DPRD Kota Batam Menggodok Perubahan Perda Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi

DSC_7364

Pimpinan & anggota Pansus menyimak Presentasi dari Kepala Badan Kominfo Kota Batam, Salim terkait Ranperda atas Perubahan Perda No.9 Tahun 2011 tentang Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Batam, 20/11/2015

Batam – Dewan Perwakilan Raakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam hal ini Pansus (Panitia Khusus) Ranperda atas perubahan Perda Kota Batam No.9 Tahun 2011 tentang Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi hari ini (Jumat,20/11/2015) mengundang Badan Komunikasi dan Info Kota (Kominfo) Batam dalam rapat pansus guna membahas Perubahan atas Perda Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi di ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam.

Dalam rapat Pansus perdana hari ini yang dipimpin Ketua Pansus, Amintas Tambunan Serta didampingi Wakil Ketua Pansus, Ganda Tiur M.Simorangkir,SH dan Sekretaris Pansus, Aman S.Pd mengundang pihak pengusul perubahan Perda tersebut yaitu Badan Kominfo Kota Batam guna mendengar dan mengkaji apa yang menjadi perubahan Perda tersebut.

Kepala Badan, Kominfo Kota Batam, Salim,S.Sos,M.Si dalam presentasinya di hadapan pimpinan dan anggota pansus menjelaskan bahwa latar belakang perubahan perda No.9 Tahun.2011 karena adanya beberapa perusahaan telekomunikasi yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap simulasi perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga melahirkan Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 dan SE Dirjen Perimbangan Keunagan Kementrian Keuangan RI yang isinya “Rumus retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selama ini digunakan tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih lanjut, Salim melalui pasal 151,152 dan 161 UU No.28 Tahun 2009 menyimpulkan bahwa besar retribusi merupakan kalkulasi dari biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dan tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dihitung dari biaya honorarium petugas dengan memperhatikan wilayah layanan jasa yaitu wilayah mainland dan hinterland. Saat ini sudah ada 162 menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah mainland dan hinterland Kota Batam.

Untuk usulan perubahan Perda no.9 Tahun 2011, anggota Pansus dan Kominfo Kota Batam fokus di 3 (Tiga) butir ayat pada pasal 8. Adapun usulan ayat 1 sebagai berikut “Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Badan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi”. Saat ini penerapan pada ayat 1 berbunyi bahwa tarif dan besar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai dasar perhitungan PBB menara ditetapkan dengan cara perhitungan untuk menara yang berdiri di mainland adalah sebesar 2% dikalikan dengan NJOP, untuk menara diwilayah hinterland adalah sebesar 1,5% dikalikan NJOP, sedangkan untuk menara yang berdiri diatas gedung adalah 2% dikalikan NJOP.

Sedangkan perubahan pada ayat 2 (Dua) sebelumnya diterapkan bahwa NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara yang dibangun diatas di atas tanah, hanya dihitung NJOP bangunan menara telekomunikasi tidak termasuk NJOP tanah. di ubah dalam usulan biaya yang dikeluarkan oleh badan pada ayat 1 dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam peraturan Walikota. dan untuk ayat ke 3 (Tiga) yang sebelumnya diterapkan bahwa NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara diatas gedung, hanya dihitung NJOP bangunan menara telekomunikasi tidak termasuk NJOP gedung, sedangkan dalam usulan perubahan disebutkan perhitungan besarnya retribusi pengendalian menara dalah hasil kali antara tarif retribusi dengan frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian.

Diakhir forum pembahasan tersebut, Anggota Pansus dan Badan Kominfo Kota Batam akan terus mencari dan merumuskan formulasi yang cocok untuk perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang nantinyta akan dapat meningkatkan PAD Kota Batam. Terkait Perda No.9 Tahun 2011 belum ada daerah lain yang mengubah Perda yang sama. Rencana anggota pansus akan melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Kominfo dan Kementerian Keuangan guna konsultasi mencari formulasi perhitungan retribusi pengendalian Retribusi menara Telekomunikasi.(Humas Set.DPRD Kota Kota Batam)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *