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal, yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuannya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Sekupang memliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan, untuk itu Kecamatan Sekupang memiliki beberapa Misi antara lain :

  1. Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya masyarakat perkotaan yang memliki  kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh;
  2. Mengembangkan industri, perdagangan dan bisnis serta menjaga kerukunan hidup bermasyarakat guna terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika ekonomi yang menjadi basis kehidupan masyarakat.
  3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
  4. Mengembangkan nilai-nilai seni, budaya dan olah raga
  5. Menjaga Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat berlandaskan Supremasi Hukum.
  6. Meningkatkan sistem pelayanan yang prima

 

4.2              Tujuan dan Saran

Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik  dalam waktu 5 tahun dan terukur, oleh karena itu  Kecamatan Sekupang memiliki Tujuan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang tangguh dalam pelayanan kepada Masyarakat
  2. Meningkatkan dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berlandaskan Supremasi hukum;
  3. Mendorong terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama dan sosial kemasyarakatan;
  4. Terwujudnya pembinaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan;
  5. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan kritis dalam penyelenggaraan pembangunan;
  6. Terwujud dan tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran kinerja aparatur;

Sasaran adalah  merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan, maka untuk mewujudkannya Kecamatan Sekupang memiliki beberapa Sasaran antara lain  :

  1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur
  2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pada Kecamatan Sekupang
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
  4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
  5. Sekupang
  6. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan generasi muda dan masyarakat
  7. Meningkatnya sistem pelayanan satu atap

 

4.3       Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan.   Penyusunan strategi dimaksudkan  untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan profesionalisme
  2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.
  3. Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah
  4. Meningkatkan penciptaan ketertiban umum kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dengan dukungan dan keikutsertaan masyarakat luas
  5. Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
  6. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya aparatur

Untuk mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong keberhasilan akan ditentuan oleh arah kebijakan.  Oleh karena itu Kecamatan Sekupang telah menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 2011-2016 ini  sebagai berikut :

  1. Bidang Perumahan
  2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan
  4. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kebijakan diatas menjadi solusi dan semangat pembangunan Kecamatan Sekupang berada dibawah payung “Iman dan Taqwa” sehingga setiap kebijakan tidak menyimpang dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta patuh kepada perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, maka pemerintah perlu membuat langkah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan yang strategis.

Dengan menyusun perencanaan strategik yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan kemudian menjabarkannya kedalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, maka diharapkan Kecamatan Sekupang dapat  secara tepat menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan, dengan tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam pencapaian visi dan misi tersebut.   Secara sederhana, diagram kerangka logis rencana strategis dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut.

 

 

Gambar : Kerangka Logis Rencana Strategis (Renstra).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.  Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.  Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi  Kecamatan Sekupang menetapkan 6 (enam) program sebagai berikut :

  1. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor.

Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut  :

  1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Sekupang;
  2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Pinggir;
  3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Riau;
  4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei. Harapan;
  5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Patam Lestari;
  6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Baru;
  7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Lama;
  8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Indah.
  1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah.

Program ini dimaksudkan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah berupa pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan pemeliharaan peralatan kantor. Kegiatan yang terdapat pada program ini adalah ” Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ”

  1. Program Peningkatan Kualitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur.

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan aparatur dalam melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Kota Batam dengan mengikuti  Bimbingan  Teknis  (Bimtek),  Workshop  dan  Seminar  melalui ” Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur ”.

 

  1. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan fasilitas umum masyarakat, melalui ” Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ”.

  1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Program ini bertujuan untuk pengembangan partisipasi  masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dan meningkatkan peranan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, melalui ” Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusaan Program dan Kebijakan Layanan Publik ”.

  1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, nasionalisme dan keagamaan masyarakat, melalui ” Kegiatan Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”.  Kegiatan ini berupa pelaksanaan peringatan hari besar nasional (HUT RI) dan MTQ/STQ di Tingkat Kecamatandan Kelurahan.

Untuk lebih jelas dan rinci mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif  dapat dilihat pada tabel terlampir.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEKUPANG

 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2011-2016 sebagai pedoman bagi Kecamatan Sekupang dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan harapan dapat  memberikan arahan serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Kecamatan Sekupang, karena Renstra SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Indikator kinerja Kecamatan Sekupang adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah indikasi program yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2016 yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD 2011-2016.   Indikasi program dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :