93 Karyawan di PHK, Komisi IV Sidak ke PT. Phillips

DSC00836

Komisi IV DPRD Kota Batam mendengarkan paparan dari Top Management PT. Phillips, Kenny Lee, terkait di PHKnya 93 Karyawan PT. Phillips yang Beralamat di Kawasan Industri Panbil, Mukakuning.

Batam – Merespon aduan dari beberapa karyawan yang di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. Phillips karena membentuk Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-FSPMI) di perusahaan. Kemarin (6/7/2015) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam langsung mengadakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT. Phillips yang beralamat di Kawasan Industri Panbil, Muka Kuning.

Kedatangan Komisi yang membidangi Bidang Hukum dan Pemerintahan ini disambut langsung oleh Top managemen Perusahaan PT. Phillips, Kenny Lee, dan dampingi Manager HRD, Agustia Wulandari serta pimpinan manegemen lainnya. Agustia membantah penyebab dilakukannya PHK karyawan bukan karena adanya pembentukan PUK-FSPMI, tetapi dalam rangka proses rasionalisasi perusahaan agar tetap beroperasi .
“Pada awal proses rasionalisasi pengurangan karyawan, kami tidak tahu bahwa teman-teman karyawan sedang membentuk PUK. Setelah proses berjalan barulah ada surat masuk ke kami,” ungkap Agustia.

Dari data yang di paparkan, Agustia menjelaskan ada 93 karyawan yang di PHK, mengingat produktifitas perusahaan yang sedang merosot, karena orderan menurun. Dari 93 karyawan yang di PHK tersebut, ternyata ada 17 orang tidak terima karena mayoritas dari mereka adalah pengurus PUK-FSPMI yang baru saja dibentuk pada awal proses rasionalisasi berjalan. “proses rasionalisasi ini tidak bisa dihindar, namun kami baru tahu bahwa ada 17 orang yang tidak terima setelah proses ini berjalan,” jelasnya.

Sudah empat kali Jalan diskusi yang ditempuh pihak managemen perusahaan dengan karyawan, namun tidak ada kesepakatan yang didapat. PT Phillips sendiri bersedia menunaikan kewajiban terhadap 17 karyawan tersebut, sama seperti 76 karyawan yang sudah di PHK. Untuk menerima mereka kembali menjadi karyawan tentulah butuh pertimbangan yang mendalam. Saat ini perusahaan sudah mengusulkan adanya mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), namun kini permohonan tersebut harus menunggu antrian.

Menanggapi penjelasan dari managemen perusahaan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ir. Riky Indrakari mengatakan seharusnya sejak awal perusahaan menjalin komunikasi dengan pihak Serikat Pekerja, walau pemberitahuan pembentukan mereka setelah proses rasionalisasi berjalan. Riky juga menekankan ada tiga pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menyeleksi karyawan yang akan di PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan antara lain kompetensi, produktifitas, dan lama kerja. “Walaupun selisih satu hari dari proses rasionalisasi, pentingnya tetap menjaga komunikasi dengan serikat pekerja yang telah menyerahkan surat bukti terdaftar PUK-FSPMI ke managemen agar tidak ada dugaan negatif seperti kasus seperti ini,” pungkas Riky.

Untuk selanjutnya Komisi IV DPRD Kota Batam akan menunggu mediasi yang telah diajukan pihak managemen perusahaan ke Disnaker Kota Batam. Tidak menutup kemunngkinan akan ada juga mediasi yang dilakukan DPRD untuk membantu mendapatkan jalan keluar. “Kita akan menunggu hasil mediasi dari Disnaker, DPRD juga punya pola mediasi, maka Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV mungkin bisa dilakukan. Sudah tugas kami memastikan bahwa pengawasan investasi, dan perlindungan tenaga kerjanya juga berjalan dengan baik,” ujar Riky diakhir Sidak kemarin. (Humas Set.DPRD Kota Batam)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *