BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 199

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
c. menyusun rencana dan penetapan kinerja di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
d. melaksanakan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e. melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial;
f. melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, lanjut usia terlantar, korban Napza, wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, penyandang cacat mental dan fisik, bekas narapidana, dan psikotik;
g. melaksanakan rekomendasi dan perizinan di bidang sosial;
h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial;
i. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA;
c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

Pasal 200

(1) Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
e. melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, dan lanjut usia terlantar;
f. menyelenggarakan pelayanan sosial anak, keluarga dan lanjut usia, pengangkatan anak, perlindungan dan advokasi sosial anak;
g. menyelenggarakan pelayanan sosial lanjut usia dalam panti dan luar panti, kelembagaan sosial serta perlindungan sosial dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 201

(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA;
e. melaksanakan rehabilitasi sosial korban Napza;
f. melaksanakan rehabilitasi pekerja seks komersial, gelandangan, dan pengemis;
g. melaksanakan rehabilitasi sosial penderita cacat mental dan fisik;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan penyalahgunaan NAPZA;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 202

(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;
e. melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, dan lanjut usia terlantar;
f. melaksanakan rehabilitasi pekerja seks komersial, gelandangan, dan pengemis;
g. melaksanakan rehabilitasi sosial bekas narapidana, dan psikotik;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.