SEKRETARIAT DAN BIDANG

A. SEKRETARIAT

Bagian Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dalam melaksanakan urusan Perencana Kepegawaian, Tata laksana, Keuangan, Umum dan Perlengkapan Dinas. Di dalam tugas sehari-hari Sekretaris di Bantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta Kepala Sub Bagian Keuangan.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam saat ini berjumlah 60 (enam puluh) orang, terdiri dari 39 orang PNS, 1 orang Tenaga Honorer Daerah (THD), 15 orang Tenaga Honorer Lepas (THL) serta 5 orang Satpol PP.

  • Tata laksana (Surat Menyurat)

Penerimaan dan pendistribusian surat menyurat di lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam saat ini masih secara manual. Diharapkan ke depan pengelolaan dan penerimaan surat dapat di lakukan secara lebih profesional memakai system elektronik sehingga memudahkan di dalam pengarsipan, pencarian berkas-berkas dan lain-lain. Bagitu juga dalam system pengarsipan yang berlaku sesuai ketentuan.

Kondisi sarana dan prasarana untuk surat menyurat seperti komputer sudah tidak memadai lagi. Hal ini akibat keberadaan komputer sudah cukup lama yaitu tahun 2001 yang sudah lambat dan bermasalah.

  • Perlengkapan Dinas

Sarana dan prasarana penunjang Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam terdiri dari barang habis pakai meliputi perlengkapan ATK, barang bergerak meliputi kendaraan roda empat sebanyak 5 unit, kendaraan roda enam sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 1 unit.

 

B. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

  • Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pemberdayaaan sosial.

  • Fungsi

  1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja tahunan bidang pemberdayaan sosial

  2. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pemberdayaan fakir miskin

  3. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis kemitraan, kepahlawanan dan kesetiakawanan nasional

  4. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil

  5. Melaksanakan evaluasi dan peloporan tugas bidang pemberdayaan sosial

  6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

  • Program Kerja tahun 2011 s.d 2015

  1. Bantuan permakanan anak panti asuhan (2008)

  2. Pembinaan dan pelatihan pengembangan PSKS, Organisasi Sosial dan Karang Taruna

  3. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

  • Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Sosial

  1. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan personil pelayanan pemberdayaan sosial
  2. Kurangnya validasi data kemiskinan + 40.400 jiwa

  3. Banyaknya keberadaan panti asuhan + 73 panti. Namun jumlah penghuni pantinya masih relatif sedikit dan anak tersebut banyak yang berasal dari luar Batam

  4. Keterbatasan anggaran yang belum dapat mengakomodir kegiatan PSKS (Karang Taruna, Organisasi Sosial, TKSK, dll)

 

  • SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis pemberdayaan fakir miskin

  3. Pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan fakir miskin

  4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi lingkup pemberdayaan fakir miskin

  5. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi kegiatan seksi kepala bidang pemberdayaan sosial

  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PENGERTIAN :

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Bantuan sosial fakir miskin adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar baik secara ekonomis maupun sosial.

Kelompok usaha bersama (KUBE) adalah sekumpulan warga binaan sosial yang merupakan wadah untuk menghimpun, mengelola dan mengembangkan bantuan sosial usaha ekonomi produktif.

STRATEGI :

  1. Keluarga fakir miskin

  2. Wanita rawan sosial ekonomi

  3. Lingkungan sosial

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI

Kebijakan Teknis :

  1. Menetapkan kebijakan teknis dan standard bantuan sosial fakir miskin

  2. Meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam program bantuan sosial fakir miskin

Strategi :

  1. Penyadaran tentang permasalahan dan potensi keluarga fakir miskin

  2. Pengembangan jaringan kerja bantuan sosial fakir miskin

  3. Peluasan kemudahan akses potensi sosial ekonomi

 

  • SEKSI PEMBINAAN KEMITRAAN, KEPAHLAWANAN dan KESETIA KAWANAN SOSIAL

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kemitraan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

  3. Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

  4. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan fungsi Taman Makam Pahlawan dan tempat bersejarah perjuangan bangsa

  5. Pemprosesan pengajuan usulan atau rekomendasi penetapan pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan perintis pergerakan kebangsaan serta pejuang

  6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan lingkup pembinaan kemitraan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

  7. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi tugas pembinaan kemitraan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Kepahlawanan adalah gelar yang berikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada seorang warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Perintis kemerdekaan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, dan telah diangkat, ditetapkan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Pejuang adalah orang yang telah berjasa besar terhadap Bangsa dan Negara RI, sehingga dapat menjadi suri tauladan dan panutan bagi seluruh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi.

Keluarga pahlawan nasional adalah suami/ istri dan anak dari seorang pahlawan nasional.

Janda/ Duda perintis kemerdekaan adalah istri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh perintis kemerdekaan dan telah disahkan sebagai janda / duda perintis kemerdekaan melalui surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Keluarga perintis kemerdekaan adalah anak dari seorang perintis kemerdekaan. Keluarga pejuang adalah istri, suami dan anak dari seorang pejuang.

STRATEGI :

  1. Pahlawan Nasional

  2. Perintis Kemerdekaan

  3. Pejuang

  4. Keluarga Pejuang

  5. Janda dan Duda Perintis Kemerdekaan

  6. Keluarga Perintis Kemerdekaan

  7. Keluarga Pejuang

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

Kebijakan Teknis :

  1. Meningkatkan pelestarian, pelayanan serta pengamalan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

  2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan pejuang

  3. Meningkatkan pemberian penghargaan kepada pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.

Strategi :

  1. Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

  2. Pemberian bantuan dan pemberdayaan keluarga pehlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.

  3. Perluas jangkauan pemberian penghargaan kepada pahlawan nasional , perintis kemerdekaan dan pejuang.

  4. Pemberdayaan masyarakat dalam program pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

  5. Pemantapan kerjasama antara inter dan intra sektoral dalam rangka pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

  • SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PENYULUHAN SOSIAL

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan komunitas dan penyuluhan sosial.

  3. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan penyuluhan sosial.

  4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan lingkup pemberdayaan komunitas adat terpencil dan penyuluhan sosial

  5. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi tugas pemberdayaan komunitas adat terpencil dan penyuluhan sosial

  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Komunitas adat terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil adalah proses pembelajaran sosial dengan mengedepankan inisiatif dan kreativitas masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi sehingga adat terpencil secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan

STRATEGI :

  1. Warga komunitas adat terpencil

  2. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi komunitas adat terpencil

  3. Instansi atau Lembaga Pemerintah ditingkat Pusat maupun Daerah

  4. Organisasi lokal , LSM, dan Dunia usaha

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

Kebijakan Teknis :

  1. Pemantapan kebijakan teknis dan program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

  2. Peningkatan jangkauan dan kualitas pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.

  3. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan instansi terkait dan masyarakat termasuk dunia usaha tentang hakikat dan permasalahan sosial komunitas adat terpencil.

Strategi :

  1. Meningkatkan pemahaman tentang komunitas adat terpencil

  2. Mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan sosial KAT

  3. Peningkatan kualitas KAT, sumber daya manusia , tekhnik dan metoda pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil

  4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT.

C. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

  • TUGAS POKOK

Membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi.

  • FUNGSI

  1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja tahunan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial

  2. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pembinaan teknis pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia

  3. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan nafza

  4. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pembinaan teknis pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial

  5. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial

  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

  • PROGRAM KERJA 2011-2015

  1. Pengendalian dan pengawasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

  2. Bimbingan dan keterampilan PMKS (melalui UPT Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Nongsa-Batam)

  3. Bimbingan dan keterampilan lansia

  4. Bimbingan dan Keterampilan Penyandang cacat

PERMASALAHAN BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

  1. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan personil pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam penanganan PMKS

  2. Kesulitan dalam penanganan PMKS, anak jalanan, gepeng, anak punk, WTS karena mobilitasnya sangat tinggi

  3. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kurang up date dengan kondisi di lapangan

  4. Keterbatasan anggaran dalam penanganan PMKS di Kota Batam

  • SEKSI PELAYANAN ANAK , KELUARGA DAN LANJUT USIA

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan sosial anak, keluarga, pengangkatan anak, perlindungan dan advokasi sosial anak

  3. Pelayanan kebijakan teknis pelayanan sosial anak, keluarga dan lanjut usia, pengangkatan anak, perlindungan dan advokasi sosial anak.

  4. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan sosial lanjut usia dalam dan luar panti, kelembagaan sosial serta perlindungan sosial serta perlindungan sosial dan aksebilitas sosial lanjut usia

  5. Pelayanan kebijakan teknis pelayanan sosial lanjut usia dalam dan luar panti, kelembagaan sosial serta perlindungan sosial dan aksebilitas sosial lanjut usia.

  6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

  7. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia.

  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Anak adalah seseorang yang berusia 0 -18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

STRATEGI :

  1. Anak

  2. Keluarga dan lingkunagan sosial

  3. Anak dalam situasi darurat

  4. Anak yang berhadapan dengan hukum

  5. Lanjut usia

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

  • Kebijakan Teknis:

  1. Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan masyarakat

  2. Membangun dan mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia

  3. Meningkatkan dan memperluas aksinilitas bagi kesejahteraan lanjut usia

  4. Meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan lanjut usia bagi peningkatan kualitas pelayanan sosial lanjut usia.

  5. Pemantapan kebijakan teknis program pelayanan sosial anak

  • Strategi :

  1. Mengembangkan jaringan kerja antara semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak.

  2. Pemberian jaminan dan perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk terjaminnya pemenuhan hak-hak mereka .

  3. Meningkatkan mutu pelayanan sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

  4. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan tentang permasalahan sosial lanjut usia.

  5. Meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam pelayanan sosial lanjut usia.

  • SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYANDANG CACAT DAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA

  3. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penyandang cacat, perlindungan dan advokasi sosial penyandang cacat

  4. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penyandang NAPZA, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA serta perlindungan dan advokasi

  5. Pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan penyalahgunaan NAPZA, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA serta perlindungan dan advokasi sosial

  6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

  7. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA

  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Narkotika sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU no. 9 tahun 1979 tentang narkotika adalah:

  1. Opium (opium/ candu mentah, candu masak dan opium obat)

  2. Morfin dan turunan-turunannya seperti heroin, codein, methadone, pethidin

  3. Daun koka, kokain mentah dan kokain metal ester

  4. Ganja dan daun ganja

Psikotropika adalah obat-obat yang mempunyai pengaruh terhadap fungsi fisik seseorang seperti menimbulkan halusinasi, menegangkan dan merangsang.

Zat adiktif adalah zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun psikotropika, namun jika dimakan/ diminum bisa menimbulkan kegiatan (adikasi) atau ketergantungan fisik dan psikis.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan oleh seseorang di luar tujuan pengobatan dan atau ilmu pengobatan.

Penyandang cacat adalah setiap orang memiliki kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari :

  1. Penyandang cacat fisik (netra, tubuh, rungu wicara, bekas penyandang penyakit kronis)

  2. Penyandang cacat mental (mental retardasi dan eks psikotik)

  3. Penyandang fisik dan mental.

Kecacatan adalah hilangnya atau abnormalitas dari fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi

STRATEGI :

  1. Penyandang cacat

  2. Remaja yang rawan penyalahgunaan NAPZA

  3. Korban penyalahgunaan NAPZA

  4. Orang tua/ keluarga korban

  5. Tokoh masyarakat, LSM

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

  • Kebijakan teknis :

  1. Memantapkan kebijakan serta standard pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA

  2. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasiskan masyarakat

  3. Meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat

  4. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

  5. Mengembangkan program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat

  • Strategi :

  1. Mengembangkan system rujukan terhadap pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

  2. Mengembangkan koordinasi dan jaringan kerja antar instansi terkait

 

D. BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

  • TUGAS POKOK

Membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang bantuan dan jaminan sosial.

  • FUNGSI

  1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja tahunan di bidang bantuan dan jaminan sosial

  2. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pembinaan teknis bantuan sosial penanggulangan bencana

  3. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pembinaan teknis jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial

  4. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan pembinaan teknis korban tindak kekerasan dan pekerja migran

  5. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas dibidang bantuan dan jaminan sosial

  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

  • PROGRAM KERJA 2008/2009

  1. Bantuan pemulangan orang terlantar, korban tindak kekerasan dan pekerja migran

  2. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat korban bencana

  • PERMASALAHAN BIDANG JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL

  1. Beragamnya persepsi masing-masing terhadap bantuan pasca bencana dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam hanya memberikan bantuan tanggap darurat yang meliputi kebutuhan dasar (sembako) maximal s.d 7 hari

  2. Penanganan orang terlantar di Kota Batam yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, adalah mereka yang terlantarnya berada di kota Batam dan bukan calon pekerja migran (TKI-B) yang mau berangkat ke luar negeri melalui sponsor.

  3. Banyak sebagian masyarakat/ pelaku usaha yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang tidak mengurus izin.

  • SEKSI BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, lingkup penanggulangan bencana

  3. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan sosial

  4. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan sosial

  5. Pelaksanaan proses pengajuan usulan atau rekomendasi bantuan bencana alam dan sosial

  6. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya

  7. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi kepada bidang bantua dan jaminan sosial.

  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, yang mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungannya, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Tanggap darurat adalah kegiatan memobilisasi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengkolindasi diri melalui penyediaan sarana dan prasarana penangganan korban bencana alam.

STRATEGI :

  1. Masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana alam

  2. Masyarakat yang menjadi korban bencana alam

  3. Sumber daya manusia penanggulangan korban bencana alam

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

  • Kebijakan teknis :

  1. Pemantapan kebijakan teknis dan standard bantuan sosial korban bencana alam

  2. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.

  3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan korban bencana alam

  • Strategi :

  1. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana alam

  2. Pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait dan unsur masyarakat termasuk dunia usaha.

  3. Pengembangan system dan mekanisme penanggulangan bencana alam.

  • SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, lingkup korban tindak kekerasan dan pekerja migran

  3. Pelaksanaan identifikasi dan analisa, bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial bagi pekerja migran

  4. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya

  5. Pelaksanaan penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi kepada bidang bantuan dan jaminan sosial.

  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Pekerja migran adalah orang yang berpindah tempat untuk sementara waktu atau menetap untuk sementara waktu atau menetap dari satu tempat ke tempat lain tujuan mencari pekerjaan/ penghidupan yang lebih baik.

Pekerja migran bermasalah sosial adalah pekerja migran domestik atau internasional yang mengalami / mendapat masalah sosial seperti pelecehan, eksploitasi, pengusiran / deportasi oleh Negara tempat bekerja yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan, mengalami masalah psikologis serta tuntutan hukum.

STRATEGI :

  1. Calon pekerja migran dan pekerja migran

  2. Keluarga dan lingkungan pekerja migran

  3. Lembaga pengelola pekerja migran

  4. Organisasi sosial/ LSM

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

  • Kebijakan teknis :

  1. Pemantapan kebijakan teknis dan standar bantuan sosial pekerja migran

  2. Penyelamatan dan perlindungan sosial pekerja migran bermasalah

  3. Penyiapan dan rehabilitasi dan pemeberdayaan sosial pekerja migran.

  • Strategi :

  1. Pengelolaan system informasi pekerja migran

  2. Penyiapan calon pekerja migran dan keluarganya, menyangkut aspek keahlian maupun system nilai budaya di lokasi baru

  3. Pengembangan jaringan kerja pekerja migran

  4. Pemantauan pekerja migran dan keluarganya.

  • SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL

TUGAS :

  1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi

  2. Pelaksanaan Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, lingkup jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial

  1. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya

  2. Penyelenggaraan jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial

  3. Pelaksanaan proses pengajuan usulan atau rekomendasi bantuan jaminan sosial

  4. Pelaksanaan pelayanan adminitrasi perizinan dana sosial

  5. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan pelaporan kegiatan seksi kepada bidang bantuan dan jaminan sosial

  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENGERTIAN :

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undian atau dengan jalan lain cara menentukan untuk yang terbanyak dapat dipngaruhi oleh peserta sendiri.

Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang, untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama, kerohanian, kesejahteraan, dan bidang kebudayaan.

Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama, kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.

STRATEGI :

  1. Pengurus organisasi sosial/LSM, pengusaha dan dunia usaha yang telah memiliki izin, maupun yang akan menyelenggarakan undian dan pengumpulan uang atau barang

  2. Perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat yang secara potensial memiliki kepedulian dan kemampuan untuk turut berperan serta dalam pendayagunaan sumber dana sosial

KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGI :

  • Kebijakan teknis :

  1. Pemantapan kebijakan teknis dan standarisasi prosedur dan persyaratan perizinan serta tata cara teknis pendayagunaan sumber dana sosial

  2. Peningkatan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang atau barang

  3. Peningkatan dan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pendayagunaan sumber dana sosial

  • Startegi :

  1. Meningkatkan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang undian dan pengumpulan uang atau barang

  2. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan undian pengumpulan uang atau barang

  3. Penertiban dan penindakan terhadap penyelenggaraan undian dan pengumpulan barang yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku

SYARAT PERIZINAN UNDIAN :

  1. Foto copy pendirian organisasi / Badan usaha

  2. Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perorangan)

  3. NPWP

  4. Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

E. BIDANG PEMAKAMAN

  • TUGAS POKOK :

Membantu Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pemakaman.

  • FUNGSI :

  1. Pembinaan aparatur bidang pemakaman.

  2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman.

  3. Pembinaan sosial kemasyarakatan melalui penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemakaman.

  4. Mendorong dilaksanakannya kebersihan dan penghijauan dengan melakukan intensifikasi kebersihan lingkungan tempat pemakaman umum.

  5. Peningkatan penerimaan daerah dengan penyempurnaan sistem administrasi dan intensifikasi program pengawasan untuk mengurangi pemakaman liar.

  6. Penyediaan sarana penunjang pelayanan operasional pemakaman di lokasi tempat pemakaman umum.

  7. Pembangunan sektor informal dan pembinaan pencari nafkah di TPU melalui pihak pengelola pemakaman.

  • PROGRAM KERJA

  1. Inventarisasi Kondisi dan Potensi Pemakaman di Wilayah Kota Batam

  2. Penyusunan Draf Ranperda Pemakaman Kota Batam

  • PERMASALAHAN

  1. Kebutuhan lahan Taman Makam Pahlawan Umum (TPU) Kota Batam masih sangat terbatas dan untuk lahan baru belum tersedia. Kebutuhan lahan sampai dengan tahun 2015 mencapai + 35 Ha. Lahan yang ada sampai dengan tahun 2012 tinggal + 2 Ha.

  2. Kemampuan kinerja, dan penguasaan teknologi kasi dan staf yang terbatas

  • RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PEMAKAMAN :
  1. Pembinaan aparatur bidang pemakaman.

  2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman.

  3. Pembinaan sosial kemasyarakatan melalui penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemakaman.

  4. Mendorong dilaksanakannya kebersihan dan penghijauan dengan melakukan intensifikasi kebersihan lingkungan tempat pemakaman umum.

  5. Peningkatan penerimaan daerah dengan penyempurnaan sistem administrasi dan intensifikasi program pengawasan untuk mengurangi pemakaman liar.

  6. Penyediaan sarana penunjang pelayanan operasional pemakaman di lokasi tempat pemakaman umum.

Pembangunan sektor informal dan pembinaan pencari nafkah di TPU melalui pihak pengelola pemakaman.