BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 203

(1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang bantuan dan jaminan sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial;
c. menyusun rencana dan penetapan kinerja di bidang bantuan dan jaminan sosial;
d. melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial;
e. melaksanakan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana dan korban bencana;
f. melaksanakan pemberian bantuan korban bencana alam;
g. melaksanakan rekomendasi dan perizinan di bidang bantuan dan jaminan sosial;
h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial;
i. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bantuan dan jaminan sosial;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
a. Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana;
b. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
c. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

Pasal 204

(1) Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang bantuan penanggulangan bencana;
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang bantuan penanggulangan bencana;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang bantuan penanggulangan bencana;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang bantuan penanggulangan bencana;
e. menyelenggarakan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana dan korban bencana;
f. melaksanakan pemberian bantuan korban bencana alam;
g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bantuan penanggulangan bencana;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 205

(1) Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial;
f. menyelenggarakan jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
g. melaksanakan proses rekomendasi bantuan jaminan sosial;
h. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dana sosial;
i. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 206

(1) Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tuga :
a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi;
b. menyusun rencana kegiatan Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
c. menyusun kebijakan teknis di bidang di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
f. melaksanaan identifikasi dan analisis, bantuan sosial korban tindak kekerasan, bantuan sosial bagi pekerja migran;
g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.