BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Batam telah memiliki dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 ( lima ) tahun kedepan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Batam Tahun 2011- 2016.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta digunakan sebagai intrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan prioritasnya masing-masing dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan berlakunya undang-undang tersebut diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang telah direncanakan.

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal maupun nasional. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiscal daerah. Dalam konteks pembangunan, difahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 ( empat ) tahapan yakni :

1.) Penyusunan rencana ;

2.) Penetapan rencana;

3.) Pengendalian pelaksanaan rencana;

4.) Evaluasi rencana;

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Sebagai perwujudan dari semangat otonomi daerah, serta mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mempunyai tugas “ Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya “.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut maka Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Struktur Organisasi Tata Laksana Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penyusunan Program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;

  2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian ;

  3. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Ketenagakerjaan;

  4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;

  5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam tugusnya;

  6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

  7. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan;

  8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan;

  9. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

  10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam membutuhkan arahan ”Guidance” yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan benar-benar dapat memberikan manfaat dan dalam pelaksanaannya mencerminkan ”Good Government” dan ”Clean government” dan arahan tersebut adalah ”Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam”

Dari penjelasan diatas, maka latar belakang penyusunan Renstra SKPD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

  1. Memenuhi tuntutan masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

  2. Pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tatalaksana layanan umum.

  3. Pelayanan prima yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah memberikan pelayanan bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kota Batam.

1.2 LANDASAN HUKUM

  1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

  4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelegaraan Pemerintah Daerah

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

  12. Perda Propinsi Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2009 Tentang RPJP Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

  13. Perda Propinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang RPJMD Propinsi Kepulauan Riaui Tahun 2010 – 2015

  14. Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004 – 2014

  15. Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

  16. Perda Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

  17. Perda Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam

  18. Perda Kota Batam Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Btam

  19. Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2011 – 2016.

  20. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan F ungsi Dinas Daerah Kota Batam.

Landasan Operasional

Landasan operasional dari penyusunan Renstra SKPD ini ádalah pola dasar pengembangan daerah dan program pembangunan daerah Kota Batam.

 METODE PENGEMBANGAN RENCANA STRATEGIS

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAN

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

 3. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATAM

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

ADALAH MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SERTA TUGAS-TUGAS LAIN YANG DI BERIKAN OLEH WALIKOTA SESUAI LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYA

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kinerja instansi pemerintah sering menjadi sorotan masyarakat, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang akan mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, walaupun telah banyak anggaran dihabiskan untuk pembangunan, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas pelayanan jasa maupun barang (pembangunan) yang di berikan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah, maka Dinas Tenaga Kerja sebagai pengelola bidang ketenagakerjaan yang bermuara pada kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat harus membuat suatu perencanaan stratejik dimana maksud dan tujuannya adalah untuk melihat proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dalam lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Stratejik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara mencapai tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Maksud disusunnya Renstra SKPD ini adalah :

  1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

  2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Ranstra SKPD ini adalah :

  1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.

  2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 – 2016

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi SKPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja-SKPD, maka dokumen Renja-SKPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program SKPD haruslah mempedomani rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-SKPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1.4 POLA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENULISAN

Pola pikir dari penyusunan Renstra-SKPD ini adalah :

  1. Renstra-SKPD merupakan tolok ukur dan langkah-langkah yang akan diambil dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi serta arah pada masa yang akan datang.

  1. Sinkronisasi dan penyelarasan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2011 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi later belakang yang merupakan penjelasan secara umum tentang pentingnya dokumen Rentra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Landasan hukun ,Maksud dan tujuan serta sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Yang berisi Tugas pokok dan Fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Yang berisi Identifikasi masalah berdasarkan tupoksi, visi,misi dan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Skpd yang dapat mempengaruhi pencapaian visi,misi kepala Daerah, Rentra K/L dan Rentra Prop/Kab/Kota,Telaahan RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Yang berisi Visi, Misi ,Tujuan dan Sasaran ,Strategi dan Kebijakan SKPD selama 5 tahun ( 2011 – 2016)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Yang berisi Progran dan Kegiatan , Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada RPJMD Kota Batam Tahun 2011- 2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *